Cara Identifikasi Penipuan dalam Lelang Proyek Pemerintah

Jakarta, beritaalternatif.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam mengikuti lelang. Pasalnya, beberapa pihak kerap melakukan penipuan terkait lelang.

Direktur Lelang DJKN Kemenkeu, Joko Prihanto menjelaskan, ada beberapa cara mengidentifikasi penipuan lelang. Pertama, menawarkan lelang dengan harga tidak wajar.

“Pelaku akan menawarkan barang dengan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar,” ucap Joko dalam diskusi online, Jumat (18/6/2021).

Kedua, mengaku sebagai karyawan DJKN. Biasanya, pelaku akan menunjukkan identitas palsu yang menyerupai pegawai Kemenkeu atau DJKN.

Ketiga, menggunakan akun media sosial palsu untuk menawarkan barang. Akun tersebut akan dibuat menyerupai akun resmi Kemenkeu atau DJKN.

Keempat, menjanjikan menang lelang. Joko menjelaskan, tak ada yang bisa menjanjikan kemenangan peserta dalam lelang karena semua dilakukan secara transparan.

“Pelaku akan menjanjikan calon korban pasti akan menang lelang,” imbuh Joko.

Kelima, mendesak agar segera transfer. Jika pelaku tak segera mentransfer, pelaku akan terus menghubungi calon korban untuk mengirim uang.

“Pelaku akan meminta uang muka atau pembayaran lelang ke nomor rekening pribadi atau yang menyerupai nomor rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),” ujar Joko.

Keenam, pelaku akan aktif menghubungi calon korban. Hal ini agar calon korban yakin untuk mengikuti arahan pelaku.

Joko menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan wadah resmi agar masyarakat bisa mengikuti lelang. Masyarakat bisa mengikuti lelang lewat aplikasi atau laman resmi lelang.co.id.

“Kemudian mengisi data akun, ada KTP, NPWP, rekening tabungan, dan e-mail,” katanya.

Setelah selesai, peserta bisa langsung melihat barang apa saja yang akan dilelang. Lalu, peserta memilih lelang mana yang hendak diikuti.

“Kalau sudah tertarik dengan salah satu objek lelang, kemudian yakin bahwa ini akan dibeli, setor uang jaminan dengan jumlah yang sudah tercantum,” katanya.

Dia menyebutkan, uang jaminan itu merupakan syarat bagi peserta untuk mengikuti lelang. Uang tersebut disetor ke penyelenggara lelang.

“Sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat jadi peserta lelang. Jadi, ini untuk meyakinkan kami bahwa peserta serius, tidak main-main. Kalau tidak ada jaminannya, orang main-main,” jelas Joko. (cnn/ln)

Sumber: 6 Cara Identifikasi Penipuan Lelang

Tambang Ilegal Marak di Kukar, Andika Minta Kapolres Baru Bersikap Tegas

Kukar, beritaalternatif.com – Di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) marak tambang batu bara ilegal. Pertambangan yang tak mengantongi izin ini semakin menjamur dari waktu ke waktu.

Tambang ilegal tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerusakan terhadap jalan umum. Pasalnya, truk-truk yang mengangkut batu bara itu acap melewati jalan umum.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar, Andika Abbas mengatakan, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum hanya diperuntukkan untuk lalu lintas umum.

Dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan lebih lanjut, “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Bukan untuk kepentingan badan usaha, sehingga pengangkutan batu bara tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum, tapi harus menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut untuk kepentingan usaha.

Kata dia, kegiatan pertambangan ilegal telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20019 tentang Pertambangan. Pasal tersebut menegaskan, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat dua lokasi tambang ilegal di Tahura, Bukit Soeharto; Desa Bendang Raya memiliki lima lokasi; dan Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, terdapat di lima lokasi—beberapa arealnya berada di hutan produksi.

“Kami dari HMI meminta kepada Kapolres Kukar yang baru untuk bersikap tegas dan bekerja secara profesional di dalam proses memberantas pertambangan ilegal di Kukar,” tegas Andika, Minggu (20/6/2021). (ln)