Pemerintah Diminta Jamin Pasokan Pangan saat PPKM Mikro

Jakarta, beritaalternatif.com – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menegaskan, pemerintah harus menjamin akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat saat pelaksanaan PPKM mikro darurat. Sebab, ada kekhawatiran pembatasan akan mengganggu distribusi pangan.

Peneliti CIPS, Felippa Ann Amanta mengatakan, jaminan ini perlu diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui sinergi dengan distributor. Ketersediaan pangan tidak hanya berupa stok yang cukup, tapi juga harga yang terjangkau.

“Di tengah ketidakpastian yang saat ini kita sedang alami bersama, akses pada kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia,” ungkap Felippa dalam keterangan resmi, Kamis (1/7/2021).

Dia menerangkan, jaminan ini perlu diberikan karena hasil survei Bank Dunia mencatat lebih dari 31 persen rumah tangga di Indonesia kekurangan makanan pada Mei 2020 lalu ketika PSBB diberlakukan. Bahkan, tingkatnya lebih rendah bagi rumah tangga di luar Pulau Jawa.

Ia menilai hal ini terjadi karena hampir semua sentra produksi pangan strategis berada di Jawa. Misalnya beras yang banyak diproduksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi ini bisa dimaklumi, tapi tetap perlu distribusi yang merata hingga ke luar Jawa.

“Untuk itu, pelabuhan juga memainkan peran penting dalam proses distribusi ini,” imbuhnya.

Selain dari sisi produksi, Felippa mengungkapkan, pemerintah juga perlu menjamin izin operasi dan mobilisasi bagi industri pengolahan pangan hingga industri pendukungnya.

Di sisi lain, ia menekankan, jaminan ketersediaan pasokan juga perlu diutamakan bagi pekerja di sektor kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Da menilai berbagai program bantuan sosial (bansos) di sektor pangan juga perlu diteruskan, seperti Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) senilai Rp 200 ribu per bulan per keluarga, Bansos Tunai, hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Pemberian bansos perlu dilakukan sampai akhir tahun ini. (cnnindonesia/ln)

Sumber: PPKM Mikro Darurat, Pemerintah Harus Jamin Pasokan Pangan

Citra Otoritas Palestina Makin Terpuruk, Hamas Kian Melejit di Mata Rakyat

Tel Aviv, beritaalternatif.com – Pakar dan orientalis Israel Mordechai Kedar menyatakan, kasus kematian aktivis HAM Palestina Nizar Banat telah memperparah citra Otoritas Palestina (PA) sebagai penguasa Palestina yang tidak demokratis.

Dalam artikelnya di surat kabar Israel Makor Rishon, Kedar menuliskan, “Demonstrasi besar-besaran yang melanda seluruh penjuru Tepi Barat dalam beberapa hari terakhir ini membuktikan bahwa rakyat Palestina lebih mengutamakan Hamas daripada PA.”

Dikutip situs berita Arabi-21, Rabu (30/6/2021), Kedar menilai demonstrasi itu juga menunjukkan bahwa Hamas adalah satu-satunya pengganti rezim Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan ini terjadi karena Israel selama ini mengandalkan PLO.

Menurut Kedar, selain terkait dengan kinerja PA dalam menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kasus tewasnya Nizar Banat telah “mengonfirmasi bahwa PA merupakan sebuah entitas yang sepenuhnya ilegal”.

Unjuk rasa melanda Tepi Barat menyusul kematian Nizar Banat pada 24 Juni lalu. Pihak keluarga Banat mengatakan, aktivis yang kritis terhadap PA itu meninggal setelah diringkus oleh aparat keamanan PA dari rumah salah seorang anggota keluarganya di Al-Khalil di selatan Tepi Barat.

Kedar menyebutkan, aparat keamanan PA telah menggerebek apartemen Banat dan menyeretnya dari tempat tidurnya serta melucuti pakaiannya dengan tujuan melecehkan martabatnya hingga Banat tewas dalam kondisi jenazahnya dipenuhi memar bekas penganiayaan berat.

Menurut dia, bangunan apartemen itu terletak di kawasan yang berada di bawah kendali Israel. Karena itu, penangkapan Banat dilakukan melalui koordinasi dengan tentara Israel.

“Sejak terungkapnya insiden ini, demonstrasi keras terjadi di semua bagian Tepi Barat sehingga Anda tak akan melihat satu pun orang Palestina di jalanan Tepi Barat atau Ramallah mendukung Abu Mazen (Mahmoud Abbas, ketua PA). Sebagian orang Palestina bahkan menyamakan Banat dengan Jamal Khashoggi (jurnalis oposisi Saudi yang dibunuh oleh tim kerajaan Saudi di Konsulat Saudi di Istanbul Turki, red.),” tulis Kedar.

Pakar Israel ini menjelaskan, sebelum Banat, sudah banyak aktivis Palestina yang kritis terhadap PA. Mereka pun tewas akibat penganiayaan aparat PA. Semua peristiwa ini menyebabkan rakyat Palestina memandang Hamas sebagai satu-satunya pengganti PLO.

Kedar lantas menyebutkan, seandainya sekarang pemilu diselenggarakan di Palestina, maka peluang pembentukan negara Palestina akan naik di saat Hamas tampil sebagai pemain terbesar di gelanggang Palestina dan namanya pun akan abadi. (liputanislam/ln)

Sumber: Pakar Israel: Citra  Otoritas Palestina Makin Terpuruk, Reputasi Hamas Melejit

Prahara Golkar dan Makmur dalam Kacamata Andi Harun

Samarinda, beritaalternatif.com – Wali Kota Samarinda yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun, mengaku sudah dua kali bertemu Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, sejak isu penggantian politisi senior Golkar itu dari tampuk kepemimpinan di Karang Paci.

Harun mengaku diundang Makmur untuk berdiskusi soal hukum dan politik. Ia juga diminta pandangannya terkait “prahara” di tubuh partai berlambang pohon beringin itu sejak Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, Rudi Mas’ud, mengusulkan penggantiannya dari kursi Ketua DPRD Kaltim.

“Mengapa saya? Tentu hanya saya salah satunya, mungkin di tempat terpisah banyak ‘kawal’ beliau dilibatkan berdiskusi. Kalaupun ada alasan lain, mungkin beliau ingin mendengar pengalaman saya menangani perkara ‘politik’ sewaktu masih aktif sebagai advokat—di samping tentu pendapat saya sebagai pembelajar ilmu hukum,” tulis Harun di akun Facebooknya, Rabu (30/6/2021).

Kata dia, politik dan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat, bahkan tak dapat dipisahkan. Politik yang “diceraikan” dari hukum hanya akan membawa politik tersesat di rimba kekuasaan oligarki dan otoritarian. Politik akan berwajah seram, tidak beradab, dan jauh dari rasa adil.

Harun menegaskan, keputusan partai politik sejatinya buah dari perbuatan hukum, bukan tindakan kekuasaan. Tindakan hukum dalam politik terefleksi dari proses dan argumentasi berdasarkan hukum, sedangkan tindakan kekuasaan belaka dalam politik menandakan sebagai perilaku kekuasaan kolutif-koruprif.

Makmur HAPK, jelas dia, dalam beberapa hari terakhir menjadi topik terpanas pemberitaan media. Ketua DPRD Kaltim ini mendadak jadi bahan perbincangan publik. Rencana penggantiannya dari jabatan Ketua DPRD Kaltim mengagetkan jagat raya perpolitikan Bumi Etam.

“Bahkan mungkin mantan Bupati Kabupaten Berau ini pun tak pernah menyangka kenyataan ini menimpa dirinya. Pasalnya, semua orang yang mengenal dirinya hanya teringat dimensi kebaikan sosoknya,” kata dia.

Selain tokoh senior di partainya, Makmur memiliki jejak sejarah atas dedikasi dan loyalitasnya membesarkan Partai Golkar, bahkan menobatkannya sebagai partai yang tak terkalahkan selama memimpinnya di Kabupaten Berau.

Kata Harun, semua pegabdian terbaik Makmur tak lantas membuat posisi politiknya aman di partai yang diperjuangkannya puluhan tahun itu. Alih-alih mendapat apresiasi atau rasa hormat, kini ia akan didepak dari kursi Ketua DPRD Kaltim.

“Ironis memang, demikian kebanyakan pendapat pengamat dan masyarakat turut menaruh simpati kepada peraih suara terbesar pada pileg di dapilnya, bahkan terbesar dari semua anggota legislatif di partainya,” jelas Harun.

Ia menyebutkan, saat mendapatkan perlakuan demikian, tokoh Kaltim asal Berau itu bersikap tenang walau pendukungnya ‘berteriak’ lantang.

Pada Ahad (27/6/2021) lalu, Makmur memutuskan untuk menggunakan ruang pembelaan politik dan hukumnya melalui keberatan dan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar.

Peraturan Partai Golkar memberikan ruang 14 hari untuk ‘berperkara’ di Mahkamah Partai setelah keputusan partai diterima—bukan berdasarkan tanggal keluarnya keputusan.

Tim hukum Makmur pun mendaftarkan gugatan dan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Golkar pada Senin (28/6/2021) lalu. Kemudian tim hukumnya melayangkan surat penangguhan proses atas surat DPD Partai Golkar Kaltim kepada pimpinan DPRD Kaltim mengenai permohonan penggantian Makmur dari pucuk pimpinan lembaga legislatif tersebut.

“Hukum pun mulai bekerja. DPRD Kaltim wajib menangguhkannya sampai sengketa hukum para pihak dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Undang-Undang MD3 menekankan, apabila anggota partai mengajukan upaya hukum dalam Penggantian Antar Waktu (PAW), maka pemberhentiannya akan sah apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebagai pembelajar hukum, sangat menghormati dan apresiasi langkah cerdas dan elegan yang dipilih pak Makmur. Semua pihak tentu patut menghormatinya,” kata Harun.

Dia menjelaskan, Makmur sejatinya ingin menunjukkan, demi rasa keadilan, ia tak pantas menerima perlakuan demikian, bahkan sejatinya layak mendapat rasa hormat.

Sebagai orang di luar Partai Golkar, Harun menyadari kebijakan internal yang tak boleh dicampuri oleh siapa pun. Namun, kebijakan politik partai mana pun yang teriris dengan diskursus hukum dan politik, hal itu tak dapat dihentikan untuk dijadikan sebagai topik akademis bagi para analis, ahli, dan publik.

“Semoga para pihak dapat berdamai sehingga ‘kegaduhan’ politik antar mereka berakhir baik bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan hukum yang adillah yang akan menentukan siapa berhak atas kursi Ketua DPRD Kaltim,” pungkasnya. (ln)