BNI, Bank Komersial Pertama Indonesia

Jakarta, beritaalternatif.com –  Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan perbankan pertama milik pemerintah Indonesia yang resmi berdiri pada 1946.

Menurut catatan sejarah berdirinya BNI dari laman resmi, bank ini merupakan bank sentral dengan nama ‘Bank Negara Indonesia’.

Nama tersebut ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946.

Sejarah BNI

Sebelum BNI menjadi seperti yang dikenal saat ini, awal mulanya yaitu berangkat dari sebuah Yayasan Poesat Indonesia pada Oktober 1945.

Setelah pemerintah mendirikan Bank Sentral, Yayasan Poesat ini diizinkan bergabung, sehingga terbentuklah BNI.

Ketika itu, BNI memiliki tugas untuk mengedarkan alat pembayaran yang sah yakni Oeang Republik Indonesia (ORI). Mata uang tersebut beredar pada 30 Oktober 1946.

Seiring berjalannya waktu, status BNI diubah menjadi bank umum, sampai pada akhirnya berganti status terbaru sebagai Bank Umum Milik Negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968.

Peranan BNI

Dari sejarah berdirinya BNI ini, keberadaannya memiliki fungsi penting, terutama bagi perekonomian Indonesia.

Peran BNI sebagai bank yang diberi mandat yaitu untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Ketentuan dari peran BNI tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Dengan begitu, peranan BNI ini dinilai cukup besar. Khususnya sebagai pendukung perekonomian.

BNI Terkini

Status saham kepemilikan BNI saat ini dikuasai Pemerintah RI sebesar 60 persen. Sedangkan 40 persennya milik individu, institusi, domestik dan asing.

Saat ini, BNI telah tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Urutan tersebut berdasarkan total aset, total kredit hingga total dana dari pihak ketiga.

BNI juga menawarkan berbagai layanan seperti simpan pinjam, dengan berbagai segmen mulai dari kelas kecil, menengah hingga korporasi.

Tak hanya itu, produk layanan BNI ini telah mencakup banyak nasabah dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa sampai pensiunan.

Anak Perusahaan BNI

Dalam memberikan pelayanan finansial, BNI turut didukung oleh sejumlah anak perusahaannya, yaitu:

  1. BNI Syariah
  2. BNI Multifinance
  3. BNI Sekuritas
  4. BNI Life Insurance
  5. BNI Remittance

Museum BNI

Bank tertua dan pertama Indonesia ini memiliki museum sebagai tempat arsip yang menyimpan seluruh rekam jejak sejarah berdirinya BNI.

Museum BNI didirikan pada 2 Oktober 1998, di sebuah gedung bekas Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) atau Factorij Batavia yang merupakan perusahaan milik Belanda.

Kemudian museum BNI ini diresmikan pada 5 Juli 1980 sesuai tanggal awal berdirinya Bank Negeri Indonesia, berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 27, Pinangsia, Jakarta Barat. (cnnindonesia/ln)

Sumber: Sejarah Berdirinya BNI, Bank Komersial Pertama Indonesia

Wajah Buram Pendidikan, Ancaman Masa Depan Anak

Oleh: Muhammad Ridwan*

Sejak awal 2020 lalu, Indonesia diserang bencana Covid-19, sehingga memaksa semua sektor ditutup total demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal serupa yang dialami sektor pendidikan negeri dan swasta di Tanah Air.

Padahal, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk kelangsungan hidup seseorang. Karena itu, pendidikan anak adalah tanggung jawab guru, dosen, orang tua murid, dan pemerintah.

Dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk membatasi seluruh aktivitas dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di lembaga pendidikan. Salah satunya melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hal inilah yang mendasari Pemda mengeluarkan aturan agar KBM dilakukan secara daring (online) sampai waktu yang belum ditentukan.

Sistem pendidikan online tidak mudah untuk diterapkan pendidik dan orang tua murid. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, terdapat fasilitas dan sumber daya pendukung yang harus disediakan agar KBM berjalan secara efektif dan efisien.

Sumber daya pendukung KBM online adalah ponsel, laptop, perangkat pembelajaran guru, koneksi internet, pulsa/data internet, dan lainnya. Hal semacam ini sangat berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi keluarga. Sebagai tenaga pendidik, penulis meyakini bahwa tak semua guru dan orang tua murid mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab, masih ada tugas dan tanggung jawab lain yang harus dipenuhi: kebutuhan pokok dalam rumah tangga serta pembiayaan pendidikan anak.

*

Sejatinya pendidikan mempunyai arti dan makna yang sangat luas, tergantung sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegang. Secara umum, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, “(Pendidikan) yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sedangkan fungsi pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dilihat dari arti dan fungsi pendidikan di atas, para pendidik dituntut agar mampu menjalankan fungsinya untuk mencapai keberhasilan peserta didik secara maksimal.

*

Satu tahun lebih anak-anak harus berhadapan dengan KBM secara daring (online) di rumah. Hal ini karena aturan dan kebijakan pemerintah yang mengharuskan lembaga pendidikan tak melakukan KBM secara tatap muka karena kasus Covid-19 semakin meningkat dari hari ke hari.

Pendidikan pun mengalami degradasi total, baik dari segi kurikulum maupun konsep dan metode pangajaran guru. Hal inilah yang membuat pendidikan dilanda masalah besar.

Keterpurukan pendidikan saat ini menimbulkan ancaman dan tantangan besar, khususnya bagi tenaga pendidik. Mereka harus bekerja keras untuk menyelaraskan fungsi dan tujuan pendidikan, meskipun kondisinya tidak memungkinkan. Jika fungsi dan tujuan pendidikan tak mampu dicapai dengan baik, maka kualitas pendidikan di lembaga atau instansi yang menyelenggarakannya akan dinilai tidak bermutu.

Di sisi lain, masa depan anak pun ikut terancam seiring tingkat kemalasan anak untuk belajar, kecanduan game online yang mengakibatkan peserta didik lupa diri terhadap tugas sekolah, pengetahuan anak tentang pendidikan turun, keingintahuan anak secara drastis merosot, dan muncul kebosanan anak terhadap pendidikan. Dalam situasi buruk semacam ini, angka putus sekolah pun meningkat tajam.

Dengan berbagai problematika yang terjadi saat ini, khususnya di sektor pendidikan, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi bijak untuk memperbaiki kembali citra pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, kemalasan, kebosanan, serta kecanduan anak terhadap game online agar tujuan pendidikan bisa berjalan secara efektif seperti yang dicita-citakan negara. (*Magister dan Praktisi Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara)

Pejabat Senior Akui Israel Tak Sanggup Pengaruhi Perundingan Nuklir Iran

Tel Aviv, beritaalternatif.com – Surat kabar Israel Haaretz, Senin (5/7/2021), mengutip pernyataan narasumber yang disebutnya sebagai pejabat senior Israel bahwa Israel tak sanggup lagi mempengaruhi kandungan dan spirit perjanjian nuklir negara-negara besar dunia, termasuk AS, dengan Iran.

Pejabat yang juga mengaku mengetahui komunikasi-komunikasi Israel dengan AS, Rusia dan berbagai negara besar lain itu mengatakan, “Tel Aviv sudah tak punya kemampuan mempengaruhi pasal-pasal perjanjian nuklir yang dibahas di Wina.”

Menurutnya, ada dua kemungkinan bagi para perunding nuklir: kembali kepada perjanjian nuklir yang orsinil, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), atau tidak kembali kepadanya, tanpa ada pilihan lain.

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, pada Ahad lalu memimpin pertemuan yang membahas perkembangan perundingan nuklir Wina. Sejak beberapa bulan lalu negara Zionis ilegal itu mengerahkan segenap kemampuannya di berbagai lini untuk menekan Iran dan mendesak AS agar terus meningkatkan sanksinya terhadap Iran.

Sementara itu, Wakil Tetap Rusia untuk oganisasi-organisasi internasional yang berkedudukan di Wina, Swiss, Mikhail Ulyanov menyatakan, tujuan yang disepakati dari pembicaraan Wina hanyalah untuk pemulihan JCPOA asli.

Menyinggung adanya upaya-upaya sebagian pihak untuk memasukkan topik lain dalam perundingan Wina, Ulyanov mencuit, “Dalam konteks #ViennaTalks, beberapa analis dan pejabat menganjurkan untuk menangani topik baru seperti keamanan regional dan rudal.”

Dia menambahkan, “Upaya untuk memukul 3 burung dengan 1 batu tidak realistis dan kontraproduktif. Tujuan pembicaraan yang disepakati hanya untuk mengembalikan #JCPOA yang asli.”

Iran telah mengadakan enam putaran pembicaraan di Wina dengan peserta JCPOA yang dikenal sebagai P4+1 dengan tujuan menyelamatkan JCPOA.

Teheran bersikeras akan melanjutkan kepatuhan penuh kepada kesepakatan itu jika AS mencabut secara penuh sanksi-sanksinya terhadap Iran.

Sanksi itu diberlakukan secara ilegal oleh AS di masa kepresidenan Donald Trump setelah dia mengeluarkan negaranya secara sepihak dari JCPOA pada Mei 2018. (liputanislam/ln)

Sumber: Pejabat Senior Israel Akui Tak Sanggup Pengaruhi Perundingan Nuklir Iran

Kiat Jaga Dompet Tetap Sehat saat Penerapan PPKM Darurat

Jakarta, beritaalternatif.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali demi menekan penyebaran virus corona yang melonjak tajam belakangan ini. PPKM darurat berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Selama PPKM mikro diterapkan, ruang gerak masyarakat akan jauh lebih terbatas dibandingkan hari biasanya. Mal ditutup, sedangkan restoran hanya bisa melayani pesan antar atau take away.

Selain itu, seluruh tempat ibadah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan perkantoran di sektor non-esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) 100 persen.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran untuk beberapa sektor usaha. Perkantoran di sektor esensial diizinkan untuk menerapkan WFH 50 persen dan sektor kritikal bisa beroperasi normal dari kantor 100 persen.

Sejumlah pihak dari pengusaha hingga ekonom menilai PPKM darurat akan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau minimal ada tambahan jumlah karyawan yang dirumahkan. Pasalnya, proses produksi akan berkurang karena permintaan turun.

Masyarakat agaknya memang harus siap pada kemungkinan terburuk akibat kebijakan itu. Minimal, mereka harus siap-siap jika ada pemotongan atau penundaan pembayaran gaji, dan pembayaran gaji dicicil jika perusahaan tempatnya bekerja terdampak atas penerapan PPKM darurat.

Lantas, bagaimana cara agar keuangan tetap sehat selama PPKM darurat diterapkan? Pertama, kurangi pengeluaran konsumtif. Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning, Lusiana Darmawan mengatakan, masyarakat sebaiknya mengurangi pengeluaran yang tidak penting atau bersifat konsumtif. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli berbagai vitamin untuk menjaga tubuh tetap prima.

“Utamakan kesehatan. Kurangi pengeluaran konsumtif dan dialokasikan untuk pengeluaran kesehatan, seperti vitamin, makanan sehat,” ucap Lusiana baru-baru ini.

Senada, Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho, menyarankan masyarakat mengubah gaya hidup. Salah satunya, pangkas belanja yang tidak bersifat mendesak.

“Harus lebih cermat. Tidak ada yang tahu sampai kapan gelombang kedua Covid-19,” ujar Andy.

Masyarakat, sambung dia, harus mengutamakan pembayaran rutin rumah tangga seperti listrik, biaya anak sekolah, dan air. Jika belum menikah, masyarakat bisa mengutamakan kewajibannya, seperti membayar utang dan keperluan lain.

“Jadi, prioritas tidak jajan dulu, misalnya bayar listrik saja dulu, bayar biaya anak sekolah,” imbuh Andy.

Kedua, cek dana darurat. Lusiana mengatakan, masyarakat harus cek dana darurat secara berkala. Tak masalah bila masyarakat terpaksa menggunakan dana darurat di masa PPKM.

“Kalau gara-gara PPKM darurat pemasukan terdampak, bisa jadi harus menggunakan dana darurat, tidak apa-apa,” ujar Lusiana.

Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk mengembalikan dana darurat yang terpakai di masa PPKM darurat ke rekening semula. Hal ini bisa dilakukan ketika pemasukan kembali normal dan pekerjaan mulai stabil.

“Pas kondisi pulih, bisa top up lagi dana daruratnya,” kata Lusiana.

Sementara itu, Andy mengatakan, masyarakat yang gajinya masih dibayar penuh dan tak terkena dampak dari PPKM darurat harus tetap rutin menyetor gaji ke rekening dana darurat. Menurutnya, masyarakat tak perlu menambah alokasi, tapi yang penting rutin.

“Alokasi dana yang biasanya digunakan untuk jajan sekarang dikurangi jajannya. Bisa juga masuk ke dana darurat,” terang Andy.

Namun, menambahkan alokasi dana darurat tidak wajib. Hal ini bergantung kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing orang.

“Yang penting rutin. Bukan langsung harus naik nih. Jadi, 20 persen jadi 30 persen. Berpikirnya, daripada jajan terus uang habis, ada baiknya ditabung. Nanti terkumpul dapat banyak. Tapi tidak perlu dari awal harus nambah sekian,” jelasnya.

Ketiga, cek proteksi kesehatan. Lusiana menjelaskan, masyarakat harus punya proteksi kesehatan. Hal ini bisa asuransi kesehatan mandiri atau BPJS Kesehatan.

“Di tengah situasi seperti sekarang, waspada terhadap kondisi kesehatan sendiri dan keluarga,” ungkap Lusiana.

Hal ini harus diperhatikan betul. Masalahnya, kalau sakit tetapi tak punya proteksi kesehatan, maka akan mengganggu kondisi keuangan.

Keempat, cari peluang bisnis. Andy mengatakan, masyarakat bisa mencari peluang usaha baru di tengah lonjakan Covid-19. Misalnya, mencari bisnis yang bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama PPKM darurat diterapkan.

“Berjualan lewat daring. Promosi lewat WhatsApp. Orang kan tetap belanja,” kata Andy.

Bisnis sampingan ini juga bentuk antisipasi masyarakat jika terkena PHK atau gaji dipotong karena perusahaan tempatnya bekerja tak mampu bertahan di tengah lonjakan Covid-19.

“Segera cari akal bagaimana pendapatan tetap terjaga,” pungkas Andy. (cnnindonesia/ln)

Sumber: Cara Jaga Dompet Tetap Sehat di Masa PPKM Darura

Resmi PPKM, Andi Harun Instruksikan Penyekatan Pintu Masuk Samarinda

Samarinda, beritaalternatif.com – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pihaknya menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 5 Juli hingga 20 Juli 2021.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mengerahkan seluruh sumber daya dari jajaran Polri, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan penerapan PPKM berjalan efektif demi menekan laju penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Garis besarnya adalah kita akan melakukan penyekatan di seluruh pintu masuk Kota Samarinda. Kemudian kita akan kembali menerapkan WFH (Work From Home) untuk seluruh aktivitas ASN, termasuk juga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Harun usai memimpin Rapat Satgas Covid-19 di Ruang Rapat Utama Balai Kota, Senin (5/7/2021) siang.

Orang nomor satu di Kota Samarinda ini juga berpesan kepada seluruh pemilik usaha dari Tempat Hiburan Malam (THM), mal, hingga kafe untuk memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) serta membatasi jam beroperasi sampai pukul 21.00 Wita.

“Kami juga memutuskan tidak ada lagi pasar malam dan acara pernikahan sampai berakhirnya kebijakan ini dikeluarkan,” tegas Harun.

Ia melanjutkan, Pemkot hanya memberikan kelonggaran kepada toko-toko yang menjual kebutuhan bahan pokok serta apotek sampai pukul 23.00 Wita.

“Saya minta masyarakat untuk disiplin mematuhi peraturan ini demi keselamatan kita bersama,” tandasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim dua periode ini juga berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan petugas, serta atas ridho Allah, pandemi Covid-19 dapat segera berlalu dan kehidupan masyarakat kembali normal seperti sediakala. (hms/ln)