Tugas Besar GLK di Tengah Problem Literasi Daerah

Kukar, beritaalternatif.com – Founder Gerakan Literasi Kutai (GLK) Erwan Riyadi mengaku prihatin dengan indeks literasi nasional Indonesia yang masih sangat rendah. Hal ini merujuk data yang dirilis Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2010 lalu.

Dari 74 negara yang disurvei oleh PISA, Indonesia menempati urutan ke-72. Posisi negara ini dalam bidang literasi sejajar dengan negara-negara miskin dari Afrika.

“Hasil survei pada tahun-tahun berikutnya, posisi Indonesia tidak berubah. Tetap sama. Sampai tahun 2018 pun posisi negara kita masih di bawah,” ungkap Erwan baru-baru ini.

Penyelesaian problem literasi nasional, lanjut dia, menjadi tugas pemerintah. Sedangkan GLK hadir di daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks literasi nasional.

Sejak 2017, GLK dibentuk dengan format komunitas. Selain dilengkapi ketua, sekretaris, dan bendahara, GLK juga memiliki tiga divisi: pengembangan sumber daya manusia (SDM), humas dan pers, serta divisi kajian.

Makna Literasi

Erwan mendefinisikan literasi sebagai seperangkat kemampuan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat hidup seseorang menjadi lebih baik.

“Dengan definisi seperti ini, semua orang akan menganggap literasi itu penting, dan semua orang berkepentingan dengan itu. Kan semua orang secara naluri kepingin hidupnya lebih baik,” katanya.

Literasi, kata Erwan, adalah hal penting yang seharusnya menjadi perhatian semua orang. Namun kenyataannya, bidang ini tak banyak diperhatikan.

Hal ini disebutnya sebagai masalah bersama. “Inilah yang akan diperbaiki. Inilah yang akan ikut dibantu diselesaikan oleh GLK,” ujarnya.

Ia menegaskan, negara ini tidak akan dapat dibangun dengan kualitas SDM yang rendah. Bangsa Indonesia ingin unggul di kancah global. Namun SDM yang tersedia tak mendukungnya.

“Negara bertujuan untuk begini. Masyarakat kepengen seperti ini. Semua orang kepingin hidup lebih baik. Tapi urusan tentang literasi ternyata menyimpan masalah besar,” sebut Erwan.

Kata dia, literasi tak hanya terbatas pada membaca dan menulis buku. Sejatinya, literasi berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia.

Ia menyebutkan, pendidikan, budaya, dan literasi adalah tiga hal yang saling berkaitan. Kenyataannya, selama ini orang-orang tak menggandeng ketiganya menjadi satu kesatuan yang utuh.

“Bukan kesalahan masyarakat. Karena memang dari negara sendiri sebetulnya. Kalau menurut aku, memang dari awal pemerintah tidak memberikan pandangan itu kepada masyarakat,” jelasnya.

Pekerjaan Rumah

Erwan menjelaskan, GLK memiliki banyak pekerjaan rumah. Di satu sisi, secara internal organisasi tersebut hanya diisi dan digerakkan oleh sekelompok kecil orang-orang yang sadar terhadap peningkatan literasi di daerah.

Di sisi lain, gerakan literasi membutuhkan banyak SDM yang memiliki kapasitas mumpuni. Selain itu, GLK menghadapi problem finansial.

Ia menyadari bahwa GLK tak mempunyai donatur. GLK juga tak disubsidi pemerintah. Meskipun tak banyak kegiatan besar yang dilaksanakan GLK, namun faktanya organisasi tersebut dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan penting.

“Kalau kita ingin melakukan hal yang banyak dan besar, kita perlu uang yang memadai. Berapa banyak? Semakin banyak maka akan semakin baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, gerakan literasi yang dijalankan GLK tak cukup hanya dengan dukungan finansial Rp 500 ribu per bulan. Dengan cakupan tugas yang luas, GLK sejatinya membutuhkan miliaran dana.

Erwan mengatakan, pemerintah daerah memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas SDM. Langkah-langkah yang selama ini diambil pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM belum cukup memadai.

“Lalu, apa harapan dari GLK? Sederhana saja sebenarnya. Pemerintah memberikan kepedulian yang lebih untuk membangun literasi. Kemudian sampai pada upaya membangun kultur,” sarannya.

Dalam jangka panjang, kata Erwan, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat blue print atau master plan yang berkaitan dengan pengembangan literasi.

“Sekaligus membuat kegiatannya. Ini harapan besar sebetulnya. Karena ini isu besar. Pemerintah daerah harus terlibat dalam hal ini secara serius,” imbuhnya.

Kata Erwan, kerja sama antara komunitas-komunitas serta organisasi yang konsen dalam bidang literasi dengan pemerintah sangat diperlukan di masa depan.

“Karena ini hal besar. Enggak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Mesti ada kolaborasi. Ini harapan sekaligus rencana kita untuk membangun GLK,” ujarnya.

Ia menegaskan, GLK sangat terbuka dengan semua orang. Siapa pun yang ingin ikut serta dalam gerakan tersebut, GLK akan membuka diri untuk menjadi wadah gerakan bersama.

Namun, kata Erwan, GLK tidak pasif menunggu orang untuk datang dan bergabung. Namun GLK sangat pro-aktif mengajak orang untuk menjadi bagian dari gerakan.

“Kita kepingin gerakan yang lebih masif. Makanya kita harus pro-aktif. Harus seperti itu. Enggak mungkin dong urusan sebesar ini hanya diurus oleh segelintir orang,” tegasnya. (fz/ln)

Tanaman Hias Ini Bisa Redakan Batuk dan Masalah Pernapasan

Jakarta, beritaalternatif.com – Selain untuk mempermanis pemandangan, beberapa tanaman hias juga punya fungsi lebih. Ada yang bisa dipakai untuk memasak, ada juga yang punya khasiat khusus untuk kesehatan.

Untuk itu, tak ada salahnya memelihara tanaman hias tersebut yang mungkin bisa berguna ketika sakit. Bagi yang khawatir terpapar Covid-19 atau terserang batuk hingga memiliki masalah pernapasan yang tentu membuat daya tahan tubuh menurun, coba rawat deretan tanaman hias berikut ini.

Cocor Bebek

Tanaman hias kalanchoe pinnata atau yang lebih dikenal dengan nama cocor bebek memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa meredakan batuk dan pilek. 

Daun cocor bebek dipercaya bisa membantu meredakan batuk, flu, hingga nyeri dada karena bersifat antibakteri, antivirus, antimikroba, serta antijamur. Anda hanya perlu memetik daunnya kemudian menjadikannya smoothies.

Kembang Sepatu

Tanaman hias lain yang bisa membantu meredakan batuk adalah kembang sepatu. Tanaman hias yang berasal dari Asia Timur ini sering digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. 

Kembang sepatu mengandung cyanidin diglucoside, teraxeryl acetat, hingga hibisetin. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa kembang sepatu bisa membantu menurunkan tekanan darah, meredakan batuk, TBC, radang usus hingga melancarkan haid.

Sirih

Tanaman sirih yang rimbun akan cantik sekali menghijaukan pekarangan rumah. Selain mengobati keputihan, sakit jantung, hingga alergi, sirih juga membantu meredakan gejala batuk. 

Daun sirih yang direndam atau direbus lalu diminum airnya dapat dijadikan obat batuk. Tanaman hias ini mengandung minyak asiri seperti kadinen, kavikol, sineol, eugenol, kariofolen, karvakrol, terpinene, hingga seksuiterpen.

Lidah Mertua

Snake plant atau lidah mertua menjadi tanaman hias yang punya segudang manfaat untuk kesehatan. Yang paling utama adalah bermanfaat sebagai air purifier alami.

Tanaman hias ini dikenal sebagai pembersih udara karena mampu menyingkirkan benzena, formaldehida, trichloroethylene, xylene, hingga toluene. Lidah mertua juga menghasilkan oksigen pada malam hari.

Dengan merawat snake plant di dalam rumah maka bisa membantu membuat penghuninya lebih sehat, terutama jika punya masalah pernapasan. Bahkan disarankan untuk diletakkan dalam kamar tidur agar sirkulasi udara dalam kamar lebih baik.

Pakis Boston

Pakis boston juga menjadi bisa dimanfaatkan sebagai humidifier. Pasalnya, tanaman hias ini dapat menyaring udara kotor dalam rumah.

Pakis boston pun dipercaya memiliki manfaat kesehatan seperti mencegah kulit kering, sakit tenggorokan, hingga meredakan batuk kering.

Eucalyptus

Tanaman eucalyptus merupakan tanaman yang sangat harum sehingga minyaknya sering digunakan dalam lotion, parfum, dan kosmetik. 

Tanaman hias eucalyptus dipercaya bisa membantu meredakan gejala ringan pasien yang terindikasi Covid-19. Hal tersebut pun telah diuji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan). (cnbcindonesia/ln)

Misi AS di Afghanistan Dinilai Gagal Total

Moskow, beritaalternatif.com – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebut misi Amerika Serikat (AS) di Afghanistan gagal.

Sementara mantan Presiden AS George W. Bush mengecam keras penarikan pasukan AS dan sekutunya dari Afghanistan.

Dikutip Sputnik, Jumat (16/7/2021), dalam jumpa pers Lavrov menyebutkan, Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa pasukan AS sedang ditarik dari Afghanistan setelah misinya membuahkan hasil.

Namun, lanjut Lavrov, semua orang, termasuk masyarakat AS, mengetahui bahwa misi itu sebenarnya kandas.

Dia menjelaskan, kelompok teroris ISIS dan Al-Qaeda justru menguat di Afghanistan, dan kini keduanya bahkan semakin menggila dalam memroduksi dan menyelundupkan bahan-bahan narkoba.

Menurutnya, sekira 90% bahan narkoba yang dipasarkan secara gelap di dunia berasal dari Afghanistan, sehingga ada asumsi bahwa produksi bahan narkoba merupakan salah satu sumber utama pendapatan berbagai kelompok di Afghanistan, tak terkecuali Taliban.

Menteri Luar Negeri Rusia juga menyebutkan, meski AS keluar dari Afghanistan, Rusia siap melanjutkan kerja samanya dengan AS, China, dan berbagai negara lain untuk berperan positif di Afghanistan.

Dalam hal ini, lanjutnya, Iran dan India di masa mendatang bisa ditambahkan pada segi tiga tersebut untuk bersama-sama membantu menyelesaikan krisis Afghanistan.

Sebelumnya, Lavrov memperingatkan dampak meluasnya gejolak Afghanistan pada negara-negara jirannya.

Dalam beberapa hari terakhir pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan meningkat drastis, para petinggi Taliban kemudian mengklaim pihaknya telah berhasil mengendalikan 85% wilayah negara ini.

Proses penarikan pasukan AS dan negara-negara sekutunya dari Afghanistan dimulai usai penandatanganan perjanjian damai antara AS dan Taliban pada Februari 2020.

AS di masa kepresidenan George W. Bush dan sejumlah negara sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 2001 melancarkan invasi militer ke Afghanistan dengan dalih sebagai reaksi atas serangan 11 September yang terjadi di tahun yang sama.

Sejak itu, militer AS dan sekutunya bercokol di Afghanistan hingga ditarik secara bertahap setelah terlibat perang yang paling berkepanjangan bagi AS.

Penarikan ini mendapat kecaman dari George W. Bush yang menyebutnya sebagai kesalahan yang akan berdampak “sangat buruk”, terutama bagi kaum perempuan Afghanistan.

“Saya pikir konsekuensinya akan sangat buruk,” kata Bush beberapa hari lalu kepada lembaga pemberitaan Jerman Deutsche Welle ketika ditanya apakah penarikan itu merupakan suatu kesalahan. (liputanislam/ln)

Penyalahguna Narkotika, Dipenjara atau Direhabilitasi?

Oleh: Mansyur*

Perkembangan konvensi pengaturan masalah narkotika secara internasional telah dimulai dari The Haque Convention atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Candu 1912. Setelah itu muncul berbagai konvensi lain yang mengatur masalah narkotika seperti Konvensi Jenewa tahun 1925 atau The International Opium Convention of 1925, The Convention of the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936, The Single Convention on Narcotic Drugs 1961, The Psychotropic Substances Convention 1971, dan Convention Againts Illict Traffic in Narcotic Drugs an Psycotropic Substances 1988.

Konvensi-konvensi internasional tentang narkotika tersebut telah memberikan perubahan, baik tentang tujuan maupun lingkup masalah obat-obatan berbahaya. Sebagai suatu perangkat hukum internasional, konvensi mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika, serta pemberantasan penyalahgunaan, yang hanya dibatasi pada penggunaan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Narkotika bersifat adiktif, yakni menimbulkan ketagihan serta ketergantungan. Penggunanya cenderung akan menambahkan dosis pemakaian secara terus-menerus yang berakhir dengan kematian akibat over-dosis.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Covention on Psychotropic Subtances 1971) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Penggolongan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.

Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik karena anjuran teman maupun rasa ingin mencoba.

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri pemakai, juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, karena untuk dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka pemakainya berpotensi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup, dia akan berupaya untuk melakukan perbuatan terlarang lainya, seperti mencuri, membegal, serta melakukan tindakan kriminal lainnya.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pengguna narkotika sebagai korban, bukan sebagai pelaku kejahahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Narkotika. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut, maka undang-undang itu mencantumkan hukuman berupa rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi, bukan hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban, yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009.

Mengapa Harus Rehabilitasi?

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Namun, Lawrence M Friedman mengatakan, faktor yang menentukan penegakan hukum adalah komponen substansi, struktur, dan kultur hukum.

Masalah penegakan hukum bukan masalah yang sederhana. Ini bukan karena kompleksitas sistem hukum, tetapi juga karena rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, ekonomi dan kultur masyarakat.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita hukum yang cukup abstrak, yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum tentu memuat nilai keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata oleh negara lewat institusi-institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat.

Soerjono Soekanto menjelaskan, penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan antara nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sanksi merupakan aktualisasi dari kaidah-kaidah hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancamaan atau sebagai harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosial.

Sementara itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menekankan sanksi pidana penjara, juga mewajibkan untuk memberikan sanksi pidana tindakan yang berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Mengenai prosedur tetap dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.

Dilihat dari peraturan pemerintah, maka penyalahgunaan narkotika cukup direhabilitasi. Namun, ketika dilihat pelaksanaan terhadap perintah untuk menegakkan norma-norma dalam berbagai peraturan tersebut, saya merasa tak berlebihan mengatakan, pelaksanaan aturan tersebut masih jauh dari harapan. Terbukti, masih banyak penyalahguna narkotika yang diberi sanksi pidana penjara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum sudah baik, belum tentu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya, karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang andal dalam menjalankan substansi hukum tersebut, di samping budaya hukum juga harus diperhatikan.

Dalam menangani penyalahguna narkotika, aparat penegak hukum harus berorientasi pada sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pasal-pasal ini tidak menjadi pajangan semata dalam peraturan perundang-umdangan di Indonesia. (*Dosen Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong)