Bupati Kukar Perpanjang Waktu Penginputan dan Verifikasi Pengisian Anjab

Kukar, beritaalternatif.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melalui surat edarannya tentang perpanjangan waktu dan perubahan jadwal mengumumkan bahwa penyusunan dan penginputan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja diperpanjang hingga 3 Desember 2021.

Adapun untuk perubahan jadwal verifikasi yakni pada 6-31 Desember 2021. Masa perpanjangan waktu penginputan dan jadwal verifikasi memiliki dasar pertimbangan tersendiri.

Dari hasil penyusunan dan penginputan anjab yang semula berakhir pada 29 Oktober 2021, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan penyusunan dan penginputan data.

Mengacu pada hasil tersebut, Edi menyampaikan tiga hal mendasar. Pertama, kepala OPD harus melakukan pemantauan dan pengawasan melalui Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, agar bisa memastikan seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional menyelesaikan penyusunan dan penginputan anjab dan analisis beban kerja di masing-masing unit dan sub unit kerja mereka.

“Kedua, mematuhi dan memperhatikan perpanjangan waktu penyusunan dan penginputan yang dimulai sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021,” imbuhnya sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari surat edaran resmi Pemkab Kukar, Rabu (17/11/2021).

Ketiga, sesuai dengan perpanjangan waktu penyusunan tersebut, jika perangkat daerah belum menyelesaikan penyusunan anjab dan analisis beban kerja, maka verifikasi dan penetapan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah berdasarkan pada data yang terinput dan tersedia di sistem informasi anjab dan analisis beban kerja.

Keempat, perencanaan jabatan pelaksana agar berpedoman dan mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Rumpun dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana serta mempertimbangkan rutinitas kerja dan target kinerja harian, mingguan dan bulanan atas beban kerja dari jabatan pelaksana.

Untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan surat edaran tersebut, pihak-pihak terkait dapat menghubungi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Dendy Irwan Fahriza (0813 4722 4705) atau Selvy Elida Haloho (0878 1041 9000). (adv)

Tingkatkan Pengetahuan Publik Kaltim, Diskominfo Kukar Dukung Kuis Garapan Ombudsman

Kukar, beritaalternatif.com – Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Samarinda mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara (Diskominfo Kukar) pada Rabu (17/11/21).

Tim Ombudsman sebanyak lima orang dari unsur sekretariat disambut Sekretaris Diskominfo Kukar, Solihin; Kabid PLIP, Aji Mohd. Decki Ismail; Kasi Pengelolaan Opini Publik, Zainul Effendi Joesoef; Kasi Hubungan Media, Masmun Jaya. Selama ini, mereka telah melakukan perjalanan ke beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Rurin dari Ombudsman menyampaikan bahwa maksud kedatangan mereka ke Kantor Diskominfo Kukar adalah untuk melakukan diseminasi tentang Ombudsman dan SP4N LAPOR! kepada publik. Pihak Ombudsman bermaksud menggelar kuis melalui media sosial Instagram.

Pihak Ombudsman berharap kerja sama pihak kabupaten/kota dapat membagikan kuis dari Ombudsman melalui media Pemda Kukar.

Pihak Humas dan Protokol Ombudsman Kaltim, Ditiro Alomben menyampaikan, kuis tersebut bertujuan untuk mengukur pengetahuan publik tentang institusi Ombudsman RI dan aplikasi aduan publik SP4N LAPOR!.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Diskominfo Solihin mengaku menyambut baik kedatangan tim Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Pihaknya akan mendukung kerja sama tersebut.

Dia menyampaikan harapan masyarakat tentang pentingnya aduan publik yang obyektif, baik materi aduan ataupun sasaran/pihak penyelenggara layanan publik.

Solihin berharap aduan publik sebaiknya disampaikan ke aplikasi umum atau nasional, yakni pada SP4N LAPOR!. Selain itu, pihak penyelenggara layanan publik  diharapkan responsif dalam melakukan verifikasi dan penyelesaian aduan publik.

Diketahui, lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik; Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional; dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. (adv)

Terjemahkan dan Wujudkan Kukar Idaman, Kepala OPD Diminta Bekerja Berdasarkan Data

Kukar, beritaalternatif.com – Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengusung visi Kukar Idaman dengan target utama menjadikan masyarakat di daerah ini sejahtera dan bahagia.

Adapun kelima misi Edi-Rendi adalah memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani; meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

Kemudian, memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Pada Maret lalu, Edi pernah menyampaikan, kepala OPD diharapkan dapat menerjemahkan visi-misi dan program dedikasi ke dalam strategi arah kebijakan dan program prioritas perangkat daerah, serta melibatkan para akademisi dan data-data yang valid dan aktual, serta disampaikan secara sistematis dan dilaporkan secara berjenjang.

Sementara itu, dalam kesempatan Dialog Interaktif Luar Studio RII Samarinda pada Senin (15/11/2021) pagi, Edi menjelaskan visi tersebut. Ia bermimpi selama lima tahun ke depan terbentuk masyarakat Kukar yang harmonis, hidup dengan penuh ketenteraman, kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong.

“Tentunya tidak terlepas dari keimanan dan ketakwaan. Kondisi seperti itulah yang kita harapkan,” kata Bupati yang pernah menjadi Sekda Kukar tersebut.

Karena itu, Edi menginstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kukar mendorong perubahan di pemerintahan dan masyarakat.

“Perubahan yang selalu saya sampaikan adalah perubahan pola pikir dan perubahan pola kerja. Jadi, kerja harus berbasis data,” tegasnya.

Dia menegaskan, kepala OPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat.

“Selamat bekerja. Bekerja dengan tulus ikhlas. Maknai apa yang kita lakukan ini bagian dari tanggung jawab kita. Tidak hanya tanggung jawab secara struktural dan fungsional, tetapi tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa,” ucapnya. (adv)

Sunggono Sebut Pemkab Kukar Dukung Penurunan Emisi Karbon di Kaltim

Kukar, beritaalternatif.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendukung program penurunan emisi dengan skema kemitraan karbon hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut. Karena itu, sebagai bagian dari Bumi Etam, Pemkab Kukar bisa memberikan kontribusi dalam penurunan emisi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Songgono dalam pembukaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) serta Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kukar yang bertempat di Grand Fatma Hotel, Selasa (16/11/2021).

Sunggono mengatakan, FCPF-CF tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan. Tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola lahan, kinerja pengelolaan SDA, mengembangkan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lainnya serta melindungi habitat satwa dan tumbuhan langka yang terancam punah.

Kata dia, dengan adanya sosialisasi ini, program pengurangan emisi diharapkan dapat memberikan kontribusi insentif untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten.

Kukar juga memiliki ekosistem lahan basah, yaitu kawasan hutan gambut yang menjadi area kesatuan hidrologis gambut. Kawasan gambut yang berada di wilayah Kukar merupakan ekosistem penting karena sangat kaya karbon. Dalam konteks program penurunan emisi, kawasan gambut ini dirasa perlu dikelola dan dilindungi. 

“Hal ini dilakukan untuk menjaga sumber kekayaan dan keunikan keanekaragaman hayati, renovasi air dan elemen ekosistem penting dalam siklus karbon serta mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Harian DDPI Kaltim, Daddy Ruhiyat mengatakan, program FCPF-CF dikelola oleh Bank Dunia dan mulai dilaksanakan pada 2020-2024. Program ini bertujuan melindungi hutan Kaltim, baik di dalam dan luar kawasan hutan atau disebut Areal Penggunaan Lain (APL).

Ia menyebutkan, pengelolaan APL menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. “Dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, pertanian, perikanan dan lain -lain,” jelasnya. (adv)

Pemkab Kukar Dorong Pengelola BUMDes Gerakkan Perekonomian Desa

Kukar, beritaalternatif.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda Kukar) Sunggono menjelaskan tentang definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dia menyampaikan, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

BUMDes bertugas mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sunggono menekankan, ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yakni BUMDes sebagai penggerak perekonomian di desa dan sebagai penyedia pelayanan dasar bagi masyarakat desa. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.

Sebagai sebuah lembaga yang diwajibkan mendapatkan profit, ada mekanisme yang harus ditaati pengelola BUMDes dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Misalnya kegiatan yang bersifat lintas desa, maka perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi seperti pengelolaan air minum.

“Mudahan-mudahan pertemuan ini juga menjadi forum silaturahim, sambil berbagi ilmu untuk mencari jalan keluar permasalahan BUMDes, ” harap Sunggono saat menghadiri pelatihan pengelola BUMDes di Hotel Mercure di Samarinda, Rabu (17/11/21).

Ia menambahkan, pengelolaan BUMDes harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa. Apalagi saat ini BUMDes memiliki tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk itu, diharapkan kepada pengelola BUMDes untuk dapat membuat diferensiasi produk. Sekda Kukar berharap kepada peserta pelatihan untuk serius mengikuti pelatihan.

Kegiatan tersebut bertujuan mendukung dan menyukseskan program Pemkab Kukar melalui BUMDes. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Encek Ahmad Syaifuddin; Wakil Dekan 3 dari Universitas Mulawarman, Zainal Abidin; dan beberapa orang narasumber.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Taufik, menyampaikan bahwa pelatihan BUMDes dilaksanakan selama tiga hari: 17-19 November 2021. Kegiatan ini terselenggara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kukar bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Kegiatan tersebut diikuti 100 orang peserta dari 50 BUMDes se-Kabupaten Kukar dari unsur ketua dan seketaris BUMDes. Dia menyampaikan, pelatihan tersebut bertujuan agar BUMDes bisa mandiri dan berkembang. (adv)

Anggota Legislatif dari Partai NasDem Kukar Ini Perjuangkan Aspirasi Poklahsar dan UKM

Kukar, beritaalternatif.com – Anggota DPRD Kukar Sa’bir mengaku terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Sangasanga. Terbaru, politisi NasDem tersebut membantu Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar).

Kelompok tersebut bergerak di bidang penjahitan baju, pembuatan manik-manik, pengolahan ikan kering, dan kegiatan lainnya.

Sa’bir telah memperjuangkan aspirasi Poklahsar di Muara Jawa dan Samboja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 senilai Rp 200 juta.

“Selama ini tidak ada yang membantu mereka. Setelah saya di DPRD, barulah kita akomodir dan perjuangkan aspirasi mereka,” ungkap Sa’bir kepada beritaalternatif.com, Rabu (17/11/2021) siang.

Sebelumnya, ia mengaku memang terdapat bantuan dari perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, para pelaku usaha itu juga telah lama mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah.

“Artinya, ini kita perjuangkan aspirasi mereka,” katanya.

Sa’bir juga memperjuangkan pemberian bantuan untuk Poklahsar dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Sangasanga.

“Saya ingin bina masyarakat di dapil saya dulu,” ungkapnya.

Selain membantu pelaku UKM, Sa’bir juga memperjuangkan aspirasi warga di bidang infrastruktur, petani milenial, Karang Taruna, KNPI, dan para nelayan di tiga kecamatan tersebut.

Khusus di bidang perikanan, Sa’bir mengungkapkan, sebanyak 50 persen warga di tiga kecamatan itu berprofesi sebagai nelayan dan penambak ikan.

“Saya lihat ke depan kayu untuk pembuatan perahu semakin susah didapatkan. Harganya akan semakin tinggi. Makanya saya dorong pelatihan pembuatan perahu fiber,” jelasnya.

Dia berharap masyarakat di Kukar memiliki keterampilan yang profesional sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat.

“Kita harap masyarakat mandiri secara ekonomi,” pungkas Sa’bir. (adv)

Sa’bir Hadiri Pelatihan yang Diikuti Puluhan Pelaku UKM di Muara Jawa

Kukar, beritaalternatif.com – Anggota DPRD Kukar dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Sa’bir, menghadiri kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kukar, Selasa (16/11/2021).

Pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar. Anggaran kegiatan ini berasal dari aspirasi Sa’bir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2021.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah gabungan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berasal dari delapan kelurahan di Muara Jawa.

“Pesertanya sekitar 50 orang ibu-ibu dari delapan kelurahan. Kegiatannya, pengolahan kue serba ikan,” ungkap Sa’bir kepada beritaalternatif.com, Rabu (17/11/2021) siang.

Kata dia, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para ibu rumah tangga agar memiliki aktivitas, kreativitas, dan keterampilan sehingga mereka dapat menopang ekonomi keluarga.

“Ibu-ibu juga diharapkan bisa lebih sejahtera,” katanya.

Politisi NasDem itu menyebutkan, Muara Jawa memiliki potensi besar di bidang perikanan. Sehingga ia mendorong masyarakat setempat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain menyiapkan makanan dan kue untuk kebutuhan masyarakat lokal, ia ingin mengembangkan sektor perikanan di Muara Jawa sebelum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU).

“Banyak orang yang akan datang ke IKN nanti. Mereka butuh makan. Makanya kuliner ini perlu dikembangkan. Mereka juga butuh kue nugget, presto ikan, dan lain-lain. Itu yang perlu disiapkan ke depan,” sarannya.

Sa’bir mengaku akan terus mengembangkan potensi para pelaku UKM di Muara Jawa. Setelah manajemen pelaku-pelaku usaha tersebut kian membaik, ia akan mendorong mereka membentuk koperasi.

“Saya ingin mengajak mereka lebih profesional. Jadi, secara kelembagaan lebih resmi,” ujarnya. (adv)

Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Kukar di Era Transformasi Digital

Oleh: Adji Yudha Perdana*

Terbentuknya Komunitas Terang Tanah dalam lingkup pengembangan ekosistem teknologi informasi di Kutai Kartanegara (Kukar) bertujuan untuk mendorong peningkatan, pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi aplikatif yang dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Seperti kita ketahui bersama, saat ini perputaran ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berkembang luar biasa pesat, ditunjang dengan hadirnya berbagai Fintech (Financial Technology) yang menambah daya kemajuannya.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, teknologi mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing yang lebih tinggi. Dengan input cost yang semakin rendah, industri mampu memproduksi barang dengan cepat, massal dan dengan kualitas yang semakin baik. Dari sektor perdagangan, teknologi telah menghilangkan batas ruang dan waktu  kegiatan transaksi jual-beli. Dalam literatur di berbagai bidang menunjukkan bahwa teknologi dan inovasi telah meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia. Perubahan teknologi menjadi tidak dihindari dan akan terus berkembang secara eksplosif.

Memang untuk dapat melakukan transformasi menuju ekosistem teknologi ini membutuhkan dukungan besar dari berbagai pihak dalam hal ini dari unsur pimpinan sebuah organisasi atau perangkat daerah, sehingga akselerasinya akan sangat efektif.

Perkembangan teknologi baru yang begitu pesat selama beberapa tahun terakhir telah membuka jalan bagi revolusi baru sebagai sebuah proses pembangunan ekonomi dan industri. Menguatnya peran teknologi digital, termasuk di dalamnya internet of things (IoT), artificial intelligence (AI), big data, serta teknologi informasi dan komunikasi terbaru lainnya, telah memicu perubahan perilaku masyarakat dan individu, serta memperluas kemungkinan akan apa yang mungkin dan dapat dicapai ke depan.

Perubahan yang terjadi di dunia yang kita jalani, diiringi dengan perubahan pada kebutuhan individu dan kolektif, telah menempatkan pemerintah, komunitas masyarakat, dan sektor swasta di garda terdepan untuk menjawab tantangan baru dari masyarakat dan pasar. Penerapan teknologi baru ke hampir seluruh sektor ekonomi saat ini dapat dianggap sebagai titik awal revolusi industri baru, dengan digitalisasi, jaringan, dan sistem AI merupakan game changer dari sistem produksi.

Faktor daya saing bukan satu-satunya hal yang berubah setelah adanya transformasi teknologi karena di atas itu semua, juga terjadi perubahan pada kualitas dan keberlanjutan dari proses pertumbuhan di seluruh sistem suatu negara. Berbicara tentang ekonomi digital berarti membicarakan bisnis dan kesempatan kerja baru, memperluas pasar dan mempertemukan produsen dengan konsumen, mendukung transformasi produk menjadi jasa, dan menyediakan layanan yang lebih efisien. Di saat bersamaan, ekonomi digital juga berarti mengembangkan sistem ekonomi sirkular (circular economic system), yang diharapkan mampu berperan pada terciptanya keberlanjutan lingkungan hidup.

Pendorong pemulihan ekonomi nilai strategis ekonomi digital telah terungkap pada seluruh ruang lingkupnya, khususnya dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan negara-negara di lima benua, dan mengubah mekanisme pelayanan jasa serta perilaku konsumen. Implementasi dari revolusi digital tidak hanya sebagai alat untuk membantu ekonomi keluar dari jeratan krisis, tapi juga dapat membentuk pemikiran inovatif dari seluruh sektor, dan membentuk ekosistem negara yang lebih luas cakupannya. Sebagai dampak dari pandemi, Italia, contohnya, menyadari bahwa digitalisasi dapat menjadi pendorong menuju pemulihan ekonomi.

Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, tentu berada di garis depan dalam proses ini. Di saat pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur digital untuk menghadapi kebiasaan baru masyarakat digital dan menangkap peluang dari ekonomi digital, Italia dapat turut membantu dan menjadi mitra bagi Indonesia. Pengalaman Italia dalam menyelaraskan potensi ekonomi UMKM dengan teknologi inovasi menjadi sangat relevan dan penting bagi Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Italia dapat memperoleh banyak manfaat dari kemitraan ini, dan berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari Indonesia.

Sinergi yang sangat potensial untuk dilakukan ialah dari segi pendidikan dan literasi digital agar masyarakat Italia dan Indonesia dapat mengelola transformasi digital yang sedang berlangsung serta mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Sekaligus, itu menjadikannya kesempatan nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama yang lebih erat ke depan.

Beberapa contoh implementasi teknologi yang dapat menjadi tolak ukur organisasi dalam menyongsong revolusi industri 4.0 antara lain: pertama, Cloud.Cloud memberi organisasi akses lebih cepat ke data, perangkat lunak, dan kemampuan. Ini pada gilirannya membuat mereka cukup gesit untuk berubah. Cloud menawarkan perubahan mendasar dalam pengiriman dan konsumsi layanan, teknologi mengganggu yang dinikmati oleh siapa saja yang menggunakan asisten virtual seperti Alexa atau bisnis yang berkomunikasi di Slack.

Kedua, kecerdasan buatan. AI digunakan untuk mengotomatisasi proses, terutama proses tingkat rendah yang dilakukan secara konsisten pada kecepatan tinggi, seperti memeriksa microchip untuk melihat adanya cacat. Ini juga memungkinkan personalisasi pada skala. Pada gilirannya, pemasar dapat menawarkan layanan pintar seperti chatbots, yang menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami konteks dan melakukan fungsi mirip manusia.

Ketiga, analitik tingkat lanjut. Analisis mengubah data menjadi wawasan. Dan wawasan adalah apa yang digunakan organisasi untuk berinovasi di dunia digital. Dengan analitik canggih, algoritma canggih dapat dijalin dengan mulus ke dalam operasi harian, meningkatkan kecepatan dan akurasi hampir semua proses. Platform analitik menyatukan semua upaya analitik, dari data, penemuan hingga penerapan.

Keempat, manajemen data. Melakukan bisnis di dunia digital berarti mengatasi semburan data terstruktur dan tidak terstruktur yang mengalir dari sumber yang tampaknya tak terbatas. Data mendorong teknologi yang memungkinkan transformasi digital. Agar berhasil, organisasi harus mahir dalam mengakses, menyiapkan, membersihkan, mengelola, dan mengatur data.

Kelima, kecerdasan pelanggan. Sentrisitas pelanggan praktis identik dengan transformasi digital. Ketika organisasi berjuang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah, mereka semakin bergantung pada perangkat lunak dan alat intelijen pelanggan untuk memahami dan menyegmentasi pelanggan—langkah-langkah kunci dalam memberikan pengalaman pelanggan yang hebat.

Keenam, IoT mampu menganalisis beragam data secara real time. Ketika peristiwa terjadi, memberi IoT tempat di banyak proyek transformasi. Hal ini karena mengumpulkan data dari sensor dan perangkat yang terhubung hanya setengah dari gambar. Nilai sebenarnya dari IoT berasal dari kemampuan untuk menganalisis data streaming dan mengambil tindakan cepat—memfilter data yang relevan dari kebisingan. Produsen telah berhasil dalam menggunakan teknologi IOT untuk mengoptimalkan rantai pasokan.

Ketujuh, analitik data besar. Data besar mempercepat kebutuhan transformasi—dan data besar yang dihasilkan dari digitalisasi memerlukan analitik data besar untuk membuka nilainya. Dengan menerapkan analitik dan AI tingkat lanjut ke data besar, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan berpikiran maju. Ini pada gilirannya memungkinkan bisnis untuk berkembang ketika bisnis baru yang didorong muncul dari data. (*Founder Teta Corp)

Pemkab Kukar akan Konsen Kembangkan Sektor Pertanian

Kukar, beritaalternatif.com – Bupati Kukar Edi Damansyah mengungkapkan, sekitar 62 persen struktur perekonomian kabupaten yang dipimpinnya ditopang sumber daya alam yang tak terbarukan seperti minyak, gas, dan bahan galian lainnya.

Dia menegaskan, dalam jangka waktu tertentu, sektor ini akan habis seiring terjadinya eksploitasi secara terus-menerus. Bupati mencontohkan era perkayuan yang dijadikan penopang perekonomian daerah. Setelah kayu habis, masyarakat di daerah ini kemudian hanya menerima efek negatifnya.

“Di era itu memang kita happy. Tapi kita lupa membangun fasilitas jalan, infrastruktur pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ucap Edi saat menghadiri Dialog Interaktif Luar Studio RRI Samarinda, Senin (15/11/2021).

Karena itu, ia bersama Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengaku lebih fokus membangun sektor pertanian, khususnya dua tahun terakhir selama pandemi Covid-19.

Kata dia, selama dua tahun ini kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Kukar mengalami peningkatan. Saat ini, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar mencapai 14 persen.

“Artinya, selama dua tahun kita dilanda Covid-19, sektor-sektor lain itu terkendala, alhamdulillah sektor pertanian dalam arti luas terus tumbuh,” jelasnya.

Hal ini pula yang membuat Bupati dan Wakil Bupati Kukar memberikan perhatian khusus terhadap pertanian. Di sisi lain, sebanyak 42 persen masyarakat Kukar bekerja di sektor pertanian.

Ia pun menargetkan dapat menuntaskan fasilitas pengairan, irigasi, embung, dan saluran irigasi. “Terus nanti bagaimana penguatan-penguatan kelompok tani, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusianya,” ucap Edi.

Dalam menyelesaikan masalah pertanian serta mengembangkannya, Bupati akan bekerja berdasarkan data sekunder dan primer.

“Saya tidak mau bekerja dengan cara menerawang. Saya cross check dulu ke lapangan (sebelum mengambil kebijakan),” tegas Bupati. (adv)

Pertama di Kalimantan Timur, Kukar Miliki Mall Pelayanan Publik

Kukar, beritaalternatif.com –  Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengaku gembira dengan akan terwujudnya Mall Pelayanan Publik di Kukar. Daerah ini tercatat sebagai kabupaten pertama di Kaltim yang menerapkan Mall Pelayanan Publik.

Namun demikian, Kukar tertolong lambat dalam mewujudkan Mall Pelayanan Publik. Sebab, berdasarkan produk hukum yang berlaku, ini menjadi keharusan bagi pemerintah daerah.

Edi berharap agar institusi pengampu pelayanan publik, baik pada OPD di Kukar ataupun dari instansi vertikal, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Dengan terintegrasinya pelayanan publik, maka masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Ia menyampaikan, Kementerian PAN RB selalu mengecek persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan Mall Pelayanan Publik dan kesiapan instansi pengampu layanan publik, baik instansi vertikal ataupun OPD di Pemda.

Bupati berharap, dengan selesainya sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik pada Desember 2021, maka pada Januari 2022 pelayanan sudah bisa berjalan. Untuk itu, dia meminta semua pihak bisa bekerja sama, berkomitmen sesuai tupoksi pelayanan sebagai pengampu pelayanan publik pada masing-masing institusi.

Hal itu sampaikan Edi saat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara (DPMPTSP Kukar) menggelar Expose Mall Pelayanan Publik di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar di Timbau Tenggarong, Selasa (16/11/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar, Edi Damansyah; Kapolres Kukar, AKBP Arwin Amrih Wientama; Sekretaris Daerah, Sunggono; Kepala Dinas DPMPTSP, Bambang Arwanto; pejabat dari instansi vertikal, dan kepala dinas yang menjadi pengampu pelayanan publik di Kukar.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala DPMPTSP Bambang Arwanto menyampaikan, institusi-institusi pelayanan di Kukar dan instansi vertikal akan memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik yang bertempat di area perkantoran DPMPTSP yang berlokasi di kompleks Kantor Bupati Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut Sunggono bertindak sebagai moderator dalam sesi tanya jawab antara institusi pengampu pelayanan publik. Ia menegaskan, Pemkab Kukar menanggung penuh biaya operasional berkaitan dengan sarana dan prasarana di dalam Mall Pelayanan Publik. Anggarannya telah dianggarkan dalam APBD.

Sedangkan untuk operasional berkaitan dengan tupoksi pelayanan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing institusi pengampu pelayanan publik.  

Ekspose Mall Pelayanan Publik yang digelar oleh DPMPTSP ini dilaksanakan secara hibrid melalui luring di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar dan secara daring via Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh kepala OPD, camat, dan lurah serta kepala desa di Kukar. (adv)