Nicke Widyawati: Penghapusan Premium dan Pertalite akan Dimulai Tahun Depan

Jakarta, berita alternatif com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka suara mengenai rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Pertalite pada 2022. Ia mengungkapkan rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan sejumlah pertimbangan.

Nicke mengungkapkan rencana itu sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang.

“Ketentuan dari ibu menteri KLHK 2017, ini untuk mengurangi karbon emisi maka direkomendasikan BBM yang dijual minimum RON 91,” ujar Nicke di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12/2021).

Sebagai catatan, Premium merupakan produk BBM Pertamina dengan oktan 88 dan Pertalite beroktan 90. Semakin tinggi oktan, semakin rendah emisi gas.

Kendati demikian, perseroan mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menjalankan ketentuan itu dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan untuk masyarakat dan ketersediaan pasokan.

Melihat hal itu, sejak 2020, perseroan melakukan Program Langit Biru yang mendorong masyarakat untuk beralih dari Premium ke Pertalite yang oktannya lebih tinggi. Dalam program ini, Pertamina menjual Pertalite seharga Premium di sejumlah daerah.

“Kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan ini meningkat. Selama Juni 2020 sampai dengan hari ini karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton CO2 ekuivalen,” ujarnya.

Tahapan berikutnya, sambung Nicke, perseroan tidak akan serta-merta menghapus Pertalite. Namun, perseroan akan melanjutkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin.

“Pertalite masih ada di pasar tapi kami mendorong untuk menggunakan yang lebih baik atau Pertamax agar kita bisa berkontribusi terhadap penurunan karbon emisi,” ujarnya. (cnnindonesia)

Raksasa Teknologi China Rambah Dunia Virtual Metaverse

Jakarta, beritaalternatif.com – Raksasa teknologi asal China, Baidu merilis aplikasi Virtual Reality (VR) pada Senin (27/12/2021). Hal tersebut dinilai jadi salah satu langkah China meraba kehidupan ruang virtual metaverse.

Langkah Baidu mengikuti nama-nama besar yang sebelumnya telah ‘pemanasan’ menyambut era metaverse, di antaranya Nike dan Ferarri. Kedua produsen besar tersebut sudah mulai memproduksi produk virtual.

Baidu, yang dijuluki Google China tersebut menggelar konferensi dunia maya dari aplikasi barunya XiRang, yang berarti “Tanah Harapan”. Konferensi dapat diakses dari smartphone, komputer, atau melalui kacamata virtual reality.

Hal tersebut dipertontonkan di depan salah satu pendiri dan kepala eksekutif Baidu Robin Li dan penonton avatar 3D lainnya.

Aplikasi VR dari Baidu, XiRang, memungkinkan pengguna untuk membuat karakter digital dan berinteraksi dengan pengguna lain di dunia 3D, misalnya kota fiksi.

Baidu secara resmi menyebut XiRang memungkinkan 100 ribu pengguna berpartisipasi dalam ruang digital yang sama.

Konsep ini merupakan konsep metaverse yang sedang digaungkan sejak Mark Zuckerberg mengubah nama Facebook Inc. menjadi Meta, dan terus bicara soal metaverse.

Pengguna XiRang, yang hanya dapat mengakses aplikasi di China, dapat mengambil bagian dalam aktivitas seperti mengunjungi pameran virtual atau berlatih menyelam di kolam renang digital.

Seperti Baidu, raksasa digital China lainnya pun membuat terobosan ke metaverse. ByteDance, induk dari TikTok telah berinvestasi di beberapa perusahaan di sektor tersebut, termasuk pembuat headset realitas virtual Pico.

Tencent juga disebut tengah memodifikasi video game, mengembangkan platform metaverse-nya sendiri.

Metaverse secara umum diartikan sebagai konsep kehidupan virtual yang kini tengah dikembangkan oleh sejumlah perusahaan teknologi. Dengan konsep tersebut, seseorang bisa melakukan hal-hal seperti bekerja, belanja, hingga bermain secara virtual.

Seseorang akan diwakili oleh sebuah avatar, dan di dunia metaverse setiap avatar bisa bertemu dan berinteraksi, bak dunia nyata. (cnnindonesia)

Sejumlah Anggota Dewan di Karang Paci Bentuk Koalisi Parlemen Muda Daerah Kaltim

Samarinda, beritaalternatif.com – Delapan anggota DPRD Kaltim bergerak untuk membentuk Koalisi Parlemen Muda Daerah Kalimantan Timur (KPMD-KT). Mereka yang masuk di dalamnya ada Sarkowi V Zahry, Ismail, Nidya Listiyono, Romadhony Putra Pratama, Muhammad Nasiruddin, Akhmed Reza Fachlevi, Siti Rizky Amalia, Sutomo Jabir, dan Muhammad Udin.

Deklarasi itu dilakukan pada 22 Desember 2021 lalu. Sarkowi pun menjadi ketua dan Sutomo Jabir sebagai sekretaris. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sarkowi bahwa terbentuknya KPMD-KT bakal jadi wadah untuk menjalin silaturahmi para anggota dewan muda di Karang Paci. Termasuk wadah diskusi untuk pembangunan dan ruang belajar politik pemuda di Benua Etam.

“Kita merasa terpanggil untuk pengembangan politik anak muda. Kita berupaya menjadi motor penggerak kaum muda agar dapat terlibat menjadi wakil rakyat,” jelas Sarkowi baru-baru ini.

Soal rencana kegiatan KPMD-KT, Sarkowi mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada peningkatan kapasitas. Contoh, sosialisasi program pendidikan politik di dalam parlemen muda dan pemuda Kaltim. Lalu, membedah isu-isu pembangunan di Kaltim.

Fitri Maisyaroh menambahkan bahwa koalisi ini didirikan agar ke depan makin banyak generasi muda Kaltim yang ingin terlibat dalam pembangunan. Sehingga tak jadi bumerang dalam pembangunan kelak.

“Kita harus siapkan situasi bonus demografi agar tidak menjadi bumerang. Kita mencoba menjembatani agar bonus demografi tidak menjadi permasalahan,” ungkap perempuan yang juga anggota Komisi IV itu.

Oleh sebab itu, melalui koalisi ini pihaknya akan coba mempersiapkan pemuda untuk bisa melanjutkan roda kepemimpinan di Kaltim.

Sarkowi menegaskan bahwa pembentukan koalisi ini tidak untuk mendiskriminasi perbedaan umur antar anggota dewan. Melainkan bertujuan khusus untuk mendorong parlemen muda dan terlibat dalam suatu peran signifikan.

“Saya yakin para senior sangat mendukung. Yang tua pun menyokong dan ikut membantu jalannya forum ini,” bebernya.

Terakhir, Sutomo juga ikut buka suara. Ia menegaskan, koalisi ini tak ada kaitannya dengan fraksi mana pun. Pihaknya fleksibel saja.

”Kita lebih fleksibel agar kemudian ada kedinamisan dalam kelembagaan dan pembangunan,” tutupnya. (Ang)

Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Keterlambatan Pembangunan RSUD Korpri Kaltim

Samarinda, beritaalternatif.com – Keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur milik Pemprov Kaltim kembali mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kaltim. Salah satunya RSUD Korpri Kaltim di kawasan Stadion Sempaja Samarinda.

Belakangan, pembangunan RSUD Korpri memang ramai diperbincangkan publik. Sebab lokasinya yang terletak di kawasan rawan banjir. Durasi pembangunan juga terbilang pendek. Baru dimulai pada September dan harus tuntas pada Desember.

Sampai saat ini, perkembangan dari pembangunan rumah sakit itu masih 50-60 persen. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa faktor utama keterlambatan itu datang dari curah hujan tinggi yang kerap kali turun belakangan ini.

“Curah hujan yang tinggi, bahan materil yang susah, dan seterusnya. Ya mungkin karena keterlambatan penurunan anggaran atau pembahasan anggaran. Jadi, dampaknya seperti saat ini,” beber Hasan kepada awak media baru-baru ini.

Menurutnya, pembangunan ini sudah terlambat karena akhir tahun segera tiba. Pembangunan yang masih 50 persen dan ditambah masalah yang sama yang terjadi secara berulang. Namun tetap tak ada antisipasinya.

Hasan turut menilai terkait keterlambatan ini juga dipengaruhi karena sejak awal perencanaan pembangunan RSUD Korpri, tak pernah ada pembahasan antara pihaknya dengan Komisi III DPRD Kaltim.

Walhasil, seperti sekarang, Komisi III hanya bisa melihat dan meninjau perkembangan pembangunan RSUD Korpri itu. Dia mengharapkan, ke depan jika ada pembangunan yang berhubungan dengan kemitraan maka dibahas pula dengan skema kemitraan. Agar bisa terbangun komunikasi sejak awal.

Sementara itu, Project Manager PT Telaga Pasir Kuta (TPK) Erik Hermanus menjelaskan terkait hambatan yang dialami selama proses pembangunan berlangsung. Pertama, karena adanya perubahan panjang tiang pancang. Sebelumnya, tiang pancang yang dibutuhkan sepanjang 12 meter.

Namun, pada saat uji sondir, PT TPK mendapat lokasi dengan kedalaman lapisan tanah sepanjang 24 meter. Lalu, kondisi lahan yang berlumpur dan curah hujan tinggi. Akibatnya pemancangan mengalami kendala.

“Jadi, pada saat pemancangan pun kami mengalami kendala dengan lumpur. Kami juga sempat tergenang karena banjir. Ketiga, kami juga sempat kelangkaan material. Kemudian, yang terbesar adalah sesuai gambar yang ada, kami ada penambahan kontrak. Nilai awalnya Rp 43 miliar menjadi Rp 46 miliar,” jelas Erik.

Dijelaskan Erik, perkembangan pembangunan baru mencapai 61,41 persen. Sejumlah upaya terus digencarkan. Mulai percepatan pekerjaan, percepatan pengadaan material sesuai dengan pengajuan material yang disetujui, penambahan jam kerja, dan tenaga kerja.

“Ini sudah struktur, sedang membuat lantai tiga, dan kami tiap dua hari ngecor. Tapi sekarang material aman. Sekarang kami sedang kejar, progres-nya sudah 61, 41 persen. Rencana terdekat harus 62,17 persen,” lanjut Erik.

Bicara soal keterlambatan, Erik mengaku bahwa pihaknya sudah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan selama dua bulan. (Ang)

Pembangunan Gedung Inspektorat Kaltim Belum Selesai, Curah Hujan Tinggi Jadi Kendala Terbesar

Samarinda, beritaalternatif.com – Pembangunan yang ditangani Pemprov Kaltim mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Kaltim. Salah satunya Gedung Inspektorat Kaltim di Jalan Kadrie Oening Samarinda.

Gedung yang rencananya dibangun sebanyak dua tingkat itu dimulai sejak Agustus lalu. Namun, Desember ini juga targetnya harus selesai. Rp 31 miliar dianggarkan untuk pembangunannya. Namun, tampak masih banyak yang harus dituntaskan. Tiang pancang masih berjejer.

Anggota Komisi III, H Baba mengungkapkan bahwa meski perkembangan pembangunan sudah 70 persen, namun hingga akhir bulan ini masih terealisasi sekitar 85 persen saja.

“Ini tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi keterlambatan, paling tidak akan ada penambahan waktu sampai minimal tujuh hari. Jadi berkisar 15 persen itu yang dikejar selama 50 hari,” ungkap Baba baru-baru ini.

Baba berharap besar agar proyek infrastruktur apa pun yang dijalankan pemerintah tak lagi lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Ke depannya, diharapkan proses pelelangan bisa cepat dimulai.

“Karena memang ini lelangnya terlambat. Kalau bisa, begitu awal tahun bisa kita lelang,” harap Baba.

Project Manager PT Batara Guru Group (BGG), Elca Maradona menjelaskan bahwa pihaknya mengalami kendala akibat curah hujan tinggi. Sehingga, ketika ingin melakukan penggalian, genangan air langsung muncul.

“Biasa banjirlah di sini tergenang. Ini harus digali 1,80 meter ke bawah. Jadi setiap galian pasti ada genangan air. Masalah terbesarnya itu,” beber Elca.

Ke depan, pihaknya bakal membuat saluran drainase agar tak ada air yang masuk ke lokasi pembangunan. Sistem kerja pembangunannya adalah sistem segmen. Meliputi empat segmen pekerjaan.

“Yang akan kita tangani itu jalur air yang kita alirkan. Per segmen yang kita tangani banjirnya. Kita bisa gali sisi utara. Itu dulu yang kita tangani masalah airnya kan,” lanjutnya.

Sampai saat ini, PT BGG melakukan percepatan struktur dalam setiap pekan. Di mana, tiap minggu, ada realisasi sebesar 11 persen. Elca optimis, pihaknya bisa menyelesaikan sampai 100 persen dengan catatan diberi tambahan waktu sebanyak tiga minggu. (Ang)