Sebagian Besar ASN di Kukar Dinilai Tak Mau Berurusan dengan Masalah Perpajakan

Kukar, beritaalternatif.com – Sebagai salah satu wajib pajak, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar dinilai tak mau berurusan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Hal itu disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Sekretaris Administrasi Umum Mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar, Heru Totok Subroto, Rabu (23/3/2022).

“Rata-rata ASN ini malas untuk berurusan dengan perpajakan,” ungkapnya dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan dan Perpajakan (HPP) serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Kukar.

Padahal, kata Bupati, pengetahuan terkait perpajakan adalah hal mendasar bagi wajib pajak, antara lain ASN dan warga negara yang memenuhi syarat untuk membayar pajak.

“Banyak kebijakan terkait perpajakan yang belum dipahami oleh para wajib pajak. Sehingga menimbulkan stigma adanya ketidakpatuhan para wajib pajak,” terangnya.

Edi menjelaskan, pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tidak hanya sektor swasta, dari ASN juga supaya lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari pajak,” katanya.

Dalam kondisi defisit anggaran, konsolidasi strategi fiskal diperlukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Sosialisasi undang-undang ini diharapkan mampu mencapai target pemerintah, sehingga penggunaan panjak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Apalagi sudah dicanangkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara, maka harus tumbuh dengan baik, terutama dari sektor perpajakannya,” ucap Bupati.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selain itu, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang kondusif dan perluasan basis perpajakan.

Kata Edi, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sebagai wajib pajak, ASN diharapkan dapat memahami PPS, khususnya syarat dan langkah-langkahnya.

“Supaya bisa menjadi bagian dari program PPS, sehingga nanti ASN bisa segera melaporkan harta kekayaan dan membayar kewajiban-kewajiban perpajakannya,” tutup Bupati. (*)

Penulis: M. As’ari

Dirut Pertamina Prediksi Perputaran Uang selama MotoGP Mandalika Capai Rp 3 Triliun

Lombok, beritaalternatif.com – Perhelatan Grand Prix of Indonesia atau MotoGP di Sirkuit Mandalika dinilai sukses dan menggerakkan berbagai lini perekonomian di Lombok dan sekitarnya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memproyeksikan nilai perputaran uang dalam ajang balap motor terbesar di dunia itu mencapai lebih dari Rp 3 triliun.

Ia mengapresiasi semua pihak yang telah menyukseskan MotoGP dan bangga perusahaan BUMN Pertamina ikut andil dalam perhelatan tersebut.

“Terima kasih kepada semua pihak yang membantu perhelatan akbar ini. Tentunya kami merasa bangga dan senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan yang berjalan dengan baik dan sukses ini, meski balapannya dalam cuaca hujan,” kata Nicke, Senin (21/3/2022) lalu.

Kata dia, ajang balap motor itu berdampak terhadap kebangkitan ekonomi terutama untuk kawasan NTB, salah satunya kebangkitan para pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kegiatan ini membuka peluang untuk para pegiat UMKM di NTB bisa memasarkan produk mereka, bahkan bisa mendunia, dan tentu berdampak pada kebangkitan ekonomi kita,” tuturnya.

Sejak tiga bulan lalu Pertamina sudah menyiapkan UMKM binaan perseroan untuk hadir dalam ajang MotoGP Mandalika.

Ia menyebut Pertamina telah melakukan kurasi dan memilih sebanyak 50 UMKM terutama aneka makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan pengunjung MotoGP Mandalika.

“UMKM kita menyediakan aneka makanan dan minuman siap saji. Tak hanya itu, ada juga berbagai produk lokal seperti kopi, madu, kerajinan tangan, dan juga suvenir khas Lombok yakni mutiara. Tentu ini jadi momen untuk UMKM di NTB bisa bangkit dan mendunia,” kata Nicke.

Pertamina menjadi sponsor utama dalam MotoGP Mandalika 2022, baik dalam penamaan sirkuit berupa Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun dalam pelaksanaan balapan melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Keterlibatan Pertamina dilakukan dalam upaya mendukung instruksi Presiden Jokowi untuk pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas.

Dalam ajang MotoGP 2022 Mandalika pebalap Red Bull KTM Miguel Oliveira menjadi juara pertama, disusul Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha pada urutan kedua, dan Johann Zarco dari Pramac Racing Ducati pada posisi ketiga. (indobalinews-pikiranrakyat.com)

Bagikan Sertifikat Tanah di Loa Kulu Kota, Kades: Bupati Kukar Peduli terhadap Masyarakat

Kukar, beritaalternatif.com – Kepala Desa Loa Kulu Kota Mohamad Rizali mengapresiasi langkah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah yang menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Loa Kulu Kota di Balai Pertemuan Umum (BPU) Temu Karya, Selasa (22/3/2022) siang.

Dalam sambutannya, Rizali mengatakan, bentuk kepedulian Bupati terhadap masyarakat Loa Kulu Kota adalah bersedia hadir di tengah masyarakat, meski begitu banyak kesibukannya yang lain.

Ia menyebutkan, pembagian sertifikat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Pemda Kukar kepada masyarakat dalam memberikan jaminan dan rasa aman terhadap kepemilikan hak tanah untuk menghindari konflik atau sengketa tanah yang terjadi di desa.

Pemda juga bertujuan membantu masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan sertifikat tersebut. Selain itu, pembagian sertifikat ini merupakan bagian dari Program Idaman, khususnya dalam aspek inovasi, daya saing, dan kemandirian.

Kata dia, tujuan lain dari pembagian sertifikat tersebut adalah sebagai jaminan bila masyarakat ingin mengajukan modal usaha di bank.

“Makanya tujuan ini yang lebih penting lagi agar bagaimana kita tertib dalam membayar pajak sebagai dukungan masyarakat untuk membangun Kukar,” terangnya.

Loa Kulu Kota memiliki luas wilayah sekitar 27.423 meter persegi serta penduduk berjumlah 7.650 jiwa atau 2.395 KK. Rizali pun mengusulkan 556 persil, namun hanya 175 sertifikat yang diberikan langsung oleh Bupati Kukar.

Rizali mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kukar karena telah hadir di tengah masyarakat Loa Kulu Kota. “Kita doakan beliau agar diberi kesehatan untuk memimpin Kukar yang lebih baik lagi,” pungkas Rizali. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Penerima Sertifikat Tanah lewat Program PTSL Tak Dikenakan Biaya Administrasi

Kukar, beritaalternatif.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan bahwa masyarakat yang menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan biaya administrasi.

Bila terdapat oknum yang memungut biaya dalam pengurusan PTSL, Bupati meminta masyarakat melaporkannya kepada Pemkab Kukar.

“Kami butuh informasi itu sehingga nanti akan ditindak dan diberikan sanksi,” tegasnya saat menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Selasa (22/3/2022) siang.

Edi menyerahkan 175 persil sertifikat tanah secara simbolis di Balai Pertemuan Umum (BPU) Temu Karya Dusun Jawa Baru. “Desa Loa Kulu Kota ini ada sekitar 500 persil, namun baru selesai 175 persil secara simbolis tadi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam sertifikat tanah tersebut tertulis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada perolehan pertama tidak dikenakan BPHTB.

“Jadi, itu tidak dibebankan biaya pada perolehan hak pertama. Itu nanti diurus ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar. Jangan sampai tidak diurus,” jelasnya.

Edi menerangkan, kebijakan PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepemilikan tanah masyarakat.

Tujuan lain, memberikan akses permodalan untuk masyarakat yang memiliki usaha. Setelah memiliki sertifikat tanah, pemilik usaha dapat mengajukan pinjaman ke bank.

Untuk memberikan akses modal kepada masyarakat Kukar, Bupati juga telah menyediakan program Kredit Kukar Idaman. Program ini disediakan secara khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kredit Kukar Idaman tak dikenakan bunga layaknya kredit bank lainnya. Masyarakat bisa mengajukan kredit disertai administrasi kependudukan seperti KTP dan KK.

“Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah jalan maupun yang baru mau membuka usaha,” ungkapnya. (*)

Penulis: M. As’ari