Kukar, beritaalternatif.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kukar menanggapi Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kukar 2021 yang disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam Rapat Paripurna di DPRD Kukar pada Senin (13/9/2021).
Fraksi PAN menyimpulkan, terjadi kenaikan pendapatan daerah pada APBD-P sebesar Rp 568 miliar; penurunan PAD Rp 96 miliar, serta kenaikan pendapatan transfer Rp 660 miliar.
Selain itu, terdapat pendapatan hibah sebesar Rp 5,4 miliar dan Silpa dalam realisasi APBD 2021 senilai Rp 637 miliar.
Karena terjadi kenaikan pendapatan pada APBD-P Kukar, maka otomatis terjadi pula kenaikan pada komponen belanja.
Belanja meliputi belanja operasi Rp 417 miliar; belanja modal Rp 668 miliar; belanja tak terduga direncanakan Rp 76 miliar, dan belanja transfer Rp 19 miliar.
Dari data tersebut, Fraksi PAN DPRD Kukar yang diwakili Fachruddin menyampaikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD dengan memberikan peran kepada BUMD agar bisa produktif; mengakomodir kepentingan pengusaha lokal supaya bisa bermitra dengan perusahaan swasta yang mempunyai investasi besar di Kukar seperti perusahaan migas, batu bara hingga perusahaan kelapa sawit.
Pemerintah juga perlu mendorong koperasi dan UKM di berbagai sektor seperti pertanian, pekerja seni, kontraktor, penyelenggara event, nelayan, pedagang, dan lain-lain agar bisa sukses dalam mengembangkan usaha mereka.
Fraksi PAN juga berpendapat, pemerintah daerah perlu menerapkan digitalisasi pelayanan publik di seluruh OPD, kecamatan hingga kelurahan/desa agar proses transparansi atau keterbukaan informasi publik bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Program digitalisasi juga mempunyai efek yang baik bagi sistem demokratisasi daerah karena masyarakat bisa berinteraksi langsung bahkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang program yang dijalankan. Selain itu, dengan digitalisasi, pelayanan publik relatif lebih efisien.
“Pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur internet di daerah-daerah terpelosok yang saat ini masih terdapat blank spot,” sarannya.
Fachruddin mengatakan, dengan adanya rencana peningkatan belanja modal yang di dalamnya terdapat belanja infrastruktur, maka pihaknya yakin pemerintah mempunyai komitmen agar pembangunan di Kukar bisa berjalan dengan baik.
Fraksi PAN menyadari bahwa APBD saja tak cukup untuk membangun daerah yang sangat luas ini. Maka tindakan yang harus diambil pemerintah daerah ke depan adalah mengupayakan agar Kukar mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat dan provinsi.
“Komunikasi dengan perwakilan daerah baik eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi dan pusat perlu diperkuat,” sarannya.
Ia menyebutkan, sekolah-sekolah di pondok pesantren di beberapa wilayah telah melakukan pertemuan tatap muka dengan skema yang telah ditentukan pemerintah. Salah satunya peserta didik harus melakukan vaksinasi.
Kata dia, kemungkinan di lembaga pendidikan lainnya juga akan dilakukan hal yang sama. Karena itu, pihaknya berpendapat, pemerintah daerah perlu mempersiapkan skema pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di Kukar.
Terakhir, soal penanggulangan pandemi Covid-19. Fachruddin mengatakan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam pemberantasan dan penanggulangan Covid-19 di Kukar nilainya tak sedikit.
Pada Juli dan Agustus, gelombang pandemi meningkat drastis. Banyak korban yang berjatuhan. Namun, akhir-akhir ini tren penurunan pandemi ini terlihat cukup signifikan.
Meski begitu, Fraksi PAN mempertanyakan langkah pemerintah daerah ke depan dalam memberantas Covid-19. Pasalnya, mungkin saja gelombang yang sama akan terjadi.
“Selain itu, akibat dari wabah ini telah berdampak besar bagi penurunan pendapatan para pedagang dan masyarakat kita untuk mencari nafkah serta melakukan aktifitas lainnya,” pungkasnya. (ln)
