Kukar, beritaalternatif.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengukuhkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan periode 2021-2026 di Pendopo Odah Etam, Kamis (28/10/2021) sore.
Dalam kesempatan tersebut, terdapat tiga FKDM yang dikukuhkan, di antaranya FKDM Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong Seberang, dan Loa Janan.
“Nanti akan terus di beberapa kecamatan lainnya,” ucap Edi di hadapan awak media.
Forum tersebut, lanjut dia, dibentuk pemerintah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Kata dia, terdapat proyek di APBD Perubahan 2021 di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar yang berkaitan dengan peran forum-forum yang dibentuk pemerintah, salah satunya FKDM tingkat kecamatan.
“Tentunya kalau berbicara ini, tidak terlepas dari peningkatan kapasitas, SDM, dan pembenahan tata laksananya,” jelas dia.
Edi menyebutkan, optimalisasi peran forum-forum tak hanya dilakukan terhadap berbagai forum yang dibentuk pemerintah, tetapi juga forum yang dibangun dan digerakkan masyarakat secara swadaya.
“Ini nanti kita jadikan satu untuk kekuatan. Jadi, nanti selain kita tugas pokoknya bagaimana menjaga keamanan, ketenteraman, kondusifitas daerah, saya juga berharap yang lebih besar. Misalnya nanti ada program pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa terlibat di situ,” katanya.
Disinggung potensi konflik di Kukar, Bupati mengatakan, pihaknya menemukan masalah perebutan lahan, penguasaan lahan, dan eksploitasi batu bara yang tak berizin.
Sebagian masyarakat, kata dia, mengamini lahannya dibeli dan dikelola pihak swasta. Tetapi tak sedikit pula warga yang menolak lahannya dikelola pihak lain.
“Seperti kejadian di Sumber Sari Loa Kulu itu, katanya ada preman-preman. Makanya kita ada koordinasi dengan Forkopimda, Kapolres, Dandim, termasuk teman-teman di FKDM ini,” ungkapnya.
Edi menegaskan, semua pihak tak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme. Karena itu, Pemkab Kukar akan terus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Bupati mengatakan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tak hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat.
“Selama ini sudah terbangun dengan baik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya berharap itu bisa dijaga dengan baik,” jelas Edi. (adv/ar)
