BERITAALTERNATIF.COM – Relawan Sertifikasi Halal Zakaria Akhmad melakukan pendampingan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kukar dan Samarinda untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Dia menyebut, pendampingan ini dilakukan lantaran masih banyak pelaku UMKM kuliner yang belum tahu cara mengurus sertifikasi halal untuk produknya.
Sebagai sesama pelaku usaha, keinginannya membantu para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal ini bertujuan agar produk olahan mereka bisa lebih mudah diterima di pasar kuliner.
Zakaria mengatakan, apabila produk pelaku UMKM yang telah berlabel halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), maka produknya sudah layak untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
Ia menerangkan, untuk proses pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH tidaklah rumit.
Pelaku UMKM hanya perlu melakukan pengajuan secara online melalui website SiHalal dari BPJPH dengan mengisi formulir secara lengkap.
Apabila telah selesai melakukan pengajuan secara online, selanjutnya akan diverifikasi.
“(Zakaria) melakukan pendampingan proses produk halal dari pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya ke BPJPH secara gratis,” terang dia kepada media ini, Rabu (20/2/2024).
Zakaria menjelaskan bahwa tidak semua pelaku usaha kuliner bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.
Ia mengungkapkan, hanya pelaku usaha makanan atau minuman dari industri kecil yang diberikan sertifikasi halal secara gratis.
Kata dia, untuk pelaku usaha kuliner seperti katering dan warung makan itu termasuk kategori reguler yang harus berbayar.
Zakaria berharap, dengan adanya sertifikasi halal ini bisa menjadi acuan bagi para pelaku UMKM dalam menjaga kualitas produk olahannya menggunakan bahan dasar yang sesuai standar kehalalan di Indonesia.
“Kita berharap pelaku usaha UMKM ini bisa peduli terhadap Sertifikasi Halal untuk menunjang produk yang mereka hasilkan jauh lebih baik,” tutupnya.
Dia mengatakan, pihaknya dalam hal ini menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti BSSR Bakungan, CSR Pama dan UT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kukar, PKK Kecamatan Tenggarong dan Pemerintah desa. (adv/lt/mt)
