BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut bahwa hilirisasi produk oleh UMKM sebagai langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas terutama di tengah ancaman deindustrialisasi saat ini.
Ia mengatakan, UMKM jangan hanya dipandang sebagai penghasil produk-produk olahan seperti kripik atau krupuk, tetapi juga memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menjadi pemasok bahan baku berkualitas bagi industri-industri besar, baik di dalam maupun luar negeri.
“Hilirisasi ini sekarang harus dilakukan UMKM. Pemerintah harus menyediakan teknologinya karena UMKM tidak punya,” ucap dia seperti dilansir Antara pada Sabtu (28/9/2024).
Ia menerangkan, paradigma terhadap UMKM juga perlu diubah. UMKM bukan hanya berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan bagian dari proses industrialisasi.
Dia menilai salah satu kunci keberhasilan UMKM dalam meningkatkan produktivitas serta daya saing adalah dengan mengadopsi teknologi modern.
Misalnya, UMKM kerajinan kulit di Garut telah menunjukkan peningkatan kualitas produk yang signifikan setelah pemerintah memfasilitasi pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) yang dilengkapi dengan teknologi modern.
Tidak hanya itu, fasilitas produksi bersama juga dibangun pemerintah untuk mengolah nilam di Aceh, bertujuan meningkatkan nilai jual komoditas unggulan Indonesia.
Nilam atau yang lebih dikenal sebagai minyak patchouli ini merupakan salah satu komoditas penghasil minyak atsiri terbesar di dunia dan banyak digunakan dalam industri parfum.
Indonesia menjadi salah satu pemasok utama bahan baku parfum dunia dengan kontribusi sebesar 96 persen, tetapi ia menyebut kualitas ekspor nilam masih belum optimal akibat keterbatasan teknologi.
Sebagai solusi, pemerintah menginisiasi pembangunan rumah produksi bersama yang dilengkapi dengan peralatan modern.
Dia menjelaskan bahwa masih banyak jenis tanaman herbal yang dapat diolah menjadi ekstrak yang dibutuhkan oleh industri kosmetik dan farmasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Jika industri manufaktur masih banyak terkonsentrasi di Jawa, maka industri berbasis sumber daya alam akan lebih merata di seluruh daerah, sehingga cita-cita pemerataan pembangunan pun akan tercapai.
“Jadi kita harus melihat UMKM sebagai wadah yang menyediakan lapangan kerja berkualitas. Harus ada kebijakan investasi yang ketat. Apabila (investor) industri manufaktur yang diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja tidak datang, UMKM menjadi satu-satunya yang dapat menyediakan lapangan kerja,” pungkas Teten. (*)
Editor: M. As’ari
