BERITAALTERNATIF.COM – Pemilihan umum nasional Jerman diadakan pada hari Minggu. Berdasarkan hasil terbaru, partai konservatif Christian Democratic Union (CDU) yang dipimpin oleh Friedrich Mertes memperoleh sekitar 28,7 persen suara. Partai ekstrim kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) memenangkan tempat kedua dengan 19,8% suara dan mencetak rekor baru dalam sejarahnya.
Dengan diumumkannya hasil tersebut, suasana politik Jerman telah memasuki babak baru. Namun di luar analisis umum mengenai masa depan koalisi dan keberpihakan politik yang diberikan di bawah ini, ada beberapa hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Kemenangan Kaum Konservatif
Berdasarkan hasil pemilu, jelas bahwa Mertes akan menjadi perdana menteri dan masih harus dilihat partai mana di parlemen yang pada akhirnya akan berkoalisi dengan CDU. Menurut pidato Mertes, prediksi koalisi antara Sosial Demokrat dan Partai Hijau tampaknya masuk akal, meskipun tentu saja kehadiran Partai Hijau dalam koalisi menghadapi tantangan karena tantangan pada isu-isu seperti isu lingkungan hidup.
Markus Zoder, ketua Partai Sosial Kristen, juga menolak aliansi dengan Partai Hijau secara umum, dan ini berarti lebih memilih SPD dan membentuk pemerintahan dengan koalisi ganda, atau koalisi besar sebelumnya. Jika CDU cenderung berkoalisi selain koalisi dengan Sosial Demokrat berdasarkan perolehan suara, koalisi dua partai tidak mungkin dilakukan dan partai kiri juga harus hadir dalam koalisi.
Dari seluruh analisis yang ada, ada satu hal yang tampak jelas, yaitu keengganan partai-partai tersebut untuk berkoalisi dengan partai sayap kanan, atau AfD. Bertentangan dengan keinginan para pemimpin partai ini untuk berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi, partai-partai lain tidak mempertimbangkan peluang kehadiran kelompok sayap kanan ekstrem dalam koalisi. Namun dari mana datangnya keengganan ini dan apa dampaknya?
Menurut statistik, suara partai sayap kanan melebihi periode sebelumnya sekitar 10,3% dan mencetak rekor sejarah. Selain itu, sekitar 2 juta orang yang memenuhi syarat namun tidak memiliki kesempatan untuk memilih AfD untuk pertama kalinya, dan berdasarkan analisis ini, hal ini dapat menunjukkan reaksi sesaat dan emosional masyarakat Jerman terhadap slogan-slogan yang agak populis dari partai ini. Tentu saja, ada beberapa alasan atas peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan jika kita mengkajinya, kita dapat menganalisis masa depan politik Jerman dan bahkan Uni Eropa.
Apa saja faktor yang menumbuhkan kelompok ekstrim kanan? Pertama, munculnya kondisi ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kritis di Jerman, yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan tuntutan perubahan paradigma tata kelola politik.
Hal ini merupakan hal yang wajar dan tidak boleh dianggap sebagai kemenangan telak manifesto AfD terhadap aliran politik lainnya. Ketika terjadi krisis politik yang mendasar, masyarakat umum selalu berupaya mengubah pendekatan umum untuk menemukan obat mujarab atas penderitaan yang terjadi saat ini. Contoh populer dari hal ini adalah mengganti pelatih kepala dan taktik yang digunakan dalam tim sepak bola setelah beberapa kekalahan berturut-turut!
Kedua, terbentuknya gelombang nasionalisme secara umum dan penekanan pada identitas nasional di Eropa. Suara Giorgia Meloni dari Fratelli d’Italia (FdI) di ekonomi terbesar ketiga Uni Eropa pada tahun 2022 bisa menjadi konfirmasi atas klaim tersebut. Arus dengan slogan anti imigrasi dan anti multikulturalisme di bidang sosial dan kemandirian ekonomi serta desentralisasi dari Brussel dalam format ekonomi yang mendapat persetujuan publik.
Situasi lain yang menimbulkan minat masyarakat terhadap arus politik-intelektual ini antara lain terjadinya perang di Ukraina. Meningkatnya tekanan ekonomi akibat krisis energi dan meroketnya biaya hidup telah menyebabkan sebagian opini publik Jerman berpandangan bahwa dengan mengandalkan wacana pengurangan kewajiban transnasional dan merevisi kebijakan sanksi, berjanji akan mengutamakan kepentingan ekonomi dalam negeri.
Selain itu, struktur sosial-politik Jerman juga mengalami peningkatan polarisasi antara elit perkotaan dan kelas pekerja pedesaan—sebuah tren yang juga terlihat dalam pemilu baru-baru ini di negara-negara Barat lainnya, termasuk Prancis (dengan bangkitnya partai Le Pen) dan Amerika Serikat (dengan kemenangan Trump). Kesenjangan sosial ini telah menyebabkan sebagian kelas pekerja dan kelompok berpenghasilan rendah, yang menganggap diri mereka sebagai pihak yang dirugikan dalam globalisasi dan kebijakan transnasional, beralih ke partai-partai sayap kanan ekstrem dengan slogan-slogan anti-imigrasi dan proteksionis ekonomi.
Ada alasan lain, seperti dukungan sekutu transatlantik, Amerika Serikat, terhadap tren ini dan pembicaraan proteksionis, tentu saja, sebelum kemenangan CDU, yang tentu saja bukannya tidak efektif, namun tidak berdampak besar.
Ancaman Integrasi Ekonomi dan Politik
Menelaah hal-hal di atas merupakan pembahasan mendasar dan layak untuk tulisan ini. Kecenderungan negara-negara besar di Eropa seperti Jerman sebagai mesin penggerak Uni Eropa, serta negara-negara seperti Italia sebagai negara dengan ekonomi besar dan tentu saja salah satu debitur keuangan terbesar ke Uni Eropa, menuju nasionalisme ekstrem dan tren sayap kanan ekstrem, membuat Uni Eropa menghadapi tantangan mendasar.
Pertama-tama, kembalinya perang ke benua hijau dan berlanjutnya ketegangan militer di Eropa Timur telah menghadapkan negara-negara di benua ini dengan tantangan politik-ekonomi yang mendasar, dan kecenderungan ke arah ekstrem kanan dengan slogan membelanjakan pendapatan pemerintah hanya untuk pengeluaran dalam negeri dan menghindari Uni Eropa akan menyebabkan keruntuhan ekonomi Uni Eropa secara bertahap di masa sulit ini.
Meningkatnya belanja pemerintah karena kenaikan biaya produksi akibat tidak mempekerjakan pekerja migran murah juga menjadi penyebab tambahan dan menenggelamkan pemerintah dalam pengeluaran dalam negeri. Selain itu, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur industri dalam negeri dan kurangnya dukungan terhadap rencana dukungan pembangunan ekonomi anggota UE lainnya menjadikan Uni Eropa sebagai kombinasi negara-negara ekonomi-industri yang gemuk dan kurus. Negara-negara kurang berkembang juga menjadi platform untuk melanggar norma-norma yang bertentangan dengan cita-cita masyarakat Eropa.
Pengalaman krisis Euro pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kesenjangan antara perekonomian inti dan periferal Uni Eropa, tanpa adanya solidaritas finansial, dapat menyebabkan ketidakstabilan struktural. Selama periode tersebut, penolakan Jerman dan beberapa kekuatan ekonomi lainnya untuk menerima beban keuangan untuk memberikan dana talangan kepada negara-negara yang mengalami krisis seperti Yunani dan Spanyol menempatkan serikat pekerja tersebut di ambang divergensi ekonomi.
Jika pendekatan ini diulangi dan meningkatnya kecenderungan pemerintah nasional terhadap kebijakan proteksionis dan pengurangan kewajiban keuangan transnasional, kemungkinan terbentuknya kembali krisis utang dan melemahnya integrasi ekonomi Uni Eropa tidak akan jauh dari yang diharapkan.
Desentralisasi politik di negara-negara utama Uni Eropa seperti Jerman dan Italia, yang keduanya dikenal sebagai pemain utama dalam struktur politik dan ekonomi Uni Eropa, telah menyebabkan terbentuknya polifoni dan inkoherensi dalam menghadapi krisis politik, ekonomi dan keamanan yang kompleks. Fenomena ini terlihat jelas terutama dalam situasi kritis seperti perang antara Rusia dan Ukraina, yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari Uni Eropa. Ketika negara-negara anggota lebih mementingkan kepentingan nasional dan kebijakan internal mereka daripada mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi, maka kemampuan Uni Eropa untuk membuat keputusan yang efisien dan tepat waktu akan berkurang. Hal ini tidak hanya menyebabkan tertundanya respons terhadap krisis, namun juga dapat menyebabkan meningkatnya perbedaan antar anggota dan melemahnya solidaritas Eropa.
Selain itu, kecenderungan terhadap slogan-slogan nasionalis yang ekstrim menciptakan tantangan struktural yang besar bagi Uni Eropa. Dalam situasi di mana negara-negara kuat yang tergabung dalam Uni Eropa, seperti Jerman dan Italia, berupaya mengurangi komitmen mereka terhadap proyek Eropa, alih-alih memperkuat kerja sama transnasional, Uni Eropa menghadapi risiko redefinisi identitasnya yang heterogen dan tidak seimbang.
Definisi ulang ini tidak hanya dapat melemahkan integrasi ekonomi dan politik Uni Eropa, namun juga dapat mengaburkan cita-cita bersama Eropa. Proses seperti ini bukanlah keinginan para elit dan kekuatan bijak Eropa, karena mereka tahu betul bahwa masa depan Eropa bergantung pada solidaritas dan kerja sama antar-anggota, bukan isolasi nasionalis dan kebijakan yang egois.
Tantangan Pemerintahan Baru
Dalam analisis situasi Jerman sehubungan dengan jumlah pemilih sayap kanan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, harus dikatakan bahwa sifat partai-partai ini selalu dikaitkan dengan penciptaan kontroversi politik dan perilaku kekerasan. Ciri-ciri ini menempatkan parlemen dan struktur politik negara dalam masa politik yang sulit. Dalam sistem demokrasi modern, pemerintahan didasarkan pada dua landasan dasar yaitu legitimasi dan akseptabilitas. Legitimasi dicapai melalui proses yang demokratis dan bebas seperti pemilihan wakil rakyat, sedangkan akseptabilitas diperoleh dari persetujuan publik dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah.
Hasil pemilu Jerman baru-baru ini menunjukkan meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap paradigma politik masa lalu dan kinerja pemerintahan sebelumnya. Ketidakpuasan ini terlihat jelas, terutama di kalangan kelas pekerja dan kelompok berpenghasilan rendah yang menganggap dirinya sebagai korban globalisasi dan kebijakan imigrasi. Kelompok-kelompok yang cenderung ke partai-partai sayap kanan seperti AfD, menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan dalam dan luar negeri negara tersebut, yang mempertanyakan penerimaan pemerintah Jerman.
Kini dapat dikatakan bahwa kuatnya kehadiran AfD di parlemen akan menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan baru. Dengan pendekatannya yang agresif dan kritis, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kebijakan imigrasi dan energi, partai ini akan menjadi hambatan serius bagi keputusan koalisi yang berkuasa. Situasi ini tidak hanya memperlambat kecepatan pengambilan keputusan di parlemen, namun juga dapat menimbulkan kebuntuan politik dan perselisihan internal.
Selain itu, perilaku AfD yang kontroversial dan sikap ekstremnya dapat menimbulkan tanggapan negatif di komunitas internasional. Sebagai salah satu kekuatan utama di Uni Eropa, Jerman harus selalu menjaga citra positif dan kepercayaan internasional. Namun kehadiran kuat partai sayap kanan di parlemen dapat merusak citra Jerman sebagai negara yang stabil dan moderat.
Akibatnya, periode mendatang bagi Jerman akan menjadi periode yang penuh tantangan. Pemerintahan baru tidak hanya harus menghadapi ketidakpuasan internal dan tekanan politik dari partai-partai ekstremis, namun pada saat yang sama, juga harus menjaga kepercayaan masyarakat internasional. Hal ini memerlukan tindakan yang hati-hati dan seimbang antara menanggapi tuntutan dalam negeri dan mematuhi komitmen internasional, yang tentunya akan menjadi ujian berat bagi demokrasi Jerman. (*)
Sumber: Mehrnews.com
