BERITAALTERNATIF.COM – Pada Selasa (11/3/2025), aliansi mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar.
Aksi demonstrasi bertajuk Adili KPU dan Bawaslu Kutai Kartanegara ini diikuti oleh pimpinan serta anggota BEM dan organisasi eksternal kampus. Para mahasiswa melakukan protes terhadap kinerja penyelenggara pemilu yang dinilai mengecewakan sekaligus meresahkan masyarakat Kukar.
Koordinator lapangan yang juga Ketua Umum HMI Komisariat FAI Unikarta Dedi Baihaqi menyampaikan bahwa aksi ini dipicu oleh rasa kecewa segenap mahasiswa serta aktivis Kukar atas ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam menegakkan aturan pemilu sehingga berdampak pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Keputusan mereka untuk meloloskan salah satu kandidat bupati yang terbukti di sidang MK tidak memenuhi persyaratan dalam mencalonkan diri dinilainya sebagai kesalahan fatal yang mencederai marwah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan daerah.
“PSU ini menimbulkan kerugian anggaran dan kerugian moral bagi masyarakat,” ucap Dedi saat diwawancarai oleh awak media Berita Alternatif.
Ketua BEM Unikarta Muhammad Ibnu Ridho sangat menyayangkan jika Kukar kembali melaksanakan PSU, sebab beban kerugian ratusan miliar rupiah yang timbul dari keputusan ini justru ditanggung oleh masyarakat kecil, bukan oleh pejabat KPU maupun Bawaslu Kukar.
Ia memperingatkan KPU dan Bawaslu Kukar agar kesalahan semacam ini dikoreksi sehingga demokrasi tidak diwarnai kelalaian berulang yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Dia menegaskan, penyelenggaraan PSU di Kukar merupakan buah dari kekeliruan KPU dan Bawaslu Kukar dalam menjalankan aturan. Hal ini membawa dampak buruk bagi keuangan negara. Kukar pun harus kehilangan uang Rp 78 miliar untuk penyelenggaraan pemilu yang sia-sia tersebut.
“Yang dirugikan bukan uang-uang pimpinan, bukan uang komisioner KPU dan Bawaslu, melainkan uang dari para pedagang, uang ibu kita dan bapak kita yang selalu membayar pajak kepada pemerintah,” tegasnya.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar Zulhansyah menyampaikan sejumlah poin tuntutan mahasiswa di hadapan komisioner KPU dan Bawaslu Kukar yang hadir di hadapan mereka.
Pertama, mereka mendesak KPU dan Bawaslu Kukar agar tidak lagi melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu, terlebih hingga menyebabkan PSU untuk kedua kali.
Kedua, mahasiswa meminta KPU dan Bawaslu Kukar mengawal PSU dengan bijaksana dan adil serta tetap berlandaskan pada prinsip kebenaran.
Ketiga, mereka menuntut KPU dan Bawaslu Kukar menjalankan PSU sesuai norma hukum yang berlaku tanpa disertai penyimpangan.
Keempat, mahasiswa meminta transparansi dalam penggunaan anggaran pemilu. Mereka mendesak penyelenggara agar terbuka dan memberikan klarifikasi atas isu penyalahgunaan anggaran.
Kelima, mereka menuntut KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik Kukar atas kelalaian dalam menjalankan tugas hingga menyebabkan PSU yang kembali menguras anggaran daerah.
Aksi ini berlangsung dengan penuh semangat. Aksi damai tersebut diiringi seruan mahasiswa agar penyelenggara pemilu bertindak lebih profesional dalam mengawal demokrasi di Kukar.
Pimpinan setiap lembaga dan perwakilan massa aksi terlihat bergantian menyampaikan orasi. Sebagai bentuk protes, para mahasiswa juga melakukan aksi blokade jalan sembari menyerukan agar komisioner KPU maupun Bawaslu bersikap kesatria dengan menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan setiap tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Sebelum massa meninggalkan lokasi unjuk rasa, beberapa pejabat komisioner penyelenggara pemilu menyambut mereka yang melakukan aksi. Ketua Bawaslu Kukar juga ikut mendatangi massa aksi. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
