Jakarta, beritaalternatif.com – Pemerintah merevisi porsi pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sebesar 53,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angkanya melonjak dari rencana awal yang hanya 19,2 persen.
Hal ini terungkap lewat laman resmi ikn.go.id pada Senin (17/1/2022). Namun, keterangan tersebut dihapus pada Selasa (18/1/2022).
Jika dihitung dari total kebutuhan pendanaan untuk IKN yang sebesar Rp 486 triliun, maka dana yang akan digelontorkan dari APBN mencapai Rp 259 triliun. Angka tersebut jauh dari sebelumnya yang sekitar Rp 89 triliun.
Selain APBN, pendanaan IKN juga menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan porsi 46,5 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa belum menjelaskan terkait kenaikan porsi APBN dalam pendanaan IKN.
Namun, Kepala Bappenas pada Kabinet Kerja Bambang Brodjonegoro mengatakan mayoritas pendanaan IKN akan berasal dari KPBU, yakni 54,6 persen. Sementara, porsi APBN hanya 19,2 persen.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan nama IKN di Kalimantan Timur menjadi Nusantara. Sebelum ditetapkan, ada 80 calon nama ibu kota yang disodorkan oleh Bappenas.
Beberapa nama ibu kota tersebut, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara.
Nantinya, IKN akan dipimpin oleh kepala otoritas, bukan gubernur. Posisi kepala otorita akan setara dengan menteri yang ditunjuk presiden tanpa perlu berkonsultasi dengan DPR. (*)
Sumber: Tembus Rp200 T, APBN Jadi Penopang Anggaran Ibu Kota Baru
