Kukar, beritaalternatif.com – Pemilu 2024 diperkirakan akan memakan anggaran Rp 110,4 triliun. Anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Presiden Jokowi menjelaskan, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun.
“Saya minta ini didetailkan lagi. Dihitung lagi. Dikalkulasi lagi dengan baik di APBN maupun dalam APBD, dan dipersiapkan secara bertahap,” pinta Jokowi sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/4/2024) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya menyiapkan pejabat gubernur, bupati, dan wali kota yang jabatannya berakhir pada tahun 2022.
Kepala daerah yang berakhir jabatannya tahun ini tersebar di 101 daerah. Rinciannya, tujuh gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.
“Saya minta seleksi pejabat-pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat, dan mampu melaksanakan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak gampang,” imbuhnya.
Presiden mengatakan, pejabat daerah yang memenuhi sejumlah syarat tersebut diharapkan dapat menyiapkan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kata dia, menjelang kontestasi demokrasi, situasi yang kian “memanas” memang sudah biasa. Namun, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tak terprovokasi oleh sejumlah pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
Karena itu, dia meminta semua pihak melakukan pendidikan politik yang masif kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Ia juga mengingatkan kepada calon kontestan pemilu tak menggunakan politik identitas berupa isu sara.
“Kita memiliki pengalaman-pengalaman tidak baik di pemilu sebelumnya. Paling tidak jangan sampai terjadi lagi di tahun 2024,” tegas Jokowi. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
