BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kaltim Dapil Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyoroti kerusakan jalan-jalan nasional dan non-status di dua kabupaten tersebut.
Kata dia, Gubernur Kaltim Isran Noor telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar 30 persen APBN dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah, yang juga meliputi perbaikan jalan nasional di Kaltim.
“Anggaran itu juga untuk memecahkan masalah kerusakan jalan di Kaltim,” jelasnya, Senin (6/2/2023).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyoroti persoalan jalan non-status di wilayah Mahulu dan sekitarnya.
Dia mengatakan, kerusakan jalan ini sangat memerlukan dukungan semua pihak, khususnya pemerintah pusat, untuk pemeliharaan dan pemetaannya.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim terkait jalan non-status tersebut.
“Jadi, jalan non-status ini artinya belum jadi milik kabupaten, belum juga jadi milik provinsi, dan belum juga milik pemerintah,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sejatinya Kabupaten Mahulu berbatasan dengan beberapa kabupaten lain, di antaranya Kabupaten Malinau, Kutai Kartanegara, Kubar, dan sedikit wilayah berdekatan dengan Malaysia.
Oleh karena itu, sambung dia, jalan ini bukan semata jalan kabupaten, tetapi juga jalan nasional. Karenanya, ia berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bersama-sama membangun jalan tersebut.
Panjang jalan non-status ini diperkirakan sekitar 260 kilometer. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, perbaikan jalan itu memerlukan biaya sekitar Rp 5 triliun.
Kata Veridiana, anggaran sebesar itu tak mungkin dialokasikan satu kali, melainkan harus dilakukan secara bertahap. “Tetapi menjadi harapan kita bagaimana Pemkab Mahulu, Pemprov Kaltim bersama bisa ke pusat untuk meminta membantu karena masuk ranah nasional,” imbuhnya. (adv/um)
