Search
Search
Close this search box.

Adi Sutianto Minta Prioritas Program Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian di APBD TA 2024

Anggota DPRD Kutim, Adi Sutianto. (Istimewa)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Adi Sutianto menegaskan bahwa Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2024 harus diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur guna mendukung perekonomian.

“Kami meminta agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target di 2024,” tegasnya.

Itu disampaikannya saat ia membacakakan pandangan umum fraksinya di Rapat Paripurna ke-X di Ruang Utama, Gedung DPRD Kutim, pusat perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, belum lama ini.

Menurut Adi, ada beberapa program prioritas dan strategis harus didorong akselerasi target pencapaiannya di 2024 oleh semua stakeholder seperti percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan pada sisi laut maupun darat. Kemudian Persiapan sarana dan prasarana (Sarpras), SDM, organisasi tata kelola pelabuhan harus dipersiapakan.

“Apabila pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024 maka akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kutim,” sambungnya.

Tak hanya itu, lanjut Adi, juga di bidang pendidikan peningkatan pemenuhan Sarpras Sekolah Dasar dan Menengah, termasuk di dalamnya program rehab maupun ruang kelas baru baik pada jenjang SD dan SMP pada 18 kecamatan.

Selanjutnya, bidang kesehatan yakni peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Puskesmas yang masih perlu ditingkatkan.

“Seperti pelayanan dasar khususnya infrastruktur, peningkatan jalan penghubung desa di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Muara Bengkal dan Muara Ancalong perlu segera diakselerasi,” tegas Politisi Partai Golkar Kutim itu.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait peningkatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kutim di Sangatta dan beberapa kecamatan, pengentasan kemiskinan serta menekan angka stunting di Kutim.

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim, harus bersinergi dan sinkron dengan RK Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Kaltim untuk menjamin keselarasan dan keberlangsungan pembangunan,” bebernya. (adv/wnd/nsa)

 

TAGS:

BERITA TERKAIT