Search
Close this search box.
Search

Kepala Diskominfo Kaltim Terima Kunjungan Mahasiswa Fisip Unmul Samarinda

BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur H. Muhammad Faisal memulai rutinitasnya dengan menyambut kunjungan dari mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Unmul Samarinda di ruang kerjanya Kantor Diskominfo Kaltim, Kamis (30/11/2023) pagi. Pertemuan tersebut menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan langsung dari seorang pemimpin di bidang komunikasi dan informatika. Dalam pertemuan itu, Faisal diberikan beberapa pertanyaan terkait langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor Pemerintahan Provinsi Kaltim oleh mahasiswa. Ia menuturkan, dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), disiplin dianggap sebagai kunci utama. Seorang pimpinan di berbagai instansi ditekankan untuk menjadi teladan yang baik, mempraktikkan nilai-nilai disiplin yang kemudian akan menjadi dasar integritas bagi bawahannya. Ia menegaskan dalam dunia kerja yang kompetitif, disiplin menjadi faktor kunci yang mendukung kesuksesan kinerja individu maupun organisasi. Disiplin mencakup berbagai aspek, mulai dari waktu hingga etika kerja, yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan prestasi. “Kuncinya disiplin. Disiplin kunci kesuksesan sebuah kinerja,” ucap Faisal yang juga merupakan seorang dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unmul. Bahkan, dia menjelaskan, di lingkungan internalnya terus menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, yang dikenal sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK – WBBM). “Sebagai aparatur negara, korupsi memang dilarang karena tidak ada yang memperbolehkan. Setiap minggunya, kami (seluruh staf PNS dan Non PNS) ketika apel Senin pagi, dibacakan fakta integritas tentang ASN,” sebutnya. Selain itu, kepada rekan-rekan mahasiswa Faisal juga menyampaikan masalah keterbukaan informasi publik (transparansi). Dalam era digital keterbukaan informasi publik semakin menjadi fokus utama. Pemerintah telah berhasil menciptakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, meskipun tetap mempertahankan keamanan dengan mengecualikan informasi yang bersifat rahasia (informasi yang dikecualikan). “Kita terbuka, tapi bukan telanjang. Adek-adek mau cari apa? Terkait tentang anggaran pemerintah, data jumlah sekolah guru, apa saja ada. Itu staf saya di data center mumpung lengkap semua. Di handphone kalian juga bisa,” tambahnya. Mahasiswa Fisip Unmul menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang ramah dan pengetahuan yang diberikan oleh Kepala Diskominfo Kaltim. Mereka menilai kunjungan ini sebagai peluang berharga untuk memahami lebih dalam dinamika dunia kerja terutama di sektor pemerintahan. (adv/fb)

Baca Selengkapnya

Uji Publik KIP, Pj Gubernur Beberkan Strategi Menjaga Iklim Keterbukaan Informasi di Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM –  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk membangun iklim keterbukaan informasi  sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun demokrasi di Benua Etam. Itu disampaikan Pj Gubernur Kaltim  Akmal Malik usai dirinya melakukan presentasi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 yang diinisiasi Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (28/11/2023). Akmal Malik mengatakan Pemprov akan berusaha menjaga iklim demokrasi di Kaltim tetap berjalan dengan baik. Salah satu parameternya yaitu keterbukaan informasi publik yang harus dijalankan oleh badan publik. “Keterbukaan informasi ini yang harus kita jalankan dengan baik,” ujar dia. Pada uji publik itu, Akmal memaparkan potret keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan di Kaltim. Sejumlah inovasi bahkan sudah dilakukan Pemprov Kaltim untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Inovasi-inovasi perlu dilakukan agar memberi kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik. “Contohnya kita punya Sistem Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator) masyarakat tinggal Input Nopol kendaraan, langsung keluar informasi berapa pajak kendaraannya,” imbuh Akmal. Pemprov Kaltim menyadari pentingnya inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi dan mewujudkan keterbukaan informasi publik. “Apalagi di era digital sekarang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat menjadi nilai positif  pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” jelas Akmal. Kaltim, lanjutnya, juga akan membangun data presisi yang nantinya akan menjadi blue print pengembangan kawasan penyangga (buffer zone) Ibu Kota Nusantara (IKN). “Data ini dibangun riil dari bawah. Dan ini penting dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan supaya lebih terarah, efektif, dan efisien,” terang Akmal. Tiga juri dalam uji publik yaitu Anton Pradjasto,  Yosep Adi Prasetyo dan Rospitq Vici Paulyn juga menanyakan tentang bagaimana kebijakan Kaltim dalam dukungan terhadap tugas-tugas Komisi Informasi. Secara lugas, Pj Gubernur Akmal Malik menjawab Pemprov Kaltim memandang Komisi Informasi baik pusat maupun di daerah, sebagai mitra strategis dalam mendiseminasi informasi terkait kebijakan maupun pembangunan. “Tentu kami perlu dukungan Komisi Informasi,” tegas Akmal. Terkait pertanyaan dari para juri mengenai tata kelola pengadaan yang angkanya masih rendah, Akmal juga tidak menampik masih ada yang perlu dibenahi terutama komunikasi antara Satker-satker di OPD dengan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. “Kuncinya adalah komunikasi yang baik dan tanamkan apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan masyarakat,” tutupnya. Hadir mendampingi Pj Gubernur Kaltim pada uji publik itu, Kepala Dinas Kominfo Kaltim M Faisal, Ketua  KI Kaltim Ramaon D Saragih dan Komisioner Komisi Informasi Kaltim M Haidir. (adv/nsa)  

Baca Selengkapnya

Atasi Antrian di SPBU, Akmal Malik Minta Pertamina Kaji Ulang Kebijakan Jatah BBM di Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM –  Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim Karang Paci Samarinda, Senin (27/11/2023). “Saya juga meminta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama,” kata Akmal Malik, sekaligus menjawab pertanyaan anggota DPRD Kaltim terkait upaya Pemerintah Provinsi Kaltim mengatasi antrean BBM di banyak SPBU. One fix policy for all menurut Akmal, yang diberlakukan pihak Pertamina kurang tepat.  Sebab, lanjutnya, Kaltim tidak sama dengan daerah lain di Indonesia. “Kaltim tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera,” sebutnya. Bahkan, Kaltim dengan sesama provinsi di Kalimantan pun tidak sama, apakah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara. “Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kalimantan Timur,” tegas Akmal. Terhadap kondisi yang sudah cukup lama berlangsung, Akmal menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui instansi terkait terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasinya. Terlebih lagi, ujarnya, Kaltim saat ini tidak saja menjadi daerah penghasil sumber daya alam abstraktif dan mineral, seperti minyak dan gas bumi serta batu bara, tapi juga perkebunan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung menurut Akmal pasti membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar guna menunjang operasional alat-alat berat di sana. “Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti SKK Migas dan Pertamina,” ungkapnya. (adv/nsa)  

Baca Selengkapnya

Rakernis BPSDM Kaltim, Pemantapan Peran Kolaborasi dan Sinergi dengan Seluruh Perangkat Daerah

BERITAALTERNATIF.COM –  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi dengan seluruh Perangkat Daerah. “Melalui Rakernis ini diharapkan dapat memantapkan peran BPSDM Kaltim untuk menciptakan kolaborasi, sinergi, dan sinkronisasi kepada seluruh Perangkat Daerah beserta UPTD di lingkungan Pemprov Kaltim serta BKPSDM Kabupaten dan Kota se-Kaltim dalam penyelanggaraan dan sertifikasi ASN terintegrasi di Provinsi Kaltim,” demikian pesan Pj. Gubernur Kaltim yang disampaikan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Reza Indra Riadi, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPSDM Kaltim. Menurutnya, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset berharga bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lanjut dia, BPSDM memiliki peran yang sangat vital dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. “Pengembangan individu bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan melalui sistem pembelajaran terintegrasi yang dikenal dengan istilah Corporate University (CorpU),” ungkap Riza. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi melaporkan bahwa Rakernis ini dimaksudkan sebagai pemantapan peran BPSDM Kaltim guna menciptakan, membangun sistem pembelajaran terintegrasi dan mempercepat kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi antara BPSDM dengan pemangku kepentingan terkait, baik dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim maupun BKPSDM Kabupaten dan Kota se-Kaltim. “Penyelenggaraan Rakernis dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi), dengan metode ini peserta di harapkan berperan secara aktif melalui komunikasi dua arah, dengan mengkombinasikan paparan, tanya jawab, dan diskusi,” ujarnya. Pada sesi paparan, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi, Muhammad Taufiq menyampaikan materi secara daring, berjudul “Pengembangan Kebijakan Corporate University (Corpu) ASN sebagai Strategi Belajar Berbasis Kinerja”. Kata Muhammad Taufiq bahwa Pembelajaran berbasis kinerja adalah strategi pembelajaran yang berfokus membantu pegawai menguasai kompotensi tertentu yang dibutuhkan bagi pencapaian kinerja organisasi. “Bukan sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi menekankan penerapan dunia nyata dan mengahruskan pegawai mampu mengasilkan produk atau kinerja yang nyata dan relevan bagi organisasi,”jelasnya. Selanjutnya, paparan Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM ASN di Provinsi Kaltim, dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Corpu. Sosialisasi disampaikan oleh Widyaiswara Ahli Utama, Bere Ali, dan Widyaiswara Ahli Madya, Ery Arifullah. (adv/nsa)

Baca Selengkapnya

Simak Hasil Reses DPRD, Pj Gubernur Kaltim Sampaikan Hal Ini

BERITAALTERNATIF.COM – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mendengarkan hasil reses anggota dewan yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Provinsi Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Senin (27/11/2023). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian dan penyerahan laporan hasil reses aspirasi masyarakat anggota DPRD Provinsi Kaltim masa sidang III tahun 2023. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi wakil ketua lainnya, Seno Aji. Rapat dihadiri 30 Anggota DPRD Kaltim. “Ini proses yang bagus dan harùs diketahui pemerintah daerah. Sebab, Undang-Undang menyatakan pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif,” kata Akmal Malik. Akmal menjelaskan, DPRD mempunyai fungsi representasi, sementara eksekutif memiliki fungsi eksekusi. Artinya, DPRD mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengagregasikan (mengumpulkan),  kemudian menyerahkan kepada eksekutif (pemerintah) untuk eksekusinya. “Saya dan kami semua sepakat, jangan hanya sampai di pokir (pokok pikiran). Tapi harus dilihat untuk dirumuskan dalam berbagai program dan kegiatan berbasis RPJMD dan RKPD yang sudah kita sepakati bersama,” jelas Akmal. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini pun berharap hasil reses ini bagian dari menyempurnakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah disepakati bersama. “Hasil reses ini merupakan pintu awal perencanaan yang baik, sekaligus masukan yang sangat berharga bagi pembangunan Kaltim ke depannya,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim HM Samsun mengatakan masa reses merupakan masa kunjungan anggota legislatif ke daerah-daerah pemilihan mereka untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat atau waktu kerja anggota DPRD bekerja di luar gedung. “Reses anggota DPRD Kaltim masa sidang tiga dilaksanakan selama delapan hari, terhitung sejak 20 hingga 27 Oktober lalu,” jelas Samsun. Kegiatan reses dibagi dalam enam wilayah, yakni Dapil Wilayah Kaltim 1 (Kota Samarinda), Dapil Wilayah Kaltim 2 (Kota Balikpapan), Dapil Wilayah Kaltim 3 (Penajam Paser Utara dan Paser), Dapil Wilayah Kaltim 4 (Kutai Kartanegara), Dapil Wilayah Kaltim 5 (Kutai Barat dan Mahakam Ulu), serta Dapil Wilayah Kaltim 6 (Bontang, Kutai Timur dan Berau). “Jujur, masyarakat rata-rata menyampaikan kekurangan akan kebutuhan dasar mereka. Seperti dukungan kesehatan, pendidikan, air bersih, infrastruktur, listrik, pertanian dan sarana prasarana ibadah serta fasilitas umum lainnya,” tandasnya. (adv/nsa).

Baca Selengkapnya

Kantor Bahasa Provinsi Kaltim dan Unmul Hadirkan Guru Besar UPI dalam Kuliah Umum Linguistik Forensik

BERITAALTERNATIF.COM –  Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Memahami Cara Kerja Linguistik Forensik untuk Pemberdayaan Masyarakat.” Prof. E. Aminudin Aziz selaku Guru Besar Linguistik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menjadi narasumber dalam kuliah tersebut yang diadakan di Ruang Serba Guna Lantai 4 Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda, Senin (27/11/2023). Peserta kuliah umum berasal dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman. Prof. E. Aminudin Aziz menjelaskan konsep Linguistik Forensik yang memanfaatkan analisis data bahasa untuk menyibak persoalan hukum berbasis linguistik. Dalam ilmu forensik ini, unsur bahasa, paralinguistik dan konteks kejadian berbahasa menjadi fokus utama analisisnya. Mitra dalam Linguistik Forensik melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, jaksa, hakim, pengecara, penerjemah, psikolog dan ahli linguistik komputasi. Seperti, kedokteran forensik, Linguistik Forensik bertujuan mengungkap informasi melalui analisis bahasa untuk memperjelas proses peradilan. (adv/nsa)

Baca Selengkapnya

Momentum Pemilu 2024, Pj Gubernur Kaltim: Netralitas ASN Kunci untuk Memastikan Pelayanan yang Baik dan Adil

BERITAALTERNATIF.COM –  Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menyampaikan pernyataan cukup tegas terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam konteks Pemilu 2024. Pj Gubernur menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi, pelayanan yang diberikan oleh ASN harus tetap memberikan yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat. “Demokrasi kita adalah demokrasi yang menitikberatkan pada pelayanan terbaik untuk seluruh kalangan masyarakat, “ ujar Akmal. Ia juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak memihak pada posisi kepentingan tertentu dalam memberikan pelayanan. “Netralitas adalah kunci untuk memastikan pelayanan yang baik dan adil,” ucapnya. Akmal Malik menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, setiap ASN harus menjauhi segala bentuk posisi kepentingan. Menurutnya, lanjut Akmal, sangat krusial terutama dalam menjaga netralitas ASN selama periode pemilihan. “Ketika kita memberikan pelayanan terbaik, itu harus dilakukan tanpa ada kecenderungan atau kepentingan tertentu. Hasilnya harus netral dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” imbuh dia. Di Pemilu 2024, Akmal mendorong ASN untuk menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. “Demokrasi kita mendorong adanya tugas pelayanan, terutama selama proses pemilihan. ASN memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran proses tersebut,” ungkapnya. Akmal menekankan bahwa ASN di sektor publik harus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya, tanpa adanya intervensi atau kecenderungan yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. “Sebagai ASN, kita harus memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan selama periode pemilihan benar-benar netral dan profesional,” tandasnya. (adv/nsa)  

Baca Selengkapnya

Anugerah KPI 2023 untuk Pemprov Kaltim Kategori Pemerintah Peduli Penyiaran

BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Provinsi Kaltim menerima Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Kategori Pemerintah Peduli Penyiaran. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H.M Faisal di Grand Ballroom Ayana Mid Plaza, Jakarta, Minggu (26/11/2023). KPI, sebagai lembaga negara independen, memiliki tujuan untuk memperkokoh integrasi nasional serta membangun watak dan jati diri bangsa yang beriman sambil mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan terima kasih kepada lembaga penyiaran yang konsisten memberikan pelayanan informasi terbaik. Ia mengapresiasi kontribusi lembaga penyiaran dalam menjaga kesinambungan konferensi informasi, memberikan edukasi dan tujuan positif kepada masyarakat. “Saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga penyiaran dan konsisten memberikan pelayanan informasi terbaik dan berkualitas menjaga kesinambungan konferensi informasi, serta memberikan edukasi dan tujuan yang positif kepada masyarakat,” ungkap Ketua KPI Pusat. KPI menyelenggarakan Anugerah KPI 2023 dengan tema Ecobroadcasting untuk menghargai lembaga penyiaran dan pemerintah yang peduli terhadap isu lingkungan. Dalam upaya mendorong partisipasi aktif lembaga penyiaran dan pemerintah daerah, tema tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola informasi dalam melestarikan lingkungan. Ubaidillah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyadari pentingnya isu lingkungan. “Saya ingin mengajak kita semua agar bersama-sama melihat pentingnya isu lingkungan,” serunya. Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H.M Faisal tampak menerima piala dan piagam dari Ketua KPI Pusat Ubaidillah, bersama dengan perwakilan dari lima provinsi lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPID Kaltim, Irwansyah, bersama Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Kaltim, Dedy Pratama dan Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Hajaturamansyah. (adv/nsa)  

Baca Selengkapnya

Kaltim Raih Dua Prestasi Anugerah KPI 2023

BERITAALTERNATIF.COM –  Provinsi Kaltim meraih dua penghargaan Anugerah KPI 2023, pertama untuk kategori Pemerintah Peduli Penyiaran diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H.M.Faisal, kedua untuk kategori KPI Daerah Inovatif dan Kolaboratif diterima oleh Ketua KPID Kaltim, Irwansyah. Penyerahan penghargaan Anugerah KPI tersebut digelar di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta, Minggu (26/11/2023). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim menyambut apresiasi dari KPI, dengan harapan bahwa penghargaan ini akan mendorong pemerintah Provinsi Kaltim terus konsisten dan meningkatkan peran dalam mendukung lembaga penyiaran televisi dan radio. Menurut Faisal, tema Anugrah KPI 2023, “Ecobroadcasting,” memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran dan pemerintah yang peduli terhadap isu lingkungan. “Alhamdulillah atas apresiasi dari KPI, mudah – mudahan ini bisa mendorong pemerintah Provinsi Kaltim untuk tetap konsisten dan meningkatkan perannya ke lembaga penyiaran televiai dan radio,” ungkapnya saat wawancara dengan awak media. Ketua Askompsi ini menyatakan komitmen untuk tetap mendukung KPID dalam menghasilkan konten berkualitas untuk masyarakat Kaltim. Kategori kedua, “KPI Daerah Inovatif dan Kolaboratif,” menjadi dukungan positif baru bagi KPID Kaltim. “Kami tetap konsisten mendukung KPID dalam menjalankan tugas sehingga menghasilkan konten yang berkualitas untuk masyarakat Kaltim,” ujar Faisal. Di tempat yang sama Ketua KPID Kaltim, Irwansyah menambahkan ini salah satu support yang positif sekali yang diterima dari KPI Pusat dan menjadi sinergi baru bagi KPID Kaltim. Irwansyah menyebutkan penghargaan kategori Inovatif dan Kolaboratif dipersembahkan untuk masyarakat Kaltim. Irwansyah juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi program, termasuk keterlibatan universitas di Kaltim untuk membawa perubahan dalam penyiaran. “Bukan hanya inovatif dan kolaborasi program tetapi kolaborasi ke universitas di Kaltim untuk melihat pandangan ke depan penyiaran Kaltim yang membawa perubahan,” tuturnya. Anugerah Penghargaan ini mencakup 25 kategori dan melibatkan dewan juri dari KPI Pusat, anggota DPR RI, Lembaga Sensor Film (LSF), akademisi, pengamat media, jurnalis senior, hingga psikologi klinis. KPI menerima total 469 program siaran yang bersaing dalam kategori televisi dan radio. (adv/ nsa)  

Baca Selengkapnya

Pesan Pj Gubernur di Pelantikan Pejabat Lingkup Pemprov Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM – “Sumpah yang Anda sebutkan, mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sumpah dan janji ini penting sekali untuk disadari. Selain disaksikan oleh semua yang hadir di sini, juga disaksikan oleh Tuhan,” demikian ujar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat melantik 14 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim. Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gadjah Mada Samarinda, Senin (27/11/2023) pagi. Pelantikan 14 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tersebut, berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 800.1.3.3/16785/BKD/III tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan pada 24 November 2023. Pengucapan Sumpah Janji Jabatan dipimpin langsung oleh Pj Gubernur, Akmal Malik dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik. Akmal juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada 14 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang baru dilantik. Ia menitipkan pesan, agar seluruh pejabat tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Kami memberikan selamat kepada yang dilantik. Mudah-mudahan akan memiliki semangat yang lebih besar dalam memperbaiki kinerja. Pengangkatan ini, adalah muhasabah untuk me-refresh diri kita agar lebih baik ke depan,” sambungnya. (adv/nsa) Berikut nama-nama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dilantik: Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi DaerahWilayah Kota Bontang, Indun Salbiah Ningsih, S.Sos, M.Si Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Samarinda, Lenny Darmawati, S.E, M.Si. Kepala Seksi Pengembangan Instrumen UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, Sukma Hawani Putri, S.PSi. Kepala Bagian Akuntansi UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, Rosjidah Rahmawati, S.K.M. M.A.R.S. Kepala Bagian Keuangan dan Penganggaran UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, Johana Rosmalia, S.E. Msi. Kepala Bagian Umum, Hukum dan Humas UPT RSUD dr. Kanujoso djatiwibowo, Muslimin, S.K.M. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, syamsul hadi, A.Md, SKM Kepala Bagian Sumber Daya Manusia UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, Drs Gusti Zulprilian Noor Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, Novita Retno Damayanti, S.K.M. Kepala Bidang Penunjang Non Medik UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, Harkel Vivatores Champollion Marthinu, S.H. Kepala Bidang Penunjang Medik UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, dr. Linda Widiasari, Sp.s. Kepala Bidang Keperawatan UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, ns. Purwanto, S.Kep. Kepala Bidang Pelayanan Medik UPT RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, dr. Ariesanty Irawaty Marhabang, M.A.R.S. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fachmi Rozano, S.E. (adv/nsa)  

Baca Selengkapnya