BERITAALTERNATIF.COM – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima audiensi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di ruang kerjanya, Senin (6/11/2023).
“Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” kata Akmal.
Diskusi secara khusus membahas pembangunan pendidikan yang tidak meninggalkan buffer zone IKN.
Terpenting, kata Akmal, rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus bergerak selaras dengan kabupaten dan kota.
Dia pun mengapresiasi dukungan Hetifah, wakil rakyat yang memiliki perhatian besar untuk pembangunan sumber daya manusia Kaltim.
“Tentu kolaborasi harus kita lakukan, bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat. Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan,” tambah Akmal.
Hetifah merasa sangat berbahagia bisa berdiskusi secara langsung dengan Pj Gubernur Akmal. Sebab, meski hanya bertugas dalam masa transisi (satu tahun), ia melihat Akmal memiliki perhatian sangat serius untuk membangun Kaltim.
Masa transisi, menurut Hetifah, justru sangat penting untuk menanamkan hal-hal baik.
“Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting. Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta,” katanya.
Apalagi, dalam kapasitas sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal sudah menerapkan data berbasis desa dengan data yang presisi.
“Dengan basis data presisi itu bisa terlihat, siapa yang paling berhak diberikan beasiswa. Siapa yang putus sekolah, siapa menganggur dan seterusnya,” jelas Hetifah.
Dia merasakan ada kesamaan pemikiran dengan Akmal untuk rencana ini.
Ia juga berharap Pj Gubernur Kaltim bisa menerapkan contoh keberhasilan yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dengan penerapan data presisi tersebut.
Diketahui, Akmal menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2022-2023.
Kepada Pj Gubernur Kaltim, Hetifah pun menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Rembug Pendidikan beberapa waktu lalu.
“Kebijakan pendidikan harus sejalan antara daerah dan pusat. Misal soal sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, anak didik dan lainnya,” pungkasnya. (adv/um)
