BERITAALTERNATIF.COM – Sumber dana lain untuk para ‘mujahidin’, uniknya, justru datang dari Libya. Mari kita merunut kembali apa yang sudah terjadi Libya. Awalnya kelompok oposisi melakukan aksi-aksi demo anti-pemerintah, namun tidak berhasil membuatnya jadi membesar seperti di Mesir atau Tunisia. Agenda penggulingan Qaddafi dilanjutkan oleh pasukan ‘jihad’, yaitu AQIM (Al Qaeda In the Maghreb) dan LIFG (Libyan Islamic Fighting Group).
Mereka menggalang aksi demo, lalu berlanjut dengan pemberontakan bersenjata yang, tentu saja, dihadapi pula dengan senjata oleh tentara pemerintah. Selanjutnya, para ‘mujahidin’ menyerukan kepada dunia internasional agar PBB membantu rakyat Libya yang ‘dibunuh massal’ oleh Qaddafi.
Perwakilan pemberontak Libya meminta Dewan Keamanan PBB agar membantu rakyat Libya pada tanggal 21 Februari 2011 dengan alasan: Qaddafi melakukan kejahatan kemanusiaan. Pada 17 Maret, PBB sudah mengeluarkan resolusi yang memberlakukan No Fly Zone dan memberi mandat kepada NATO untuk mengambil ‘langkah-langkah yang diperlukan’.
Dua hari kemudian, NATO mulai membombardir Libya sampai akhirnya pemerintahan Qaddafi pun tumbang.
Segera setelah Qaddafi terguling, pemerintahan transisi Libya mengibarkan bendera Al Qaeda di atas gedung pemerintahan.
Selanjutnya, orang-orang Al Qaeda Libya datang ke Suriah untuk ‘membantu’ kelompok oposisi Suriah. Tokoh Al Qaeda Libya, Mahdi Al Harati bersama 30 ‘jihadis’ membentuk dan melatih pasukan ‘jihad’ Liwaa Al Ummah.
Sementara itu, Daily Telegraph pada 27 November 2011 memberitakan bahwa Abdulhakim Belhadj, ‘mujahidin’ yang menjabat sebagai Ketua Dewan Militer Tripoli telah bertemu dengan para pemimpin Free Syrian Army di perbatasan Suriah-Turki. Belhadj dikirim langsung oleh Presiden ad interim Libya, Mustafa Abdul Jalil.
Sebelumnya, pada Oktober 2011, pemerintahan interim Libya menjadi pemerintah pertama di dunia yang memberikan pengakuan kepada gerakan oposisi Suriah (Syrian National Council-SNC) dan menyebut mereka ‘otoritas yang sah’.
Pemerintahan Libya pasca Qaddafi menyumbang uang 20,3 juta US Dollar kepada SNC; angka ini merupakan yang terbesar dibanding para donatur SNC lainnya.
Dari mana semua uang itu? Tidak ada informasi yang jelas soal ini.Yang pasti, pada 26 Februari, atas usulan Perancis, PBB mengeluarkan resolusi pembekuan aset-aset Libya. Total aset Libya yang dibekukan Barat berjumlah $150 miliar dolar, $100 miliar dolar di antaranya berada dalam genggaman negara-negara yang bergabung dalam agresi NATO ke Libya.
Setelah Libya porak-poranda, negara-negara NATO beramai-ramai menawarkan bantuan untuk merekonstruksi Libya. Dalam perundingan di Paris, para pemimpin negara-negara NATO setuju untuk mencairkan miliaran dolar uang yang dibekukan itu untuk membantu pemerintahan transisi Libya membangun kembali fasilitas pelayanan publik. Hanya, parahnya, dana itu akan diberikan dalam bentuk utang!
Perampokan yang luar biasa liar dan mengerikan! Aset milik rakyat Libya ‘dibekukan’, dan negara itu dibombardir hingga luluh lantak. Lalu, untuk merekonstruksi negara yang sudah hancur, Libya harus berutang kepada pihak-pihak yang membekukan aset itu. Dan dana yang berstatus sebagai utang luar negeri Libya itu, sebenarnya aset resmi rakyat Libya.
Poin kejahatan Barat lainnya dalam kasus pemberian utang kepada Libya itu adalah soal alokasi dana utang. Sebagaimana yang biasanya berlaku dalam pemberian dana dari negara Barat, alokasi atau peruntukan dana utang itu juga harus atas persetujuan ketat dari negara-negara donor. Jadi, dalam perjanjian utang piutang, bisa dipastikan akan selalu ada perundingan terkait dengan alokasi dana.
Di sini, tercium aroma kuat bagaimana negara-negara donor itu mengarahkan peruntukan dana, di antaranya untuk membiayai perang Suriah. Dana bantuan 20,3 juta US Dolar dari pemerintahan ad interim Libya untuk membantu SNC di Suriah terasa ‘kecil’ dibandingkan dengan aset sebesar 150 miliar dolar.
Sungguh membuat kita semua miris. Aset rakyat Libya yang dibekukan (baca: dirampok) oleh Barat dalam sebuah proses penggulingan pemerintahan yang sah di sebuah negara Muslim (hingga negara itu luluh lantak), lalu digunakan untuk membiayai upaya penggulingan di negara Muslim lainnya, dan membuat negara Muslim itu juga luluh lantak. Semua itu dilakukan dengan menggunakan kelompok-kelompok bersenjata yang mengaku sedang ‘berjihad’ menegakkan agama Islam. (Sumber: Dina Sulaeman dalam buku Salju di Aleppo)
