BERITAALTERNATIF.COM – Aliansi Mahasiswa Unikarta dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kukar mendesak Pemkab Kukar segera mengadakan rapat dengar pendapat (hearing).
Koordinator aksi evaluasi APBD Kukar 2024 Zulhansyah menyebut hearing dengan mahasiswa tersebut bertujuan untuk memperoses tuntutan yang mereka layangkan saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Kukar.
Pertemuan itu, kata dia, sejatinya mesti dilaksanakan pada 6 Juni mendatang setelah pihaknya memberikan waktu satu bulan kepada Pemkab Kukar untuk memproses tuntutan tersebut.
“Surat permohonan hearing sudah kami kirimkan ke pihak yang berwenang, termasuk kepolisian dan Pemkab Kukar untuk segera diproses,” ucapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Minggu (2/6/2024).
Ia menjelaskan pertemuan itu bertujuan untuk memaparkan secara mendalam tuntutan-tuntutan mahasiswa demi menghindari miskomunikasi antara pihaknya dengan Pemkab Kukar.
Zulhan mengatakan, ada 2 tuntutan yang menjadi fokus utama mahasiswa agar segera diwujudkan Pemkab Kukar, antara lain program gratis tarif PDAM bagi kelas menengah ke bawah serta penggratisan seragam sekolah bagi para pelajar di Kukar.
Dia menyebut subsidi tarif air bersih bagi kelas menengah ke bawah tidak akan mempengaruhi keseimbangan APBD 2024 yang telah ditetapkan DPRD dan Bupati Kukar.
“Air adalah hal paling fundamental masyarakat di Kukar. Oleh karena itu, dengan anggaran kita yang segitu besarnya, seharusnya kita sudah mampu memenuhi itu,” tegasnya.
Menurutnya, program penggratisan seragam sekolah bagi para pelajar tingkat SD dan SMP dapat membantu meringankan beban para orang tua di Kukar dalam proses belajar anak-anak mereka.
Ia mengungkapkan bahwa program tersebut telah dijalankan sejumlah daerah Kaltim, seperti Balikpapan dan Kutai Timur, yang diketahui memiliki besaran APBD yang lebih rendah dari Kukar.
Zulhan menegaskan bahwa dua tuntutan itu sangat masuk akal untuk segera diwujudkan Pemkab Kukar. “Saya berharap bisa segera terealisasi tahun ini,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa Unikarta dan beberapa organisasi mahasiswa di Kukar akan terus berupaya menekan Pemkab Kukar hingga seluruh tuntutan mereka diwujudkan tahun 2024.
“Jika itu tidak ditanggapi, kami akan kembali mendesak dan menurunkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi. Mengingat ini adalah kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
