BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) melayangkan kritik terhadap Disdikbud Kukar terkait pembangunan sejumlah toilet untuk 14 sekolah di Kukar yang akan menelan dana fantastis.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kukar Ibnu Ridho saat ditemui awak media Berita Alternatif di Sekretariat HMI Kukar pada Jumat (19/7/2024).
“Kalau nominal 1 ataupun 2 toilet itu kisaran Rp 400 juta, Rp 500 juta, bahkan sampai Rp 800 juta, itu sangat tidak masuk akal,” ucapnya.
Ridho menyarankan Disdikbud Kukar memperhatikan aspek kebermanfaatan dan efisiensi dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan toilet sekolah.
Dia menilai proyek pembangunan toilet dan sanitasi untuk 14 SMP di Kukar tersebut terlalu boros dan tidak proporsional.
Ia menyebut anggaran pembangunan toilet yang cukup besar membuat Disdikbud Kukar mengabaikan program-program prioritas untuk membuka akses pendidikan yang merata kepada warga Kukar.
Ridho pun menyarankan Disdikbud Kukar agar mengalokasikan anggaran tersebut untuk pembangunan gedung baru sekolah-sekolah di Kukar.
“Saya rasa anggaran sebesar itu bisa dibuatkan salah satu gedung baru untuk sekolahan. Itu lebih bermanfaat ketimbang hanya toilet,” sarannya.
Dia mendorong Disdikbud Kukar mengevaluasi anggaran pembangunan toilet dan sanitasi yang dialokasikan di APBD Kukar tahun 2024.
“Kami lebih menyarankan ke Dinas Pendidikan itu lebih merasionalisasikan terlebih dahulu anggarannya. Seharusnya yang diprioritaskan itu hal-hal yang urgensial seperti apa yang kami terus usulkan, misalkan menggratiskan seragam sekolah,” tuturnya.
Tahun ini, kata Ridho, Disdikbud Kukar mendapatkan anggaran sebesar Rp 3 triliun. Anggaran tersebut dinilainya sangat fantastis untuk satu dinas di lingkungan Pemkab Kukar.
Namun, ia menyayangkan instansi tersebut belum mampu mengatasi problem pendidikan di Kukar seperti masalah seragam sekolah dan praktik jual beli buku di sekolah.
“Sangat disayangkan ketika program daripada Dinas Pendidikan itu lebih pada hal-hal yang tidak urgen. Anggaran Rp 3 triliun itu seharusnya mampu menggratiskan seragam dan biaya sekolah,” terangnya.
Atas dasar itu, ia menjelaskan, HMI Cabang Kukar akan memasukkan masalah tersebut sebagai salah satu aspirasi dalam rapat dengar pendapat dengan Pemkab Kukar.
“Insyallah minggu depan kami akan layangkan surat permohonan hearing ke Pemkab,” bebernya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
