BERITAALTERNATIF.COM – Pembina Rumah Rartisipasi Masyarakat (RPM) Kukar Hendy Yuzar mempertanyakan proyek pembangunan sejumlah toilet dan sanitasi untuk sejumlah sekolah di Kukar yang memakan anggaran yang cukup fantastis.
Anggaran yang dialokasikan Disdikbud Kukar untuk proyek pembangunan toilet beserta fasilitas sanitasi per unit mencapai ratusan juta rupiah.
Dia menyebut pagu anggaran per unit toilet dan sanitasi itu sebanding dengan pembangunan satu ruangan kelas untuk para pelajar.
RPM pun mempertanyakan kualitas toilet yang akan dibangun Disdikbud Kukar karena anggaran yang dialokasikan dalam proyek tersebut tergolong tak wajar untuk sekadar pengadaan toilet dan sanitasi sekolah.
Ia meminta penjelasan dan klarifikasi dari Disdikbud Kukar terkait penganggaran dalam proyek pembangunan toilet dan sanitasi sekolah-sekolah di Kukar tersebut.
“Sebagai warga Kutai Kartanegara, saya bertanya kepada jajaran Pemkab Kukar tentang edaran informasi anggaran toilet yang dikategorikan sebagai toilet mewah karena per unitnya itu dianggarkan Rp 260 juta sampai Rp 423 jutaan. Benarkah info itu?” ucapnya saat diwawancarai awak media Berita Alternatif pada Senin (15/7/2024).
Apabila informasi itu dibenarkan oleh Disdikbud Kukar, Hendy menuntut Pemkab Kukar agar segera menyosialisasikan kepada masyarakat terkait konsep toilet yang akan dibangun Disdikbud Kukar.
Masyarakat Kukar, kata dia, tak ingin kualitas toilet yang dibangun Disdikbud Kukar tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan dinas tersebut.
“Mohon bisa dijelaskan seperti apa bentuk, jenis, besar, dan kelebihan dari toilet ‘mewah’ ini? Apakah ada AC-nya? Apakah ada bak mandinya seperti toilet di hotel-hotel?” ujarnya.
Dia mengaku pernah berdiskusi dengan karyawan swasta dari salah satu perusahaan di Kukar terkait anggaran pembangunan toilet.
Ia menyebut Pemkab Kukar hanya perlu menghabiskan dana sebesar Rp 25 juta untuk fasilitas toilet yang layak pakai.
“Dengan alokasi Rp 25 juta, itu dapat 2 closet duduk yang mahal dan 2 closet berdiri. Artinya, satu WC dapat 4 (fasilitas) sanitasi,” terangnya.
Atas fakta tersebut, sambung Hendy, masyarakat menuntut penjelasan secara detail dari Disdikbud Kukar beserta Pemkab Kukar yang menyetujui proyek tersebut.
Dia menegaskan bahwa anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan dan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas seperti seragam gratis dan biaya masuk sekolah bagi para siswa di Kukar.
“Sudah cukup masyarakat bingung dan diberatkan dengan persoalan biaya seragam masuk sekolah serta dengan informasi besarnya anggaran Diknas Rp 3 triliun lebih tetapi masyarakat masih merasakan sekolah mahal ketika memasukkan anaknya ke sekolah,” jelasnya.
Diketahui, terdapat sejumlah lembaga pendidikan setingkat SMP di Kukar yang mendapatkan anggaran cukup besar untuk pembangunan toilet beserta fasilitas sanitasi.
Bedasarkan data RPM Kukar, total anggaran untuk proyek pembangunan toilet tersebut sebesar Rp 10 miliar, yang akan dialokasikan kepada 14 sekolah di Kukar, di antaranya SMPN 1 Loa Kulu, SMPN 7 Loa Kulu, SMPN 5 Muara Badak, SMPN 1 Muara Jawa, dan SMPN 4 Tenggarong.
Selain itu, SMPN 5 Tenggarong, SMPN 8 Muara Badak, SMPN 9 Tenggarong, SPT Separi, SMPN 5 Samboja, SMPN 3 Marang Kayu, SMPN 1 Marang Kayu, dan SMPN 2 Loa Janan.
Berdasarakan rincian data tersebut, setiap sekolah mendapat anggaran yang berbeda-beda. Hal itu mengundang pertanyaan di benak Hendy terkait anggaran pembangunan toilet ini karena tak dialokasikan secara merata oleh Disdikbud Kukar. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
