BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Ikhwan menanggapi alokasi anggaran Rp 19,9 miliar untuk perjalanan dinas ke luar negeri dalam batang tubuh APBD Kukar tahun 2024.
Anggaran yang tergolong fantastis tersebut akan digunakan oleh DPRD Kukar untuk satu kali perjalanan dinas ke luar negeri.
Dia menyatakan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran DPRD Kukar yang begitu besar untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Menurutnya, anggaran sebesar itu sejatinya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Kukar.
“Seharusnya mereka bisa lebih memperhatikan kondisi masyarakat, karena anggota DPRD ini kan wakil rakyat. Seharusnya lebih memperhatikan rakyatnya,” tegas Ikhwan saat diwawancarai wartawan Berita Alternatif pada Rabu (17/4/2024).
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang begitu fantastis itu dialokasikan DPRD Kukar di tengah keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif air Perumda Tirta Mahakam serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dia pun menyesalkan kebijakan serta langkah yang diambil DPRD Kukar tersebut. “Bukannya kesejahteraan masyarakat yang dipikirkan, malah perjalanan dinas,” sesalnya.
Di tengah kondisi masyarakat Kukar saat ini, menurut Ikhwan, penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri itu kurang tepat serta tergolong pemborosan.
“Anggaran perjalanan dinas yang senilai Rp 19,9 miliar itu sangat tidak rasional,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. “Karena kita tidak tahu urgensi perjalanan dinas keluar negeri anggota DPRD ini untuk apa,” ucapnya.
Dia mendesak DPRD Kukar untuk transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran daerah, khususnya untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Selain itu, Ikhwan bersama pengurus BEM Unikarta akan mengawal penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Kami akan mengawal ini karena anggaran ini untuk tahun 2024,” tegasnya.
Ia menginginkan anggaran daerah diprioritaskan untuk masyarakat Kukar.
“Kami ingin pihak DPRD supaya lebih mementingkan dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Junaidin
Editor: Ufqil Mubin
