BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar Salehuddin menanggapi rencana pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Rencana pemisahan Disdikbud Kukar telah disepakati oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar.
Pansus dan Bapemperda DPRD Kukar menilai aspek kebudayaan di daerah dengan kerajaan tertua di Indonesia ini terkesan dinomorduakan dibanding aspek pendidikan.
Hal itu menjadi dasar bagi mereka memisahkan dinas yang membawahi pendidikan dan kebudayaan di Kukar.
Salehuddin menilai langkah yang diambil Pansus dan Bapemperda DPRD Kukar merupakan terobosan yang harus dihormati.
Ia menyebutkan bahwa tugas dinas di bidang pendidikan cukup banyak, sehingga pemisahan dua dinas tersebut patut didukung oleh semua pihak.
Dari sisi Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), kata dia, pemisahan tersebut cukup efektif dan efisien untuk menjalankan program yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan.
Salahuddin berpendapat, aspek kebudayaan di Kukar terkesan dianaktirikan dibandingkan aspek pendidikan.
Karena itu, sambung dia, rencana pemisahan dua dinas tersebut akan menjadi solusi alternatif agar pengelolaan pendidikan dan kebudayaan bisa lebih fokus, sehingga tidak ada lagi bidang yang dinomorduakan dalam pengelolaannya.
“Kalau bicara masalah tugas dan fungsi dengan pemisahan ini, selama itu memang sesuai dengan regulasi SOTK, kenapa tidak? Karena harapannya lebih kepada efisiensi dan efektivitas,” ucap Salehuddin, Jumat (18/8/2023).
Pemisahan dua bidang tersebut dinilainya akan efektif dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Alasannya, Kukar adalah kota raja atau daerah dengan ragam budaya peninggalan para leluhur.
Ia mengatakan, jika Pemkab Kukar fokus merawat dan membangkitkan budaya di kecamatan-kecamatan, maka hal itu akan mendukung dan melestarikan budaya Kukar.
“Yang penting pembiayaan serta programnya efektif, bisa mengembangkan wisata, termasuk situs kebudayaan di Kukar perlu jadi konsentrasi yang harus dipikirkan lebih serius oleh Pemkab,” sarannya. (rh/fb)
