BERITAALTERNATIF.COM – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tak mengalami penurunan berarti selama lima tahun terakhir.
Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah mengucurkan dana yang cukup besar, penurunan angka kemiskinan tidak begitu signifikan.
Pengamat sosial dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong Sudirman menyebutkan bahwa setelah pandemi Covid-19, jika dibandingkan secara nasional, Pemkab Kukar harus diapresiasi.
Sebab, kata dia, Pemkab Kukar bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di masa transisi yang tergolong sangat sulit.
“Kita mengapresiasi Pemerintah Kukar. Menjaga orang agar tidak naik di atas garis kemiskinan itu sudah luar biasa dalam posisi transisi pandemi,” kata Sudirman, Kamis (8/3/2023) pagi.
Selain itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikarta tersebut mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengukur ketimpangan pembangunan dan kemiskinan di Kukar. Salah satunya melalui Definition of Priority Codes atau P0 P1 P2 untuk melihat Indeks Gini Ratio (IGR).
“Kukar kalau dilihat IGR-nya itu bagus dibanding kabupaten dan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, IGR digunakan untuk mengukur pendapatan orang kaya dan miskin. Semakin timpang, angkanya nol sampai satu.
Semakin mendekati angka satu, sambung dia, maka makin sempurna. Artinya, kue pembangunan atau APBD banyak dinikmati oleh orang kaya. Sementara orang miskin semakin miskin.
Sementara itu, kata Sudirman, ketimpangan di Kukar tidak terlalu signifikan atau antara orang kaya dan miskin tidak terlalu berjarak.
Meski angka kemiskinan tak menurun secara signifikan, dia mengatakan, problem yang juga penting di Kukar adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda Kukar.
“Di luar prestasi yang harus dihargai, ada beberapa masalah juga yang harus kita perbaiki,” sebutnya.
Sudirman menyebutkan hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemkab Kukar, di antaranya ego sektoral antar dinas-dinas yang tinggi.
Hal itu dibuktikan dengan tidak efektifnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bawah kendali Bappeda Kukar.
Kemudian, kolaborasi atau collaborative governance, yakni tata kelola kemiskinan yang belum maksimal, semisal kerja sama antara Pemkab, swasta, perusahaan, NGO, LSM, dan kampus.
Sudirman berpendapat, jika tidak ada lagi ego sektoral serta muncul kolaborasi dari semua pihak, maka angka kemiskinan di Kukar bisa diturunkan.
“Kampus dengan gagasannya, pemerintah dengan programnya, dan perusahaan dengan CSR-nya. Perusahaannya bukan tidak berjalan programnya, tapi belum connect dengan RPJMD Pemerintah,” sarannya.
Ia juga menyarankan kepada Pemkab Kukar untuk memanfaatkan web Agra Digital Governance. Hal itu bertujuan mempermudah kerja sama dengan pihak lain.
“Buatkan menu yang siap saji. Jadi, kalau perusahaan mau berpartisipasi melalui CSR-nya, Pemda sudah menyiapkan apa? Mestinya program itu dibuatkan sehingga perusahaan itu tinggal menyantap,” imbuhnya. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
