BERITAALTERNATIF.COM – Sejumlah Anggota DPRD Kukar menyoroti angka kemiskinan di Kukar yang tak kunjung mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun.
Kritik itu dilayangkan beberapa wakil rakyat dari sejumlah fraksi di DPRD Kukar dalam rapat paripurna yang baru-baru ini diselenggarakan di Gedung DPRD Kukar.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono pun menjawab kritik tersebut. Menurut dia, kemiskinan di Kukar tidak disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang minim.
Kemiskinan di Kukar, lanjutnya, juga bukan karena lapangan pekerjaan yang minim, namun disebabkan cara penilaian angka kemiskinan yang diformulasi oleh pemerintah pusat.
“Sebenarnya kendala yang dirasakan adalah cara menilai angka kemiskinan,” sesalnya, Rabu (14/6/2023).
Ia mengaku Pemkab Kukar sudah banyak menganggarkan anggaran untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, sambung dia, Pemkab Kukar membuat berbagai kebijakan yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan di Kukar.
“Tapi, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ada angka yang tidak relevan dengan upaya kami mengurangi angka kemiskinan?” tanyanya.
Pemkab Kukar juga sudah melibatkan banyak perusahaan dalam membuat keputusan untuk pengentasan kemiskinan di Kukar.
Dia mengurai, Pemkab Kukar telah mendorong perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial yang bisa dinikmati secara langsung oleh penduduk miskin.
“Kami sudah membuat banyak kebijakan, termasuk melibatkan perusahaan. Tapi memang secara kumulatif masih dianggap pihak lain belum sesuai dengan pengurangan angka kemiskinan yang diharapkan,” tuturnya.
Kendati demikian, Sunggono meyakini dalam waktu dekat angka kemiskinan di Kukar akan mengalami penurunan.
“Kita yakin di tahun ini sudah ada perubahan terhadap angka itu,” ucapnya.
Pemkab Kukar, lanjut dia, akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memvalidasi angka kemiskinan di Kukar.
“Termasuk memastikan cara menilai angka kemiskinan di Kukar sudah kita sepakati,” pungkasnya. (adv/rh/fb)
