BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutim Joni mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kutim.
Semua pihak, kata dia, mesti berusaha meminimalkan antrean panjang di SPBU yang telah merugikan masyarakat Kutim.
Ia menekankan bahwa dinas terkait mesti melakukan kajian menyeluruh karena antrean panjang di SPBU telah merugikan publik.
“Terutama sampai menimbulkan kemacetan,” ucapnya, Rabu (22/11/2023).
Diketahui, antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU yang beroperasi di wilayah Sangatta, Kutim. Kata Joni, hal ini mengindikasikan distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.
Ia juga mendesak dinas terkait segera melakukan penelusuran agar penyebab antrean yang mengular tersebut dapat diketahui.
“Kami berharap dinas terkait untuk mempelajari apa masalahnya,” imbuhnya.
Dorongan tersebut disampaikannya karena ia merasa kasihan dengan masyarakat Kutim yang kerap mengantre untuk mendapatkan BBM.
Joni juga mempertanyakan persoalan jumlah kuota BBM untuk masyarakat Kutim.
Apabila di atas kertas jumlahnya mencukupi, maka besar kemungkinan penyaluran BBM tidak tepat sasaran.
Dia berharap hal itu tidak terjadi dalam proses penyaluran BBM, karena pemerintah menetapkan subsidi BBM untuk masyarakat kecil.
Sebaliknya, apabila kurang BBM untuk Kutim kurang dari kebutuhan masyarakat, maka ia mendorong Pertamina menambahnya.
Ia juga menekankan bahwa BBM bersubsidi tidak boleh digunakan oleh pengguna kendaraan besar untuk kepentingan perusahaan. (adv/ril/fb)
