BERITAALTERNATIF.COM – DPRD Kukar menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang 1. Agenda utamanya adalah Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2024 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (16/8/2023) malam.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Dia didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD Kukar, serta dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dan sejumlah perwakilan OPD.
Dalam laporan Banggar yang dibacakan oleh Hamdan disebutkan bahwa proyeksi KUA dan PPAS APBD Kukar 2024 senilai Rp 12,44 triliun. PAD diproyeksi sebesar Rp 549 miliar, yang mencakup pajak daerah Rp 160 miliar dan retribusi daerah Rp 7 miliar.
Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32 miliar dan PAD yang sah 350 miliar.
Berikutnya, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 10,90 triliun, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 10,25 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp 650 miliar, pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 250 miliar, yang merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 12,44 triliun. Terdiri dari belanja operasional Rp 6,52 triliun, belanja modal Rp 4,78 triliun, belanja tidak terduga Rp 100 miliar, belanja transfer Rp 1,04 miliar, dan penerimaan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan netto diproyeksikan Rp 750 miliar.
Rasid menyebutkan bahwa APBD Kukar tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Politisi Golkar ini pun menyarankan Pemkab Kukar mengelola anggaran dengan baik. Harapannya, APBD dengan nilai fantastis ini tepat sasaran dan tidak mubazir.
“Kita minta Pemkab untuk mempersiapkan segalanya dengan baik. Ini perlu perhatian kita semua untuk melaksanakan APBD 2024 secara maksimal,” imbuh Rasid.
Ia menyebutkan, setelah melaksanakan paripurna, DPRD Kukar akan melanjutkan kegiatan prioritas pada anggaran perubahan yang sudah ditetapkan di Banggar.
Di sisa waktu yang cukup singkat tersebut, Rasid menyarankan semua pihak fokus untuk memanfaatkan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Kukar.
“Karena waktunya singkat, apa yang kita sepakati dengan Banggar TAPD ini akan jadi fokus kita,” tutupnya. (rh)
