Kukar, beritaalternatif.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang 1 dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (15/11/2021) sore.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, memimpin sidang yang didampingi Wakil Ketua 1, Alif Turiadi. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Rendi Solihin; Sekretaris Daerah, Sunggono, dan beberapa unsur Forkopimda.
Rasid mengatakan, PPAS tahun 2022 sudah ditetapkan. Ia menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 500 miliar, kemudian dana transfer sekitar Rp 4,2 triliun.
“Tadi sudah bahas di Banggar. Ini tinggal tahap selanjutnya. Nanti nota, kemudian kalau tidak ada halangan, di akhir bulan ini atau awal bulan Desember yang akan datang akan kita tetapkan berkaitan dengan APBD Kukar tahun 2022,” jelasnya.
“Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan ini harapan kita nanti dalam pelaksanaannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menyebutkan, pihaknya akan berupaya secepatnya untuk menetapkan dan menyetujui KUA PPAS tersebut.
“Kami upayakan supaya berjalan cepat, sehingga proses-proses yang sudah disiapkan dengan matang mudah-mudahan tidak seperti 2021 ini. Lelang akan dilakukan di awal tahun 2022. Artinya, bulan dua dan tiga itu sudah mulai lelang, apalagi banyak kegiatan-kegiatan di lapangan kelihatan progresnya terkendala waktu yang singkat sehingga banyak potensi kemungkinan untuk tidak selesai,” sebutnya.
Ia mengaku rutin turun ke lapangan untuk melihat langsung proyek yang dikerjakan pihak ketiga. Faktanya, masih banyak kegiatan yang kemungkinan tidak selesai tahun ini.
Rendi menjelaskan, APBD Kukar tahun depan diperkirakan Rp 4,25 triliun. Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 3,17 triliun.
“Itu termasuk DAU, DAK, DD, DBH. PAD kita juga meningkat dari Rp 470 miliar menjadi Rp 500 miliar. Belanja kita juga meningkat. Kami optimis goals kita menuntaskan daerah-daerah yang masih limit area, yang belum tersentuh oleh air bersih dan listrik,” terangnya.
“Insyaallah prioritas utama selanjutnya infrastruktur itu pasti, karena mandatory spending itu sudah dijelaskan bahwa 25% untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan dan lain-lain, termasuk untuk kesehatan, dan itu semua akan terpenuhi di APBD 2022 ini,” pungkasnya. (adv)
