BERITAALTERNATIF.COM – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim Karang Paci Samarinda, Senin (27/11/2023).
“Saya juga meminta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama,” kata Akmal Malik, sekaligus menjawab pertanyaan anggota DPRD Kaltim terkait upaya Pemerintah Provinsi Kaltim mengatasi antrean BBM di banyak SPBU.
One fix policy for all menurut Akmal, yang diberlakukan pihak Pertamina kurang tepat. Sebab, lanjutnya, Kaltim tidak sama dengan daerah lain di Indonesia.
“Kaltim tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera,” sebutnya.
Bahkan, Kaltim dengan sesama provinsi di Kalimantan pun tidak sama, apakah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara.
“Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kalimantan Timur,” tegas Akmal.
Terhadap kondisi yang sudah cukup lama berlangsung, Akmal menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui instansi terkait terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasinya.
Terlebih lagi, ujarnya, Kaltim saat ini tidak saja menjadi daerah penghasil sumber daya alam abstraktif dan mineral, seperti minyak dan gas bumi serta batu bara, tapi juga perkebunan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung menurut Akmal pasti membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar guna menunjang operasional alat-alat berat di sana.
“Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti SKK Migas dan Pertamina,” ungkapnya. (adv/nsa)
