Oleh: Rifki Leangka*
Menjelang Musyawarah (Munas) Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI tahun 2021, saya mencoba menyikapi persiapan Munas BPL VI di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan diselenggarakan pada 20-27 Agustus 2021.
BPL PB HMI dirasa belum siap dalam melaksanakan Munas karena persiapan yang masih kurang dalam bentuk tanggung jawab penyelenggaraan Munas, kurangnya sosialisasi kesiapan pelaksanaan, serta akomodasi peserta utusan penuh dan peninjau dari seluruh BPL HMI Cabang seperti transportasi keberangkatan peserta tidak ditanggung panitia pelaksana, malah dibebankan kepada peserta, padahal pelaksanaan Munas merupakan tanggung jawab BPL PB HMI. Selain itu, biaya swab antigen hingga sertifikat vaksin belum dipersiapkan. BPL PB HMI sampai saat ini belum memberikan penjelasan terkait kesiapan syarat-syarat tersebut.
Ditambah lagi saat pandemi Covid-19 yang makin meningkat, banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti kebijakan PPKM Darurat yang tidak membolehkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Pemerintah lebih menganjurkan kegiatan diadakan secara virtual.
Seharusnya pelaksanaan Munas BPL PB HMI mendapat perhatian dan dukungan dari PB HMI sebagai struktur kepemimpinan tertinggi organisasi, serta terlibat menyelesaikan problem dalam agenda-agenda BPL PB.
BPL merupakan lembaga yang berperan mengelola latihan-latihan di HMI, baik latihan formal, in-formal, maupun non-formal. Peran BPL sangat substansial di wilayah pengaderan demi terwujudnya kader yang berkualitas.
Namun, BPL PB HMI seakan dianak-tirikan oleh PB HMI. Hal ini terlihat pada setiap Kongres HMI. Munas BPL selalu dimerger dengan Munas Kohati PB HMI. Lalu, kenapa Munas BPL PB HMI tak dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan tersebut?
Dalam penyelenggaraan Munas BPL PB HMI, kami meminta Ketua Umum BPL PB HMI selaku penanggung jawab umum Munas agar seluruh persiapan pelaksanaan diselesaikan secepatnya dan tak membebankannya kepada peserta. Kami juga meminta agar PB HMI pro-aktif memberikan pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan Munas agar agenda tersebut berjalan secara efektif.
Terlepas dari kontestasi politik kandidat yang selalu mewarnai dan sangat kental pada setiap momentum Munas, siapa pun kandidatnya, nanti harus kita uji di forum Munas BPL HMI.
Sangat disayangkan pada setiap momentum besar organisasi seperti ini, selalu ada oknum yang mencederai semangat dan kode etik lembaga dengan memainkan politik transaksional serta komitmen-komitmen pragmatis seakan membudaya.
Demi merawat perbaikan pengaderan, instruktur dan sub-sub pengelolaan training, yang perlu kita siapkan saat ini oleh BPL cabang yaitu merumuskan ide dan gagasan untuk perbaikan dan kemajuan BPL, yang akan dibawa di forum Munas.
Kegiatan Munas bukan kontestasi pemilihan, tapi kita harus mendorong BPL PB dapat menjadi naungan terbaik untuk BPL Korwil dan BPL Cabang.
Terakhir, kami berharap PB HMI juga bisa mendukung secara maksimal BPL HMI sebagai episentrum pengaderan. Jangan sampai BPL HMI hanya dianggap sebagai badan khusus dan pelengkap biasa dalam organisasi HMI, serta pembantu yang dipandang sebelah mata.
Sudah saatnya BPL HMI lebih kuat dan solid dalam menjalankan tugas-tugas organisasi berupa pelatihan dan pengaderan di HMI. Syaratnya, BPL HMI harus diisi oleh orang-orang yang memiliki standardisasi dan kualifikasi khusus. Merekalah yang dapat membangun perbaikan agar roda organisasi HMI jauh lebih baik lagi ke depan. (*Ketua Umum BPL HMI Cabang Kutai Kartanegara)
