Jakarta, beritaalternatif.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Utamanya adalah yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan.
Ia menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.
Selain itu, BPN diminta mengidentifikasi dan memverifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat.
“Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis (10/3/2022).
Adapun arahan Presiden mengenai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara adalah: pertama, menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah. Jokowi menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Dia pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.
“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN, utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” kata Jokowi.
Kedua, menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. “Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” ucapnya.
Ketiga, percepatan pembentukan sekretariat. Presiden Jokowi menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Dia meminta masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.
“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah, sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” ucapnya.
Keempat, pemerataan pertumbuhan ekonomi. Presiden menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa, yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” tutur Jokowi.
Kepala Negara sebelumnya berharap Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN bisa berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membangun IKN.
“Sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Suharso (Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,” tutunya.
Selain itu, Jokowi juga yakin kepemimpinan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe membuat IKN lebih menarik minat lebih banyak investor. “Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar,” katanya. (Antara via Tempo)
