Search
Search
Close this search box.

Bagaimana AI Mempengaruhi dan Mendisrupsi Pemerintahan

Founder TETA Corp, Adji Yudha Perdana. (Istimewa)
Listen to this article

Oleh: Adji Yudha Perdana

Latar belakang lahirnya kecerdasan buatan (AI) dapat ditelusuri hingga beberapa dekade yang lalu. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth, di mana ilmuwan komputer dan matematika bersama-sama berdiskusi tentang kemungkinan menciptakan mesin yang dapat menunjukkan kecerdasan manusia. Sejak saat itu, perkembangan AI mengalami kemajuan yang signifikan.

Salah satu faktor pendorong utama lahirnya AI adalah peningkatan kemampuan komputasi. Dengan semakin kuatnya kecepatan dan kapasitas komputer, para peneliti dapat mengembangkan algoritma dan model yang lebih kompleks untuk membangun sistem AI yang lebih canggih. Selain itu, perkembangan dalam teknologi sensor dan pengolahan data juga memberikan kontribusi penting dalam kemajuan AI.

Advertisements

Selama bertahun-tahun, AI telah berkembang menjadi berbagai bentuk. Ada AI lemah yang memiliki kemampuan terbatas dalam menyelesaikan tugas tertentu, seperti pengenalan suara atau gambar. Sementara itu, AI kuat memiliki kemampuan yang lebih kompleks dan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks seperti diagnosis medis atau analisis data kompleks.

Pengaruh AI tidak hanya terbatas pada sektor teknologi, tetapi juga telah mencapai berbagai bidang lainnya dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengaruh AI dalam mengalahkan pemerintahan daerah. AI telah digunakan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan, analisis data, dan pelayanan masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan, AI dapat membantu pemerintah daerah dalam mengolah data yang kompleks dan membuat keputusan berdasarkan pola dan tren yang teridentifikasi. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.

Ancaman Kecerdasan Buatan

Pertama, penggunaan AI dalam pemerintahan juga memunculkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan regulasi yang jelas dan kebijakan privasi yang memadai. Dalam mengumpulkan dan mengolah data, pemerintah harus memastikan bahwa privasi individu terjaga dan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan aman dan etis.

Kedua, AI melakukan analisis serta penilaian terhadap kinerja pemerintah berdasarkan standar penilaian dengan parameter tertentu yang telah ditetapkan dan akan mempengaruhi penilaian AI menjadi sangat objektif sehingga sangat mungkin bagi AI memberikan informasi terkait kelemahan yang masih belum teratasi di lingkungan pemerintah yang bisa menjadi celah atau mempengaruhi opini masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Ketiga, data yang digunakan AI dalam belajar masih memiliki potensi bias ditambah AI belum masuk ke tahap memiliki kebijaksanaan sehingga keputusan yang diberikannya bersifat kaku dan tanpa toleransi.

Keempat, disrupsi AI menimbulkan banyak bidang pekerjaan baru yang tidak banyak dari SDM yang dimiliki pemerintahan sanggup untuk menyesuaikan atau mengimbanginya.

Kelima, timbulnya diskriminasi yang akan mengelompokkan beberapa golongan berdasarkan kemampuannya.

Keenam, ketergantungan terhadap AI pada sektor pekerjaan berpotensi menghilangkan keterampilan dan kemampuan manusia dalam bekerja dan melakukan analisa.

Ketujuh, minimnya orisinalitas. Kedelapan, ancaman keamanan yang serius.

Keunggulan

Pertama, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. AI dapat membantu pemerintah daerah dalam mengolah data yang kompleks dan membuat keputusan berdasarkan pola dan tren yang teridentifikasi. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, memperbaiki layanan masyarakat. Dengan adanya AI, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan masyarakat. AI dapat digunakan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan atau dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Ketiga, meningkatkan transparansi. Dengan menggunakan AI dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah dapat memberikan transparansi yang lebih tinggi kepada masyarakat. Keputusan yang diambil oleh AI dapat dijelaskan secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ancaman

Pertama, keamanan data dan privasi. Penggunaan AI dalam pemerintahan membutuhkan perlindungan data yang kuat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa privasi individu terjaga dan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan aman dan etis. Regulasi dan kebijakan privasi yang memadai juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Kedua, potensi penurunan kepercayaan publik. AI dapat melakukan analisis dan penilaian terhadap kinerja pemerintah berdasarkan standar penilaian tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi opini masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah jika terdapat kelemahan yang teridentifikasi.

Ketiga, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan AI dalam pemerintahan dapat membuat pemerintah daerah menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Jika terjadi kegagalan sistem atau kerentanan keamanan, hal ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memiliki rencana pemulihan ataupun pencegahan dini.

Kesimpulan

AI memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan daerah. Dalam pengambilan keputusan, AI dapat membantu pemerintah dalam menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan pola dan tren yang teridentifikasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan merencanakan kebijakan publik yang lebih efektif.

Selain itu, AI juga dapat memperbaiki layanan masyarakat dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun, penggunaan AI juga memiliki tantangan, seperti perlindungan data dan privasi yang memadai.

Pemerintah perlu memastikan bahwa data terjaga dengan baik dan mengimplementasikan kebijakan privasi yang tepat.

Selain itu, AI juga dapat mempengaruhi opini masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah jika terdapat kelemahan yang teridentifikasi.

Pemerintah daerah juga harus menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi dan memiliki rencana pemulihan atau pencegahan jika terjadi kegagalan sistem. (*Founder TETA Corp)

Advertisements

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

Advertisements

BERITA TERKAIT

Advertisements
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA