Jakarta, beritaalternatif.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi, itu hasil diskusi saya sama mereka,” sambungnya.
Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
“Tahun 1997 kita pemilu. Harusnya kan 2002 kita baru pemilu kalau lima tahun sekali. Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu. Reformasi. Di Orde Lama juga begitu. Sekian lama kita tidak melakukan pemilu,” kata Bahlil.
Ia mengatakan, Indonesia perlu menentukan apa yang akan difokuskan saat ini dan ke depan. Menurut dia, persoalan memulihkan ekonomi dan memilih kepemimpinan baru lewat pemilu adalah dua hal yang tak bisa dijalankan bersamaan jika ingin optimal.
“Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa. Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi, atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu,” katanya.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut meski ada alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.
“(Sebanyak) 33,4 persen setuju, 30,9 persen sangat tidak setuju, 2,9 persen kurang setuju, dan 5,2 persen sangat setuju,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei lembaganya. (*)
Sumber: Menteri Investasi Ungkap Pelaku Usaha Minta Tunda Ganti Presiden 2024
