BERITAALTERNATIF.COM – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menolak melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kukar pada Selasa (6/9/2022) siang. Mereka menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Massa aksi tersebut berasal dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kukar, dan Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Unikarta.
Dalam aksi ini, mereka melakukan orasi secara bergantian di depan Kantor DPRD Kukar. Puluhan anggota Polres Kukar pun menjaga dengan ketat aksi demonstrasi yang dimulai pada pukul 13.30 Wita tersebut.
Selain berorasi secara bergantian, massa juga membakar ban di badan jalan yang berlokasi di depan Kantor DPRD Kukar. Sekitar satu jam setelah ban tersebut dibakar, apinya kian membesar, sehingga mengakibatkan dua kali ledakan.
Anggota kepolisian berusaha memadamkan api tersebut. Kericuhan tak terelakan saat mahasiswa berusaha menghalangi dua orang anggota kepolisian yang memadamkan api.
Saat kericuhan berlangsung, Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono dan Sekretaris DPRD Kukar M. Ridha Darmawan yang mewakili DPRD Kukar meninggalkan massa.
Ketika kericuhan kian membesar, seorang demonstran ditarik oleh anggota kepolisian ke dalam halaman Kantor DPRD Kukar.
Kericuhan pun padam setelah perwakilan pimpinan kedua belah pihak berusaha saling menenangkan massa.
Para demonstran pun mengakhiri aksi tersebut tanpa menyampaikan rekomendasi kepada DPRD Kukar terkait tuntutan mereka yang menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar Andika Abbas Segani menegaskan, pihaknya sengaja tak menyerahkan rekomendasi dalam aksi ini karena massa bersepakat bahwa tuntutan hanya akan diserahkan kepada Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.
Dia mengatakan, massa merasa kecewa karena Ketua DPRD Kukar tak menemui mereka. “Maka dari itu, kami dari Aliansi Kukar Menolak akan kembali melakukan konsolidasi untuk aksi selanjutnya,” kata dia.
Aliansi Kukar Menolak, sambung dia, secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kemudian, pihaknya meminta aparat dan pemerintah mengusut mafia-mafia BBM.
“Kita juga meminta adanya keterbukaan penyaluran BBM bersubsidi,” jelasnya. (um)
