BERITAALTERNATIF.COM – Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini dikejutkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga oplosan yang beredar di sejumlah SPBU di Samarinda dan beberapa wilayah lain di Kaltim, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kejadian ini menciptakan keresahan publik, terutama di tengah momentum arus mudik dan balik Lebaran. Hal ini menuai respons dari publik Kukar, terutama sejumlah mahasiswa dan aktivis Unikarta.
Pengurus BEM Unikarta Wawan Ahmad menyebutkan bahwa banyak kendaraan tiba-tiba mogok setelah mengisi bahan bakar di sejumlah SPBU Tenggarong.
Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya BBM oplosan yang masih beredar di berbagai wilayah di Kaltim.
Dugaan tersebut diperkuat setelah dia menyaksikan beberapa video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kejadian serupa.
Kondisi ini jelas merugikan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkannya berupa kerusakan kendaraan mereka.
Ia pun mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan masalah ini.
“Agar menyetop beredarnya BBM oplosan yang merugikan masyarakat,” ucapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Rabu (2/4/2024).
Dilansir dari Seputar Fakta, warga Kukar mengeluhkan kerusakan mesin kendaraan mereka sesaat setelah mengisi BBM di beberapa SPBU di Tenggarong.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bengkel setempat, warga menemukan tangki bahan bakar kendaraan mereka mengandung endapan bertekstur seperti lumpur yang bercampur dengan bensin.
Akibatnya, banyak kendaraan mengalami gangguan teknis yang menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut harus diperbaiki di bengkel, yang tentu saja menyebabkan kerugian bagi pemilik kendaraan.
Selain merugikan warga secara finansial, insiden ini menghambat mobilitas mereka yang ingin berkumpul dengan keluarga saat Lebaran.
Salah satu warga Kukar Wahyu menceritakan bahwa motor yang baru dibelinya empat bulan lalu tiba-tiba mengalami kendala teknis saat melewati jalan menanjak setelah ia mengisi BBM di SPBU yang berlokasi di Jalan Pesut Tenggarong.
“Motor saya enggak macet. Cuman berebet saja saat naik gunung sampah. Itu pun saat kembali ke Tenggarong sekitar pukul 03.00 Wita. Tadi saya paksa dengan keadaan berebet suara seperti kemasukan air,” ungkapnya.
Menanggapi insiden kerusakan kendaraan-kendaraan warga akibat mengisi BBM di SPBU, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Kukar Muhammad Alvin mendesak BPH Migas untuk segera mengawasi penyaluran BBM di seluruh SPBU di Kaltim.
Alvin menyebut kelalaian BPH Migas dalam menjalankan fungsi pengawasan membuka celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan distribusi BBM demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Insiden ini dianggapnya sebagai bentuk kelalaian BPH Migas memastikan setiap BBM yang didistribusikan ke masyarakat memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia berpendapata bahwa praktik di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda karena masih banyak kendaraan yang mengalami kerusakan setelah mengisi BBM di SPBU tertentu.
Kecerobohan dalam pengawasan distribusi BBM seperti ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kredibilitas Pertamina sebagai penyedia BBM di Tanah Air.
Dia menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 mengatur penyalur resmi seperti SPBU, agen, dan bentuk penyalur lainnya hanya boleh menyalurkan BBM kepada pengguna akhir, bukan kepada pengecer.
Jika terjadi praktik penyimpangan dalam distribusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permen tersebut, seperti peredaran BBM oplosan yang marak di masyarakat, Alvin menduga hal ini mengindikasikan ketidakjelian BPH Migas dalam mengawasi pendistribusian BBM.
“Uji lab hanya sekadar formalitas namun di lapangan masih banyak kita temui kendaraan mogok sampai harus mengganti sparepart motor,” ujarnya.
Selain itu, Alvin menuntut seluruh direksi Pertamina bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat Kaltim.
Dia menekankan bahwa BBM berkualitas buruk yang beredar di pasar sangat meresahkan masyarakat.
Ia mendesak Pertamina menyelesaikan masalah ini sebelum para pemilik kendaraan atau pemudik hendak melakukan perjalanan jauh dalam rangka arus balik Lebaran.
Apabila BPH Migas dan Pertamina gagal mengusut serta menyelesaikan masalah ini, Alvin mengaku akan terus melayangkan protes, mengingat Kaltim merupakan salah satu penyedia cadangan bahan bakar terbesar bagi Pertamina.
Ia berharap pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola dan mengolah sumber daya minyak.
Jika tidak ada evaluasi serta langkah konkret dari Pertamina, Alvin mendorong SPBU swasta diberikan kesempatan untuk beroperasi di Kaltim guna menciptakan alternatif bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas distribusi BBM di wilayah tersebut.
“Jika Pertamina tidak berbenah, lebih baik pemerintah diberi ruang untuk menghadirkan SPBU swasta sebagai kompetitor dalam menguji kelayakan BBM Pertamina,” ungkapnya.
Ia meminta Pertamina melakukan investigasi mendalam dan memberikan kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan dalam kasus ini.
Dia menyebut tak boleh ada pembiaran dari pemerintah pusat maupun direksi BUMN atas kejadian ini.
Pasalnya, kasus ini menambah daftar panjang masalah distribusi BBM di Indonesia.
Mahasiswa FAI Unikarta ini berharap terdapat keseriusan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, sebab kejadian semacam ini akan menciptakan efek domino berupa kerugian dan beban operasional yang dialami masyarakat Kaltim.
“Kami akan terus mengawal dan meminta pertanggungjawaban Pertamina hingga masalah mafia BBM di lapangan bisa teratasi sepenuhnya,” pungkas Alvin. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
