BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman Samarinda Aji Sofyan Effendi mewanti-wanti pemerintah pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, pertamax, dan solar.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak tepat diambil di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami berbagai tekanan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Selama dua tahun terakhir, sambung Sofyan, sebagian masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja dan pendapatan per kapita yang rendah.
Perekonomian Indonesia memang mengalami pemulihan dalam dua kuartal terakhir. Ia pun mengibaratkan Indonesia seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit AW Syahranie.
“Tiba-tiba dengan adanya pencabutan subsidi BBM seperti ini kita akhirnya didorong kembali masuk ke ruang ICU,” ujar Sofyan kepada beritaalternatif.com pada Jumat (30/9/2022).
Dalam kondisi normal sekalipun, kata dia, pengurangan subsidi BBM ini tidak tepat. Anggaran subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun sejatinya hanya digembar-gemborkan pemerintah. Padahal, anggaran subsidi BBM tidak sebesar itu.
Subsidi terbesar justru diperuntukkan untuk listrik dan elpiji. Nilainya mencapai ratusan triliun. “Mestinya itu yang dimanajemeni dengan baik, karena energi itulah yang menggerus keuangan negara,” imbuhnya.
Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, lanjut dia, akan mendorong peningkatan inflasi di Indonesia. Saat ini, tanda-tanda kenaikan inflasi pun sudah dirasakan masyarakat.
Sofyan mengatakan, pemerintah pusat sejatinya dapat mencabut kebijakan tersebut apabila harga minyak mentah di pasar global mengalami penurunan. Skema ini pernah ditempuh oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Skema itu tidak diambil oleh pemerintahan saat ini. Padahal, harga minyak mentah dunia sedang turun. Jadi, mazhab yang dipakai SBY enggak dipakai sekarang ini,” ujarnya.
Dalam kondisi demikian, saran dia, masyarakat harus mencari sumber-sumber pendapatan tambahan supaya dapat menutupi biaya hidup mereka karena peningkatan harga kebutuhan pokok dan BBM. Namun, langkah seperti ini bukanlah solusi yang mudah dijalankan masyarakat.
Kata dia, penurunan harga BBM merupakan kebijakan rasional di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berusaha memulihkan perekonomian mereka.
“Sekarang ini yang paling bagus pemerintah kembalikan harga BBM pada posisi sebelumnya,” pungkas dia. (um)
