BERITAALTERNATIF.COM – Sejak pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama BBM subsidi, gelombang protes muncul di mana-mana. Bahkan ungkapan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM sudah dilakukan sebelum keputusan tersebut diambil pemerintah pusat pada 3 September 2022.
Lantas bagaimana sesungguhnya menyikapi kenaikan harga BBM tersebut? Anggota DPRD Kukar Eko Wulandanu turut menyampaikan pandangannya.
Menurutnya, berbagai sikap yang ditunjukkan elemen masyarakat terkait kenaikan BBM adalah hal yang sangat wajar bahkan lumrah.
“Ungkapan penolakan yang mereka tunjukkan baik yang hanya sekedar ungkapan kekecewaan, marah, jengkel dan sejenisnya lewat media sosial, atau bahkan secara langsung menyuarakan kekecewaan dan kemarahan lewat berbagai aksi demonstrasi adalah hal yang masih bisa diterima,” katanya baru-baru ini.
Namun demikian, sambung dia, sikap yang ditunjukkan tersebut harus tetap dalam koridor yang baik dan tidak melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Demo boleh karena memang konstitusi kita menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat,” tegas Eko.
Kata dia, cara-cara mengungkapkan pendapat tersebut dilakukan secara bijak dan benar melalui berbagai saluran komunikasi yang semestinya.
Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum tidak anarkis, apalagi menimbulkan kerusakan fasilitas publik yang pada akhirnya justru akan merugikan masyarakat. “Sederhananya, jangan kehidupan yang sudah semakin sulit, dibuat semakin sulit,” ungkapnya.
Eko menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini adalah hal yang memang sangat sulit dihindari, karena kenaikan harga BBM sebagai upaya penyesuaian harga minyak, yang merupakan fenomena global.
Mengutip pengamat ekonomi Faisal Basri, Eko mengatakan, hampir semua negara, termasuk produsen besar Arab Saudi, sudah menaikkan harga BBM.
“Sementara harga di Indonesia lebih murah dibandingkan produsen utama minyak Arab Saudi,” kutip Eko.
Masih mengutip pernyataan Faisal, Eko mengaku bahwa yang diperlukan saat ini adalah bagaimana memitigasi dampak potensi meningkatnya inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Pemerintah, sambung dia, harus menggunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat. Hal ini pernah disampaikan oleh Faisal dalam sebuah pernyataan tertulisnya. (adv/hl)
