Oleh E. Muslih*
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD), sebagai pedoman pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam satu tahun.
Tentu publik berhak tahu, pajak dan retribusi yang dibayarkan selama ini berapa kumulatifnya. Sebagai bentuk check and balances serta memastikan bahwa dokumen APBD yang disusun dan disahkan benar-benar bisa mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat, dan dokumen tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
Sebagai dokumen milik daerah, struktur APBD memuat pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah masuk kategori pendapatan asli daerah. Kelompok pendapatan dari dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Sebelum masuk pada substansi APBD, pemerintah daerah menyusun rancangan APBD yang memuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Di sinilah pemerintah daerah menggunakan asumsi-asumsi makro, perubahan fiskal, maupun acuan lain sebagai pedoman.
Akhirnya, hal mendasar yang paling ingin diketahui publik terhadap APBD adalah apakah pemerintahan daerah pro-publik atau pro-aparatur? Dengan kata lain, apakah APBD yang disusun sudah mencerminkan kepentingan rakyat?
Perdebatan mengenai alokasi APBD yang tidak pro-rakyat tidak pernah usai. Padahal, sejumlah cendekiawan dan analis termasuk masyarakat awam berkeinginan agar, alokasi dana APBD berpihak kepada masyarakat kecil bukan sekadar mimpi. Tidak sedikit yang menilai, bahwa sulitnya merancang APBD pro-rakyat merupakan bagian dari kesulitan menerapkan konsep ideal otonomi daerah. Sehingga alokasi APBD, yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin birokrasi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Mempertanyakan keberpihakan APBD kepada rakyat bukan suatu yang salah, terutama karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan birokrasi. Di antaranya, dalam menyikapi besarnya komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Masyarakat menilai, anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat berupa belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung dianggap tidak untuk mereka. Di pihak lain, menurut perhitungan para penyusun anggaran (birokrat), banyak komponen anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat secara langsung masuk dalam belanja tidak langsung. Bentuknya berupa belanja hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan.
Mengutip pendapat sosiolog Universitas Airlangga (Unair), Hotman Siahaan, APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu pada akhirnya didedikasikan untuk masyarakat dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat.
Harus diakui, selama ini kecenderungan yang terjadi, skala prioritas penggunaan APBD untuk membiayai belanja rutin birokrasi, baru untuk membiayai pembangunan. Pemerintahan yang demokratis bisa terlihat dari administrasi yang efisien dan efektif. Secara politis, dia demokratis, di mana keterlibatan, akses dan kontrol publik diberikan ruang yang sangat luas. Secara ekonomi, dia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara sosial, dia mampu menciptakan rasa aman bagi rakyatnya, dan secara yuridis dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Ada empat hal dalam penyusunan APBD pro-rakyat serta menjalankan fungsi pemerintahan yakni, Partisipasi, dimana warga mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses perencanaan, pembangunan yang secara utuh dan lengkap. Akses, warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. Manfaat, warga menerima manfaat langsung dari pembangunan dari berbagai level perwujudannya, serta tentunya Kontrol, dimana warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya.
Pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan masyarakat dalam kebodohan. Masyarakat harus dibuat pintar dan berdaya. Dari situ mereka pun akan lebih peduli kepada proses pembangunan. Mereka harus diupayakan untuk makin terlibat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan. Jadi mereka akan tahu bagaimana pembangunan direncanakan, bagaimana pembangunan dilaksanakan, bagaimana proses pengawasannya, dan pada akhirnya mereka jugalah yang akan memanfaatkan hasil-hasilnya. Jadi, mereka akan tahu bagaimana pengelolaan dana APBD, dan untuk siapa dana-dana itu.
Mewujudkan APBD pro-rakyat diperlukan dukungan semua pihak, pemerintah, DPRD, partai politik, dan masyarakat luas. Kalangan parpol tentu perlu berfikir keras untuk menyiapkan kadernya agar siap menyuusn dan menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan aspirasi konstituen mereka.
Sudahkah calon legislatif yang saat ini sedang memyusun strategi agar terpilih juga menyiapkan dirinya siap bekerja kelak menghasilkan APBD yang pro-rakyat? Tentu kita semua tidak berharap Pemilu legislatif yang berbiaya tinggi hanya menghasilkan legislator yang duduk, diam dan duit.
*) Penulis adalah Konsultan & Praktisi Kebijakan Publik
