BERITAALTERNATIF.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap sebagai politisi Indonesia yang kerap diasosiasikan sebagai perwakilan kelompok “Islam kanan” di Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS) Alfarisi Thalib menjelaskan bahwa Anies berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang acap disebut publik sebagai politisi yang mewakili kelompok nasionalis-liberal atau kiri tengah.
Kata dia, selama lima tahun terakhir Anies juga kerap dianggap sebagai perwakilan kelompok oposisi pemerintahan Jokowi.
Padahal, sambung Faris, secara politik Anies tidak pernah menyatakan berlawanan dengan pemerintahan Jokowi beserta kebijakan-kebijakannya.
“Tetapi, efek Pilkada 2017 lalu itu masih terus dipelihara, baik oleh pendukung masing-masing kelompok politik maupun media massa,” jelas Faris kepada beritaalternatif.com pada Jumat (7/10/2022).
Di dunia politik, lanjut dia, politisi tidak akan steril dari kelompok-kelompok yang tak menyukainya. Hal ini pun dialami oleh Anies saat menyatakan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta lima tahun lalu.
“Tidak semua orang menyukai Anies. Juga tidak semua orang benci sama dia. Ada yang mendukungnya. Ada juga yang tidak mendukungnya. Ada yang membenci dan memusuhinya. Ada juga yang masa bodoh,” terangnya.
Sisa-sisa kebencian yang terbangun di Pilkada DKI Jakarta, kata Faris, masih terus dipelihara hingga saat ini, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap Anies.
Disinggung isu yang beredar di masyarakat Indonesia bahwa Anies telah mengembangkan politik identitas di Pilkada Jakarta tahun 2017, Faris menegaskan bahwa politik identitas kerap dihukumi negatif oleh kelompok-kelompok yang tidak pro terhadap Anies.
Ia menyebutkan, politik identitas merupakan sesuatu yang alamiah, sehingga mustahil dihilangkan. “Karena memang politik itu memperjuangkan identitas. Politik tanpa identitas justru absurd,” katanya.
Partai politik, tegas dia, merupakan simbol dari identitas. Kemunculan partai politik pun berawal dari kesadaran politik identitas-identitas sejumlah kelompok.
“Faksi-faksi di DPR itu pun perwakilan dari identitas. Jadi, mustahil politik identitas dihilangkan,” tegasnya.
Ia mengatakan, usaha membenturkan identitas merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam politik. Sementara politik identitas adalah sesuatu yang alamiah. “Selama Anies memimpin Jakarta, tidak ada konflik identitas di Jakarta,” ujarnya.
Kata Faris, Anies justru mendorong pemberian izin untuk pembangunan gereja yang tidak diberikan izin oleh gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
“Kemudian, banyak juga kelompok minoritas yang justru dikembangkan dan dikonsolidasikan kembali oleh Anies. Padahal, sebelumnya Anies dianggap dekat dengan kelompok-kelompok ekstrem kanan,” terangnya.
Selama menjadi Gubernur, Anies juga disebutnya telah membangun dan merehabilitasi gereja-gereja di DKI Jakarta. “Itu membuktikan bahwa Anies itu bukan bagian dari kelompok radikal. Pandangan itu sangat fatal. Suatu hal yang salah kaprah,” ucapnya. (um)
