BERITAALTERNATIF.COM – Peningkatan tajam jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama 2 tahun terakhir ditengarai karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar H. Hamly kepada beritaalternatif.com setelah menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kukar di Kantor DPRD Kukar, Rabu (29/6/2022).
“Sebelum pandemi itu, dia rentan miskin. Begitu harga naik dan penghasilan menurun, angka kemiskinannya jadi naik,” jelas Hamly.
Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 membawa akibat buruk bagi para pekerja. Tak sedikit perusahaan di Kukar memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya.
Pertumbuhan ekonomi daerah pun turun drastis. Kondisi ini berlangsung dari tahun 2019 hingga akhir 2021. Pada tahun 2019, perekonomian Kukar tumbuh 2,9%. Kemudian tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 4,4%.
Kondisi ini direspons oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara memberikan bantuan langsung kepada para pekerja dan penduduk miskin.
“Mudah-mudahan program-program dari pusat dan daerah ini bisa bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kukar,” harapnya.
Kata dia, Dinsos Kukar akan tetap menjalankan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kukar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dinsos juga akan terus memetakan penduduk miskin di Kukar, serta bekerja sama dengan tim kabupaten untuk mendata dan memvalidasi data kemiskinan di Kukar.
Diketahui, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kukar mencapai 62.360 jiwa. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2019 yang hanya 32.639 jiwa.
“Angka-angka itu perlu divalidasi. Karena angka-angka itu yang sering jadi masalah kita. Bisa jadi enggak valid di lapangan,” ucapnya.
Meskipun data penduduk miskin berasal dari Dinsos Kukar, yang dikirim, divalidasi, dan disahkan di Kementerian Sosial, Hamly mengakui bahwa data tersebut tidak 100% sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Hampir 30% tidak valid di lapangan. Oleh karena itu, kita punya program tahun 2022 ini bersama teman-teman untuk mendata lagi secara lokal. Mana yang betul-betul valid dan tidak valid,” jelasnya.
Setelah data lapangan tersebut divalidasi di daerah, pihaknya akan menjalankan program sesuai profesi penduduk miskin di Kukar.
Hamly menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar berperan mengentaskan kemiskinan di Kukar.
“Misalnya dia petani, nelayan, pekerja sawah, itu kita sampaikan kepada Bappeda. Nanti Bappeda yang akan membagikan ke OPD-OPD teknis,” terangnya.
Disinggung target Dinsos Kukar dalam mengentaskan kemiskinan tahun ini, dia menyebutkan, dalam beberapa tahun ke depan pihaknya menargetkan kemiskinan di Kukar turun 5% hingga 6%.
Pengentasan kemiskinan, lanjut dia, tidak bisa dipatok dalam angka yang benar-benar stagnan karena dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya inflasi. Apabila harga barang naik, warga yang rentan miskin akan berubah menjadi penduduk miskin.
Karena itu, Hamly mengatakan, perekonomian daerah berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin. Bila perekonomian mengalami kontraksi, maka warga yang rentan miskin juga akan ikut naik karena daya beli mereka berkurang.
Jika daya beli warga yang rentan miskin tersebut berkurang, maka mereka akan digolongkan sebagai penduduk miskin. “Perhitungan jumlah penduduk miskin pun jadi naik,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan di Kukar tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kita harus bersama-sama menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia ataupun Kukar. Semua stakeholders harus ikut berperan,” pungkasnya. (*)
