BERITAALTERNATIF.COM – Biaya masuk sekolah dan atribut yang dikenakan kepada siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kukar tergolong selangit.
Dewan Pembina Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kabupaten Kukar Hendy Yuzar menemukan bahwa beberapa sekolah SD dan SMP di Tenggarong mengenakan biaya seragam dan perlengkapan lainnya di kisaran Rp 1.070.000 untuk SD dan Rp 2.130.000 untuk jenjang SMP.
Biaya tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pendaftaran, seragam, dasi, ikat pinggang, buku saku, rapot, dan kebutuhan lain. “Ini tentu memberatkan masyarakat,” ucapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (5/7/2024).
Sejak tahun 2022, kata dia, RPM Kukar telah menyampaikan berbagai rekomendasi hingga aksi demonstrasi terkait biaya pendaftaran dan seragam para pelajar SD dan SMP di Kukar.
Selain itu, ia menyebut RPM Kukar telah bersurat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar serta Bupati Kukar agar mewujudkan program seragam sekolah gratis di Kukar.
Hendy mengungkapkan bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan, terdapat sekitar 485 SD dan 160 SMP di Kukar. Secara keseluruhan ada 645 sekolah di Kukar.
Jika dirata-rata setiap sekolah menerima siswa per tahun ajaran baru sebanyak 50 orang hingga 100 orang peserta didik, maka ada sekitar 40 ribu sampai 50 ribu siswa baru di Kukar.
Bila dikalikan dengan biaya seragam untuk setiap siswa, Pemkab Kukar hanya akan mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar hingga Rp 70 miliar per tahun.
Dia menyayangkan sikap Disdikbud Kukar yang tak kunjung mewujudkan program seragam gratis padahal pihaknya telah mengingatkannya selama lebih dari setahun.
“Yang ada malah perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas ini digeser, seragam anak-anak SD dan SMP udah gratis di Kukar. Anggaran biaya seragam ini kecil. Pemkab kukar mampu. Tinggal mau atau tidak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa RPM Kukar akan terus menyuarakan program seragam gratis bagi siswa-siswa SD dan SMP di Kukar. Pasalnya, program tersebut telah dilaksanakan di Balikpapan, Berau, dan Kutai Timur.
“Karena memang anggarannya murah meriah, tetapi sangat menyentuh kebututuhan masyarakat,” katanya.
Anggaran Disdikbud Kukar, ungkap Hendy, mencapai triliunan rupiah pada tahun 2024. Anggaran itu dialokasikan untuk bantuan operasional SD sebesar Rp 176 miliar dan SMP senilai Rp 94 miliar.
Sekolah kemudian mengalokasikan anggaran tersebut untuk pengadaan buku. Namun dalam praktiknya masih terdapat sekolah di Kukar yang melakukan jual beli buku.
“Masalahnya di mana? Apakah di Disdikbud atau di manajemen sekolah?” pungkasnya. (*)
Penulis : Ahmad Rifai
Editor: Ufqil Mubin
