BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar Muhammad Kaisar mendesak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mengevaluasi biaya pendaftaran masuk SD dan SMP di Kukar yang melonjak tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Semester 2022/2023, terdapat 479 SD dan 155 SMP yang menjadi tanggung jawab Disdikbud Kukar.
Kaisar menyebutkan, merujuk data Raperda Pertanggungjawaban Bupati Kukar tahun 2022, Disdikbud Kukar memiliki anggaran sekitar Rp 1,3 triliun untuk program yang mengarah pada optimalisasi peningkatan mutu dan kualitas sekolah.
Anggaran tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung sekolah, kesejahteraan guru, serta pemberian akses yang luas bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
“Sayangnya, kami menemukan di beberapa sekolah baik SD maupun SMP di Tenggarong biaya masuk sekolah tahun 2023 ini terkhusus seragam dan atribut sekolah melambung tinggi antara dua sampai dengan lima kali lipat dibanding di pasar maupun online,” sesal Kaisar, Rabu (12/7/2023).
Dengan harga seragam dan atribut yang mahal tersebut, dia meyakini pihak sekolah membeli barang tersebut melalui grosir yang harganya tidak terlampau mahal.
“Misal untuk SD, harga dasi, topi, pendeng, diberi harga rata-rata Rp 50 ribu, padahal di pasar hanya Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu. Ditambah buku paket pelajaran, seragam olahraga, kain seragam miskat dengan nilai ratusan ribu rupiah. Itu belum biaya menjahitnya,” jelas dia.
Kemudian, RPM Kukar juga menemukan di lapangan bahwa khusus seragam SMP yang berstatus negeri berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, sedangkan buku paket pelajaran senilai Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta.
Kaisar menduga biaya masuk dan seragam sekolah yang sangat fantastis tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah di Kukar.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari situs Disdikbud.kukar.gab.id, terhitung sejak 9 Maret 2023 Disdikbud Kukar menyampaikan bahwa dalam setahun terakhir terdapat 40 ribu anak putus sekolah di Kukar.
“Berdasarkan data P3KE dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menegaskan bahwa pendidikan di Kukar sedang tidak baik-baik saja dan perlu dievaluasi agar lebih baik,” tegasnya.
Kukar memiliki anggaran pendidikan yang cukup besar. RPM pun mendesak Pemkab Kukar mencontoh beberapa pemerintah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutim, dan beberapa daerah lain di Indonesia yang sudah memfasilitasi seragam gratis untuk SD dan SMP.
“Kepada DPRD Kukar juga kami mendesak dibentuknya panitia khusus untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga ke depan ada standar harga seragam, atribut sekolah dan buku yang menjadi pedoman tiap sekolah di Kukar dalam menyusun pembiayaan,” sarannya.
Kaisar meyakini bahwa biaya pembelian seragam, atribut, dan buku murah atau gratis dari program pemerintah daerah dapat membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, langkah tersebut diyakininya dapat mengurangi tingginya angka putus sekolah di Kukar.
“Kalau dihitung-hitung, dari 634 SD dan SMP di Kukar dikali 100 murid per tahun totalnya sekitar 63 ribu murid. Apabila ada program seragam gratis senilai Rp 1 juta per murid, berarti hanya Rp 63 miliar yang perlu dialokasikan dari dana pendidikan Kukar Rp 1,3 triliun itu,” pungkasnya. (rh/fb)
