Bupati Tak Sepakat Kukar Disebut sebagai Daerah Penyangga IKN

Kukar, beritaalternatif.com – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pemindahan IKN ke wilayah tersebut, Kukar disebut-sebut akan menjadi salah satu daerah penyangga selain Kota Balikpapan, PPU, dan Samarinda.

Namun, Bupati Kukar, Edi Damansyah menegaskan, kabupaten yang dipimpinnya tidak boleh dijadikan sebagai daerah penyangga, melainkan mitra strategis pemerintah pusat.

“Kalau daerah penyangga, identik sebagai tong sampah saja. Kalau mitra, kami ingin pembangunan sejajar ke depan,” tegas Edi di Hotel Grand Elty Tenggarong, Kamis (11/11/2021) pagi.

Sebagai mitra strategis pemerintah pusat, dia mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan diri sebelum pemindahan IKN.

Salah satunya, pembinaan masyarakat, yang kelak berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan kualitas SDM, lanjut Edi, sangat penting bagi masa depan Kukar. Usaha ini tak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga lewat pembinaan spiritual di lembaga-lembaga non-formal seperti rumah ibadah.

“Saya sangat meyakini, kalau spiritual umat baik, ia akan menjadi kekuatan. Yang lain akan mengikuti. Karena inilah hal yang utama,” jelasnya.

Selain itu, seiring perkembangan teknologi informasi 4.0, Edi mengajak para petinggi agama agar mendorong generasi muda untuk menangkap berbagai peluang di era kiwari.

“Tentunya pemerintah akan memberikan dukungan dan memfasilitasi perwujudannya,” kata Edi.

Diketahui, pemindahan IKN ke sebagian wilayah PPU dan Kukar gencar diperbincangkan publik. Teranyar, pemerintah pusat menggalang berbagai sumber pendanaan untuk membangun IKN.

Uni Emirat Arab (UEA) bakal berinvestasi pada pembangunan IKN. Seperti diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut UEA akan investasi di ibu kota baru senilai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 142,6 triliun jika kurs rupiah terhadap dolar AS senilai Rp 14.269.

UEA pun memiliki minat tersendiri dalam sektor pembangunan yang akan diinvestasikan. “Secara umum beberapa fasilitas gedung mereka mau, kemudian IT juga mereka mau, kemudian beberapa kawasan industri hijau,” katanya dalam konferensi pers virtual melalui akun Youtube BKPM.

Menurut Bahlil, sektor tersebut masih secara umum. Pihaknya akan membahasnya lagi bersama Kemenko Marves dan tim dari UEA.

“Tim kami masih akan mapping secara detail, termasuk bersama Pak Luhut (Menko Marves) serta tim dari UEA untuk mana saja bagian-bagian yang mereka berminat,” ujarnya. (adv)

TAGS:

Bagikan :

BERITA TERKAIT

Jasa Pembuatan Website

PASANG IKLAN

Ukuran = 1:1

BERITA TERBARU