BERITAALTERNATIF.COM – Dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi Deteksi Dini dengan mengundang perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim serta Forkopimda di Hotel Aston Lantai 17, Selasa (14/11/2023).
Kegiatan ini dihadiri beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Badan Intelijen Negara (BINDA) Daerah Kaltim, serta unsur Forkopimda.
Kabid Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Hj. Ratna menuturkan deteksi dini pencegahan konflik perlu dilaksanakan antar pemangku kebijakan.
Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kejadian konflik yang lebih besar. Selain itu, mampu meningkatkan koordinasi antar stakeholders di masyarakat.
Dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan di kabupaten/kota, salah satunya klaim lahan salah satu perusahaan di Kota Bontang.
Untuk permasalahan di daerah tersebut, Kesbangpol Kaltim telah melakukan beberapa upaya, salah satunya monitoring ke Kesbangpol Kota Bontang.
“Pemkot Bontang juga telah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian Pemerintah Kota Bontang menindaklanjuti dengan pertemuan ke Pemerintah Kabupaten Kukar terkait permasalahan tersebut,” terang Ratna.
Dia mengungkapkan, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto.
Beberapa potensi permasalahan juga ditemukan oleh Pemprov Kaltim di tengah tahun tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya beredar Logo Pemerintah Provinsi Kaltim yang digunakan untuk mendukung salah satu Calon Presiden (Capres) di media sosial Twitter.
“Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan melakukan rencana aksi untuk tindak lanjut,” imbuhnya. (adv/fb)
