BERITAALTERNATIF.COM – Perhelatan HUT ke-77 RI yang dikemas dengan Gerak Jalan Indah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (15/8/2022) lalu dinilai tak mencerminkan visi Bima Ramah yang diusung Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer.
Pada momentum tersebut, para waria menjadi sorotan publik karena menjadi peserta Gerak Jalan Indah. Hal ini tidak mencerminkan religiusitas masyarakat Bima yang juga diusung dalam visi Bima Ramah.
Tokoh muda Bima, Miftahul Khair menegaskan, mestinya momentum hari kemerdekaan diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang mendukung spirit dan karakteristik masyarakat setempat.
Dia pun menyayangkan keikutsertaan waria dalam peringatan hari kemerdekaan tersebut. Pasalnya, keterlibatan waria dinilainya sebagai hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Bima.
“Karena Bima ini kabupaten yang religius,” ucap Khair kepada beritaalternatif.com pada Selasa (16/8/2022).
Keterlibatan waria dalam peringatan hari kemerdekaan tersebut, sambung dia, telah mengukuhkan eksistensi mereka sebagai kelompok yang dilarang oleh negara.
“Di tengah mencuatnya isu LGBT, hal ini seharusnya jadi catatan bagi Pemkab Bima. Sebagai daerah berpenduduk mayoritas Muslim, Pemkab Bima harusnya menolak dengan keras fenomena waria seperti yang ditampilkan di peringatan hari kemerdekaan ini,” imbuhnya.
Ia menegaskan, keterlibatan waria dalam peringatan hari kemerdekaan itu juga mencerminkan ketidakpedulian Pemkab Bima dalam memelihara sakralitas hari kemerdekaan yang identik dengan spirit religiusitas, ketegasan, kekuatan, dan keberanian.
Khair pun mengaku prihatin dengan perayaan hari kemerdekaan di Kabupaten Bima tersebut. Ia menegaskan, pemuda Bima akan terus menentang usaha-usaha mengakui eksistensi kelompok LGBT yang dapat merusak masa depan bangsa.
“Kami pastikan akan berjuang dan tetap menjadi garda terdepan untuk melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai luhur Bima,” ucapnya.
Dia mendesak Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri mengevaluasi kegiatan peringatan hari kemerdekaan tersebut. Sebagai kepala daerah, ia mengingatkan Bupati agar tetap menjaga Bima sebagai kabupaten yang religius dan beradab. “Hal ini sesuai janji politik beliau untuk menjunjung tinggi Bima Ramah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Andri Khan
