BERITAALTERNATIF.COM – Untoro Raja Bulan mengakui telah menerima surat keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2021-2026.
SK yang ditandatangani Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut menunjuk Untoro sebagai Ketua dan Hendra sebagai Sekretaris DPC PKB Kukar.
Dalam keterangannya yang disampaikan kepada beritaalternatif.com pada Rabu (3/8/2022) malam, Untoro menyentil pihak-pihak yang tidak menjalankan perintah DPP PKB lewat SK penggantian Wakil Ketua DPRD Kukar.
“SK-nya malah diterjemahkan lain-lain. Seharusnya yang namanya kader kalau sudah ada perintah dari DPP itu dilaksanakan. Enggak usah diterjemahkan lain-lain,” tegasnya.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap sikap DPC PKB Kukar sebelumnya yang dipimpin Puji Hartadi yang dinilai tidak menindaklanjuti penggantian Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono dengan Khoirul Mashuri.
Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan DPP PKB merombak kepengurusan DPC PKB Kukar lewat SK bernomor 11493/DPP/01/VI/2022, yang ditandatangani Muhaimin pada 29 Juni 2022.
Baca juga: Agus Shali: Penggantian Puji Hartadi dan Pengurus PKB Kukar Cacat Hukum
Selain alasan tersebut, DPC PKB Kukar yang dipimpin Puji dinilai tidak solid karena sarat dengan perpecahan, sehingga menghambat konsolidasi PKB di Kukar.
“Kalau misalkan mereka keberatan dengan keputusan itu ya keluar saja dari PKB,” tegasnya.
Untoro pun mempersilakan Puji beserta tim hukumnya menggugat keputusan partai ini ke Mahkamah Partai dan pengadilan.
“Tapi sebagai kader yang baik, ya terima perintah partai. Perintah partai itu dilaksanakan. Kalau begitu, kesannya jadi enggak bagus. Tapi, kalau menurut dia itu baik ya silakan. Menurut saya sih sebagai kader yang baik harus terima perintah dari DPP,” ucapnya.
Dia menyesalkan bila Puji dan pengurusnya tidak menerima bahkan menggugat SK yang menunjuk dirinya dan Hendra sebagai punggawa baru dalam kepengurusan DPC PKB Kukar.
“Susah kalau seperti itu. Berpartainya susah banget. Dia akan susah berkembang kalau di partai-partai lain. Kalau dia mau pindah, susah juga, karena partai kan punya otoritas tersendiri; punya aturan tersendiri,” tegasnya.
Ia menyarankan seluruh kader PKB agar taat terhadap perintah DPP PKB. “Kalau kader yang melawan atau mengabaikan perintah partai itu ya sebaiknya keluar saja,” imbuhnya.
“Kalau mereka sudah enggak cocok dengan partai, ya sudah keluar saja. Bagus pindah ke partai lain. Baik-baik di situ. Kasihan juga energinya kalau begini. Nanti biaya dobel-dobel. Misalkan enggak sepakat dengan PKB, ya sudah keluar aja,” sambungnya.
Kata dia, PKB tidak menolerir siapa pun yang melawan perintah pimpinan partai. Perintah pimpinan partai, sebut Untoro, harus dilaksanakan tanpa disertai usaha menerjemahkannya.
Sebagai partai politik, kata dia, PKB berpegang pada aturan dan mekanisme internal yang berbeda dengan perusahaan.
Apabila ke depan ia juga diganti oleh ketua umum dengan ketua DPC PKB Kukar yang baru, Untoro berkomitmen akan menjalankan perintah tersebut. Bahkan, ia mengaku akan membantu menyukseskan program kepengurusan baru tersebut.
Sanksi Keras
Untoro mengungkapkan, pihaknya telah menghubungi seluruh Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PKB. Sebagian di antaranya bersedia menjadi pengurus. Ia pun mengakomodir mereka.
“Yang bersedia kayak Pak Sarpin enggak kita masukkan. Ya enggak masalah,” jelasnya.
Sementara bagi sejumlah anggota dewan dan kader PKB Kukar yang dinilainya melawan perintah pimpinan partai, DPC PKB Kukar akan mengusulkan agar mereka diberikan sanksi keras.
Sebagai Ketua DPC PKB Kukar, Untoro mengaku tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kader ataupun wakil rakyat dari Fraksi PKB.
“Tapi, saya bisa mengusulkan. Saya tidak punya kewenangan untuk memecat. Itu kewenangan DPP. Tapi, DPC PKB Kukar bisa mengusulkan siapa aja yang melawan perintah partai untuk diberi sanksi, misalkan diusulkan cabut kartu anggotanya. Itu bisa kita lakukan,” tegasnya.
Sebagian Pengurus Mundur
Meski diutus dari Samarinda sebagai Ketua DPC PKB Kukar, Untoro mengaku tetap akan menjalankan roda organisasi serta program partai tersebut.
Ia mengaku telah membagi tugas kepada para pengurus baru DPC PKB Kukar. Tim tersebut diakuinya telah menjalankan tugas-tugas yang diberikan partai.
Untoro juga menyebutkan bahwa ia tidak sepenuhnya memimpin DPC PKB Kukar dari Samarinda. “Saya juga sering ke Kukar. Saya juga ke sekretariat. Kemudian saya juga ke Kesbangpol. Silaturahmi sudah jalan. Enggak ada masalah,” ujarnya.
SK kepengurusan DPC PKB Kukar, sambung dia, telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kesbangpol Kukar, Bupati Kukar, dan instansi-instansi terkait. “Sudah kita masukkan semua,” sebutnya.
Ia membenarkan rumor yang beredar di publik bahwa sebagian pengurus DPC PKB Kukar di bawah kepemimpinannya berbondong-bondong mengundurkan diri.
“Ada yang mundur secara resmi, ada suratnya, enggak ada masalah. Masa kita larang? Kan gitu. Enggak ada masalah. Kalau dia enggak sepakat, ya enggak ada masalah,” ujarnya.
Baca juga: Pengurus DPC PKB Kukar Berganti, Haidir Ingatkan DPP dan DPW soal Etika Politik
Sebelum dimasukkan dalam kepengurusan DPC PKB Kukar, kata dia, seluruh pengurus baru tersebut telah menyatakan bersedia menjadi pengurus PKB di bawah kepemimpinannya.
“Sudah ditanya juga. Tiba-tiba muncul begini, merasa enggak sreg, ya udah, enggak ada masalah. Yang penting mundur kan pakai surat. Sudah kita terima suratnya,” jelas Untoro.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Sekretaris DPC PKB Kukar, Hendra, terdapat lebih dari dua orang yang mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut.
Ia tidak mengetahui alasan mereka mengundurkan dari kepengurusan DPC PKB Kukar. “Pokoknya mengundurkan diri gitu. Saya enggak tahu detailnya. Sekjen semua yang punya datanya,” ujar Untoro.
Dia menegaskan, pernyataan mundur secara resmi dari sejumlah pengurus tersebut tidak berarti DPC PKB Kukar yang dipimpinnya tak solid.
“Kan partai ini sifatnya pengabdian. Jadi, enggak bisa juga dipaksa. Mereka mungkin sibuk di luar, ya enggak ada masalah,” sebutnya.
Meski sebagian pengurus mundur dari kepengurusan DPC PKB Kukar, Untoro mengaku akan tetap menjalankan partai sebagaimana biasanya.
Dalam waktu dekat, ia belum berencana melakukan penyegaran terhadap susunan kepengurusan tersebut. Namun, bila terdapat kader-kader PKB yang ingin masuk dalam kepengurusan DPC PKB Kukar, dia mengaku akan mengusulkan revisi SK ke DPP PKB. “Tapi, menurut kami sih belum butuh betul,” katanya.
Konsen Siapkan Pemilu
Meski dirundung berbagai masalah internal, salah satunya sebagian pengurus mundur dari kepengurusan DPC PKB Kukar, Untoro mengaku akan tetap fokus menyiapkan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024.
“Sebentar lagi kita penerimaan caleg. Jadi, fokusnya ke situ,” sebutnya.
Baca juga: Syafruddin hanya Mengakui Untoro Raja Bulan sebagai Ketua DPC PKB Kukar
DPP PKB, sambung dia, membuka pendaftaran bagi siapa pun yang ingin menjadi caleg PKB. Pendaftaran dibuka secara daring untuk seluruh warga negara Indonesia.
“Kawan-kawan pengurus yang mau jadi caleg juga kita persilakan,” ujarnya.
Untoro menargetkan DPC PKB Kukar dapat meraih sembilan kursi di DPRD Kukar. Target tersebut lebih rendah daripada target yang dipatok Puji dan pengurusnya.
“Saya lihat dengan kondisi sekarang kalau 12 kursi itu agak berat. Kita coba di angka sembilanlah. Dari lima ke sembilan kursi. Kalau 12 kasihan kawan-kawan yang kerja di lapangan. Kita realistis aja,” pungkasnya. (*)
