BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) David Rante mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan strategi khusus untuk penanganan keterlambatan pelaksanaan silpa Multy Years Contract (MYC).
“Kita berharap pemerintah punya strategi yang lain untuk menuntaskan soal keterlambatan-keterlambatan pelaksanaan MYC itu” sebut dia di Kantor DPRD Kutim pada Rabu (12/6/2024).
Ia mengungkapkan, anggaran silpa MYC pada pembangunan pelabuhan kenyamukan tahun 2023 sekitar Rp 43 milyar.
Dia menyebut, silpa tersebut akan dialihkan ke anggaran perubahan tahun 2024.
“Itulah mengapa dilakukan pertanggung jawaban untuk melihat yang mana program yang terlaksana dengan yang tidak terkait juga apa masalahnya, apa kendalanya sehingga tidak terlaksana” kata David.
Dia juga menyoroti penganggaran di Kutim yang mengalami gangguan karena banyak belum terselesaikan pada MoU yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD.
“Kalau umpamanya kontrak di 2023 lalu kemudian mau diselesaikan di tahun 2024, pertanyaannya adalah apakah anggarannya memang tersedia untuk itu? Kecuali ada tupoksi lain yang bisa di berikan oleh pemerintah sesuai dasar MoU” tuturnya.
Selain itu, terdapat perbedaan belanja modal dan belanja operasi tidak mencapai target yang disampaikan langsung oleh Bupati Kutim saat penyampaian pertanggungjawaban APBD.
“Di LHP kan kemarin muncul tuh soal honorarium yang dianggarkan pemerintah serta gaji P3K yang tidak memenuhi capaian target kuota yang misalnya kuotanya seribu, tapi yang lulus hanya dua ratus. Jadi, sebagiannya kan jadi silva” ujar dia.
Maka dari itu, David berpesan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan persoalan belanja operasi yang di dalamnya termasuk gaji serta insentif.
“Tidak bisa dipungkiri ketika itu sudah terpenuhi semua kuotanya kan tetap akan dibebankan juga ke APBD Kutai timur. Misalnya PPPK kan juga dapat insentif juga, jadi hal itu bisa menyedot anggaran yang cukup signifikan” terangnya.
Dia berharap pemerintah daerah memiliki cara yang efektif dan efisien yang bisa dilakukan untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan tersebut.
“Pemerintah diharapkan untuk tetap berpikir dan berstrategi pada penyusunan RKPD supaya itu tidak mempengaruhi belanja modal kita untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang masih sangat kita harapkan,” tutup David. (Adv/ac)
Editor: M. As’ari
