Search
Search

Demokrasi Deliberatif Ala Bang Zul

Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Satria Tesa. (Istimewa)
Listen to this article

Oleh: Satria Tesa*

Lima tahun bukan waktu yang pendek untuk mengabaikan, melupakan atau bahkan meniadakan eksistensi Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. Zulkieflimansyah.

Sejak memutuskan terlibat dalam proses Pilkada NTB 2018 dan memenangkan kontestasi tersebut, Bang Zul sapaan akrabnya, membawa kebaruan, khususnya terkait pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai demokrasi.

Gagasan demokrasi yang biasanya rumit dan menjengkelkan, di tangan Bang Zul dikemas menjadi gagasan yang sederhana, mudah dipahami ,dan menyenangkan.

Pertunjukan demokrasi yang biasanya elitis, feodal, dan eksploitatif terhadap masyarakat kemudian mengalami pergeseran paradigmatik.

Alhasil, insan-insan demokrasi di NTB kini punya “jalan alternatif” sekaligus pijakan empiris melakoni demokrasi. Lebih khusus bagi yang kesulitan atau bahkan tak mencerna gagasan demokrasi substantif atau demokrasi deliberatif yang digagas Jurgen Habermas.

Memilih Tak Berjarak dengan Rakyat

Lebih dari 1.950 titik atau tempat telah dikunjungi Bang Zul selama memimpin NTB. Itu artinya puluhan ribu warga di seluruh penjuru Bumi Gora telah berjumpa secara langsung dengan pemimpinnya. Mengucapkan salam, berjabat tangan, mendengar keluh kesah, membaca kebutuhan, menyerap aspirasi, berdiskusi, berdialog bahkan mencium bau keringat ketika berpelukan dengan masyarakat menjadi keniscayaan saat Bang Zul bertemu rakyatnya.

Bagi pimpinan mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1996 itu, berdekatan dengan masyarakat memberi kehangatan dan keakraban. Keakraban dalam demokrasi tentu penting, mengandung makna dan menjadi alternatif di tengah menguatnya konsep “perwakilan semu” yang kini telah menguasai ruang-ruang pemerintahan dan kemasyarakatan kita (demokrasi kita).

Baginya, masyarakatnya berhak diperlakukan setara. Tidak harus ada yang namanya hak khusus atau kesempatan khusus (privilege) baginya untuk berjumpa masyarakatnya. Bagi masyarakat yang ingin menemui beliau, aksesnya terbuka lebar. Bahkan diruang digital (Facebook, WhatsApp, Instagram) ruang komunikasi terbuka. Karena itu, sudah terlampaui rutin beliau menjawab aspirasi dan kritik masyarakatnya secara langsung.

Menentang Arus Utama

Demokrasi deliberatif ala Bang Zul lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah kecenderungan umum:  pemimpin produk demokrasi menyakralkan kekuasaan, sehihingga berdekatan dengan rakyat dianggap merusak kehormatan dan kewibawaan.

Selama ini, tidak sedikit para pemimpin, sejak dalam pikiran hingga perbuatan menganggap rakyat itu inferior (rendah), sedangkan mereka superior (tinggi). Alhasil, “tembok besar” dibangun sebagai pembatas antara mereka dengan masyarakatnya.

Tembok besar itu dalam praktiknya dikemas dalam ragam bentuk. Mulai dari disiapkan “percaloan” pada keluarga pemimpin, orang dekat, atau relasi politik hingga prosedur birokratis yang rumit dan berlapis-lapis, sehingga muncul persyaratan jabatan, pangkat, dan golongan menjadi “hukum tak tertulis” demi mengakses pemimpin tersebut.

Alih-alih turun menemui, menyerap, berdiskusi dan berdialog dengan masyarakat, pemimpin yang demikian tindak-tanduknya seperti terjebak pada “ideologi” lama, yang mengukuhkan ajaran feodalisme. Semakin tinggi tembok penghalang pemimpin dengan masyarakat maka semakin bersinar kehormatan dan kewibawaannya. Padahal, sejak kita memilih demokrasi, rakyat pemegang mandat berhak diperlakukan secara adil. Mereka tidak harus dihargai saat proses politik, kemudian dicampakkan begitu saja setelahnya.

Bang Zul menolak menyakralkan kuasaannya. Setelah jabatannya berakhir, ia tidak bosan-bosan ditemui dan menemui masyarakatnya. Pikirannya lapang. Tubuhnya ringan. Energinya kuat. Penulis menduga batinnya ikhlas dan gembira menyambangi masyarakat.

Fakta tersebut sejalan dengan makna demokrasi modern. Era ini tidak memerlukan “manusia super”, homo deus (manusia dewa) atau klaim “darah biru” yang secara alamiah menempatkan rakyat sebagai jelata. Sedang mereka adalah tuan. Demokrasi modern seharusnya memungkinkan seluruh warga mempunyai kesamaan akses. Inilah yang dijalankan Bang Zul.

Merendahkan Kewibawaan atau Dicintai Masyarakat?

Bang Zul meyakini bahwa siapa pun yang melayani masyarakat, rela berkorban, dekat dengan masyarakat adalah pemimpin. Penulis memandang demokrasi deliberatif Bang Zul mempunyai banyak manfaat.

Pertama, masyarakat yang selama ini tidak mempunyai kesempatan luas ditemui atau menemui pemimpinnya, sekarang memiliki hak dan kesempatan yang luas.

Kedua, pemimpin bisa memahami dan menyelesaikan masalah dengan tepat sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, pemimpin dicintai masyarakatnya.

Keempat, kewibawaan pemimpin bersumber dari pikiran, kebijakan, dan nilai-nilai baik yang dilakukan dan diwariskan.

Kelima, dekat dengan rakyat bisa menjadi jalan alternatif bagi siapa pun yang mempunyai cita-cita melayani kepentingan masyarakat.

Mengenai hal ini, menarik survei yang dilakukan Kedai Kopi beberapa hari yang lalu: 67,3 persen masyarakat NTB menilai Bang Zul figur yang tepat memimpin NTB pada periode 2024-2029.

Bagi segelintir elite atau kelompok tertentu, yang kurang memahami esensi demokrasi modern, demokrasi deliberatif ala Bang Zul dianggap merusak kewibawaan pemimpin. Mereka yang demikian patut diduga, tidak suka semua orang mempunyai kesempatan yang sama mengakses dan diakses pemimpinnya. Maunya, hanya mereka yang dengan mudah menemui dan ditemui.

Memilih tak berjarak dengan rakyat tentu tak mudah. Keleluasaan pengetahuan, kedalaman komitmen, dan kerelaan menjadi tonggak penting yang menentukan. Tanpa itu, tak ada pemimpin mana pun di era kita mau memilih jalan tersebut.

Kita tentu mengerti, aktivitas menjadi orang nomor satu di NTB begitu padat. Nyaris tak ada “hari libur” menjalankan amanah yang melekat di pundak.

Dan kini, betapa pun Bang Zul hendak direndahkan melalui narasi picik dan sempit hanya karena berbeda “tanah kelahiran” atau apa pun namanya, beliau tetap mekar di hati masyarakat NTB. Saya meyakini semakin luas narasi tersebut mencuat di berbagai ruang publik, maka semakin kuat pula kecintaan masyarakat NTB pada Bang Zul. Alasan saya sederhana: sebuah dedikasi tidak memerlukan pengesahan atas nama tanah kelahiran.

Terakhir, belum tentu figur-figur lainnya mau memilih dekat dengan rakyat. Sudah teramat banyak contohnya, saat Pemilu rajin menemui masyarakat, giliran terpilih enggan melakukan hal yang sama. Pintu rumah dan kantornya pun akan dibuka untuk orang-orang tertentu saja. (*Ketua  Relawan Doktor Zul Effect/Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Mataram)

Kunjungi Berita Alternatif Di :

Bagikan

BERITA TERKAIT

PALESTINA
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA